Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Pengertian Tiket Pesawat Udara Definisi dan Hubungan Antara Biro Perjalanan Selaku Pelaku Usaha dengan Penumpang

Pengertian Tiket Pesawat Udara adalah - Salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai bukti tanda masuk adalah tiket.Tiket merupakan bentuk bukti yang sah dan berlaku apabila seseorang ingin memasuki atau mendatangi suatu tempat.Yang menjadi salah satu contoh tiket adalah tiket pesawat udara.Tiket adalah dokumen yang wajib dimiliki setiap calon penumpang sebelum ia menggunakan jasa transportasi tersebut, entah untuk moