Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 19 October 2015

Pengertian Tender Definisi Lelang Menurt Para Ahli Sejarah Perkembangan Dasar Pengaturan di Indonesia

Pengertian Tender Menurut Definisi Para Ahli adalah
  1. Wikipedia mendefinisikan tender sebagai: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Procurement (diakses tanggal  26    Februari 2014).
    Tendering or Procurement is the acquisition of goods and/or services. It is favorable that the goods/services are appropriate and that they are procured at the best possible total cost of ownership to meet the needs of the purchaser in terms of quality and quantity, time, and location. Corporations and public bodies often define processes intended to promote fair and open competition for their  business while minimizing exposure to fraud and collusion.
    Artinya:”Melakukan tender atau pengadaan/procurement adalah kegiatan memperoleh barang dan/atau jasa. Lebih disukai bahwa barang/jasa itu sesuai/tepat dengan kebutuhan dan bahwa barang/jasa itu diperoleh dengan total harga (peralihan) kepemilikan dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu, dan lokasi. Perusahaan-perusahaan dan badan-badan publik sering mendefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendorong keadilan dan persaingan terbuka untuk bisnis mereka di samping meminimkan kemungkinan terjadinya penipuan dan kolusi.”
  2. Oxford Dictionary mendefinisikan tender sebagai:
    “A public sale of land or goods, at public outcry, to the highest bidder” Artinya: “Penjualan barang ataupun tanah kepada masyarakat kepada penawar tertinggi.
  3. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tender sebagai: “tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
  4. Kamus Hukum. Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).
    Tender adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
    • Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
    • Mengadakan barang atau jasa;
    • Membeli barang atau jasa;
    • Menjual barang atau jasa.
  5. Tender: bisnis contract, oleh pemasok/supplier atau contractor, untuk memasok (memborong) barang atau jasa, berupa antara lain, open bid (tender) tawaran terbuka, di mana tawaran dilakukan secara terbuka sehingga para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga; atau sealed bid (tender) tawaran bermeterai, di mana tawaran dimasukkan dalam amplop bermeterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk  dipilih  yang  terbaik;  para  peserta  tidak dapat  menurunkan harga lagi. T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris – Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 412.
  6. Tender (to put out contract) adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.Andi Fahmi Lubis, Op. cit., hlm. 148.
  7. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003: Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah digantikan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tender adalah kegiatan  pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
  8. Menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk  mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
    • Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
    • Mengadakan barang dan atau jasa.
    • Membeli suatu barang dan atau jasa.
    • Menjual suatu barang dan atau jasa. Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hlm. 5.
  9. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bab I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Dan Istilah, Pasal 1 memuat istilah-istilah yang menjelaskan jenis-jenis pengadaan: Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 23-30.
    • Pelelangan     Umum     adalah     metode     pemilihan    Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
    • Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
    • Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    • Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
    • Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Jadi, tender atau lelang merupakan salah satu metode sourcing atau mencari sumber-sumber (barang/jasa) yang prosedurnya diatur dengan ketentuan tender berdasarkan regulasi pemerintah atau prosedur operasional baku/SOP (Standard Operating Procedure) perusahaan yang cukup kompleks dibanding metode sourcing lainnya. Oleh karena itu para praktisi procurement dan juga calon vendor/supplier perlu memahami tahapan-tahapan dalam proses tender ini, sehingga bagian procurement dapat mengorganisir tender dengan baik dan tepat waktu, sementara itu para peserta lelang dapat menyusun dokumen lelang    secara efektif dan memenuhi semua persyaratkan yang ditetapkan panitia tender. http://www.informasi-training.com/procurement-tender-management (diakses  tanggal 26 Februari 2014).

Sejarah Perkembangan Lelang/Tender.

Sejak zaman dahulu, dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha cenderung menyelenggarakan atau mengikuti tender yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kontrak bisnis dalam skala besar atau memperluas usaha. Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 500 tahun sebelum Masehi saat Herodotus melakukan kegiatan pelelangan untuk menjual wanita dengan syarat melakukan pembayaran. Di Roma, Italy, pada masa-masa setelah masehi, lelang cukup dikenal untuk membeli rumah dan menjual hasil-hasil perang. Kerajaan Romawi sendiri juga melakukan lelang untuk menjual perabot-perabot mereka dalam rangka   melunasi hutang.www.mikebrandlyauctioneer.wordpress.com/auction-publications/history-of-auctions/ (diakses tanggal 26 Februari 2014).  Selain itu, juga terdapat bukti telah terjadinya kegiatan pelelangan di China yang ditandai dengan para biksu di China yang melakukan lelang dalam rangka membiayai pembangunan kuil. http://www.econport.org.econport/request?page=man_auctions_briefhistory (diakses tanggal 26 Februari 2014).

Catatan sejarah terhadap keberadaan lelang di zaman modern dapat dilihat dari munculnya kata auction (lelang) dalam Oxford English Dictionary pada tahun 1595. Menyusul kemunculan kata lelang pada Oxford Dictionary, the London Gazette kemudian sering melaporkan terjadinya proses lelang pada coffeeshop dan tavern (bar) di London pada akhir abad 17. Pada awal abad ke 18, the great auction houses (rumah pelelangan umum) dibuka. Ibid. Dalam sejarah Amerika,  lelang pertama kali dikenal di Amerika pada saat kedatangan suku Pilgrim di America’s Eastern Shores pada tahun 1600-an yang kemudian menjadi terkenal pada saat kolonialisasi dengan maraknya penjualan hasil sawah, impor, peralatan, rokok, budak, dll. mikebrandlyauctioneer.wordpress.com/auction-publications/history-of-auctions/,  Op. cit., Di Indonesia lelang secara resmi masuk dalam perundang- undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement, Staatblad 1908 No. 189 dan Vendu Instructie, Staatblad 1908 No. 190. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar  hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Kementrian   Keuangan   Republik   Indonesia,   Lelang:   Teori   dan   Praktek, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori- danpraktek/ view-category.html?limitstart=15 (diakses pada tanggal 26 Februari 2014).

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya lex specialis. Kekhususan lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Publik, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri. Peranan lembaga lelang  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia tampak  masih    dianggap relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya penegakan hukum/law enforcement dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum administrasi Negara, dan hukum pengelolaan kekayaan Negara.  Ibid.

Dari perspektif ilmu pengetahuan, Teori Lelang/Auction  Theory merupakan cabang dari ilmu ekonomi terapan yang menjelaskan bagaimana orang bertindak di dalam pasar lelang dan melakukan penelitian terhadap properti dari pasar lelang. Terdapat banyak desain yang mungkin dilakukan (atau kumpulan aturan) untuk sebuah lelang dan isu-isu tertentu d ipelajari oleh pakar teori lelang termasuk efisiensi dari desain lelang tertentu, strategi penawaran optimal dan keseimbangan, dan perbandingan perolehan/revenue comparison. Teori lelang juga digunakan sebagai alat untuk menginformasikan rancangan dari lelang-lelang dunia nyata; yang paling sering dikenal untuk privatisasi perusahaan sektor publik atau penjualan lisensi untuk penggunaan electromagnetic spectrum. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_theory (diakses pada tanggal 26 Februari 2014). 

Gambaran Umum mengenai lelang adalah, lelang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk tetapi selalu memenuhi dua persyaratan:
  1. lelang dapat digunakan untuk menjual apa saja dan dengan demikian bersifat universal
  2. hasil dari lelang/pemenang lelang tidak bergantung kepada identitas dari penawar, maksudnya pemenang lelang itu tidak dapat diketahui sebelumnya (auctions are anonymous).


Hampir semua lelang memiliki ciri-ciri bahwa para peserta memasukkan penawaran,  yaitu  sejumlah uang  yang  ingin  mereka  bayarkan.  Lelang     baku mempersyaratkan bahwa pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran tertinggi. Lelang tidak baku tidak memiliki persyaratan tersebut (misalnya lotere).

Secara tradisional ada empat jenis lelang yang digunakan untuk alokasi suatu barang/jasa tunggal / a single item: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Auction (diakses tanggal 26 Februari 2014).
  1. First-price sealed-bid auctions yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam sebuah amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplop-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, dan membayar harga persis sama dengan yang dia tawar.
  2. Second-price sealed-bid auctions yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplo-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, tetapi dia membayar harga persis sama dengan penawaran tertinggi kedua.
  3. Open ascending-bid auctions (English auctions) yaitu harga secara terus menerus dinaikkan oleh petugas lelang dengan para penawar tersingkir keluar ketika harga menjadi terlalu tinggi. Hal ini berlangsung terus  sampai hanya satu penawar yang memenangkan lelang pada harga saat itu.
  4. Open descending-bid auctions (Dutch auctions) yaitu harga dimulai dengan tingkat yang cukup tinggi untuk menggentarkan para penawar  dan secara bertahap diturunkan sampai seorang penawar menunjukkan bahwa dia siap untuk membeli untuk harga saat itu. Dia memenangkan lelang dan membayar harga yang dia ajukan.

Dasar Pengaturan Tender di Indonesia

Dalam membuat kebijakan pengaturan tender di Indonesia, pemerintah berpedoman pada beberapa bentuk kebijakan umum antara lain:
  1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
  2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa;
  3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa;
  4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa;
  5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
  6. Menumbuhkan peran serta usaha nasional;
  7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
  8. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.


Berbagai kebijakan umum tersebut kemudian dimanifestasikan dalam beberapa peraturan mengenai tender/ pengadaan barang dan jasa yang ada. Di Indonesia, prosedur mengenai pelaksanaan tender untuk  proyek-proyek pengadaan barang/jasa diatur dalam beberapa produk hukum. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61  Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  Peraturan Presiden No. 95 Tahun 1997 tentang perubahan ketujuh Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedua, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah diubah dan diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Produk hukum pertama di atas berlaku untuk; pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertantangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan, pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tender atau pengadaan barang/ jasa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan    kebutuhan    sampai    diselesaikannya    seluruh    kegiatan    untuk memperoleh barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD.Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 1 dan 2. Namun, lingkup dari tender atau kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 1, Angka 1.

Tender merupakan salah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah atau suatu instansi untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha ketika diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuan dilaksanakannya tender tersebut adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Namun dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan   barang   dan/jasa.   Melalui   mekanisme   penawaran   tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.  Andi Fahmi Lubis,Op. cit.,  hlm. 149.

Dengan diadakannya proses tender, diharapkan munculnya pelaku usaha yang kompeten, layak dan berkualitas dalam mengerjakan suatu proyek yang ditenderkan tersebut. Sehingga penyelenggaraan tender kegiatan atau proyek tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II, Pasal 5. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengaturan tender diasarkan pada berbagai prinsip yaitu:
  1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf a.
  2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;  Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf b.
  3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur  yang jelas dan transparan; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf c.
  4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf d.
  5. adil/tidak  diskriminatif,  berarti  memberikan  perlakuan  yang  sama  bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf e.
  6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf f.


Pengaturan ini tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Bab XVII, Pasal 129, Angka 1.  sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara,  bahwa  Peraturan  Menteri  ini  berlaku  untuk  semua   pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 4. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka seluruh BUMN wajib melaksanakan tender pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan dana berasal dari Anggaran BUMN maupun dari pihak lain atau pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

Sama halnya dengan peraturan lainnya, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini dibuat untuk menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Namun ada tujuan khusus yang ingin dicapai dalam Peraturan Menteri tersebut mengenai pengembangan perusahaan atau Badan Usaha Milik

Negara. Adapun tujuan khusus dari pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah: Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 3.
  1. meningkatkan efisiensi;
  2. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN;
  3. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
  4. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisrne;
  5. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
  6. meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan.

Kemudian secara khusus, ada ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tender di sektor migas, yaitu Pedoman Tata Kerja Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BP MIGAS. Secara khusus dijelaskan kembali bahwa prinsip dalam tender di sektor migas ini mencakup keuntungan negara, pertumbuhan Nasional agar mampu bersaing di tingkat regional dan internasional serta pembangunan usaha yang berwawasan lingkungan yang terdiri dari: Republik Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pedoman Tata Kerja Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Bab 1, Butir 5.
  1. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan.
  2. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.
  3. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
  4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang  berminat.
  5. Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
  6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.
  7. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan Nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional.
  8. Berwawasan lingkungan, berarti mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.



Kemudian, untuk memenuhi prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan tender tersebut, Pemerintah membuat kriteria – kriteria khusus dalam memenangkan pelaku usaha yang menjadi peserta tender. Pemerintah mensyaratkan beberapa ketentuan, persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan tender pengadaan adalah sebagai berikut: Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003, Bab II, Pasal 11.
  1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
  2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
  3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan  atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  4. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  5. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
  6. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  7. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
  8. tidak masuk dalam daftar hitam;
  9. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
  10. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.


Selain itu, ada kriteria khusus dalam pelaksanaan tender di sektor migas mengenai pengadaan barang dan jasa yang telah diatur mekanismenya melalui peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan BP MIGAS No.007-Revisi- 1/PTK/IX/2009. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini, terdapat beberapa ketentuan yang mempersyaratkan bahwa dalam jumlah tertentu, untuk pengadaan barang dan jasa, harus mendapatkan persetujuan dari BP MIGAS terlebih dahulu. Sehingga BP Migas dalam hal ini dapat melaksanakan fungsi kontrolnya. Selain itu di dalam peraturan ini terdapat ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Terhadap barang harus menggunakan produk dalam negeri minimal 25% sedangkan untuk jasa, harus menggunakan produk dalam negeri minimal 30%. Begitu juga dalam hal tender, peserta tender yang  menggunakan  produk dalam  negeri  tentunya  akan  lebih       diutamakan.

Walaupun selisih harga mencapai 25%, namun jika peserta tender tersebut menggunakan produk dalam negeri  maka ia akan  menjadi pemenang     tender. Republik Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pedoman Tata Kerja Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Adanya keharusan berupa ketentuan minimal penggunaan produk dalam negeri ini serta adanya pengutamaan terhadap peserta tender yang menggunakan produk dalam negeri, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Perkembangan ini pada akhirnya mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional Indonesia.

Terdapat dua proses yang dapat dilakukan untuk melakukan tender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut:
  1. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 56, Angka 3. Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 57, Angka 1 Huruf A.
  2. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 56, Angka 8. Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen  kualifikasinya. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 57, Angka 1 Huruf B.


Salah satu dari kedua bentuk proses tender tersebut dapat dipilih sesuai dengan bentuk tender yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan tender tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, agar mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tender tersebut.

Di Indonesia, terdapat    beberapa    macam    metode dalam   pemilihan penyediaan barang/ jasa. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa dalam pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :
  1. Pelelangan umum, adalah pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.  Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 23.
  2. Pelelangan   terbatas,   adalah   metode   pemilihan   penyedia     pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 24.
  3. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 25.
  4. Pemilihan langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 26.
  5. Seleksi Umum adalah metode penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 27.
  6. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinalitas, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 29.
  7. Penunjukan langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis  maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara  teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penunjukan langsung ini hanya dilakukan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus saja. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 31.


Dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN, ada beberapa metode atau cara yang dapat dipilih. Pemilihan metode atau cara pengadaan barang dan jasa pada BUMN disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum, yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. Metode atau cara pengadaan barang/ jasa yang dapat digunakan oleh

BUMN yaitu dengan cara antara lain sebagai berikut yang termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada: Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 5, Angka 2.  
  1. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka metode pemilihan penyedia barang/jasa yaang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha  yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;
  2. Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjqan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna member kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi;
  3. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran,  sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negoisasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet;
  4. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertangggungjawabkan.



Dari berbagai bentuk metode atau cara pelaksanaan tender yang telah disebutkan di atas, penyelenggara atau panitia tender dapat memilih metode mana yang dinilai lebih efisien dan efektif dalam menentukan peserta tender yang berhak untuk memenangkan tender. Metode atau cara pelaksanaan tender tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis dan macam suatu proyek yang akan dilaksanakan. Tujuan yang diharapkan melalui pemilihan metode  tender yang tepat ini adalah untuk mencari dan menentukan pelaku usaha yang benarbenar kompeten di bidangnya dalam pelaksanaan tender tersebut.

Daftar Pustaka Makalah Tender

Pengertian Tender Definisi Lelang Menurt Para Ahli Sejarah Perkembangan Dasar Pengaturan di Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment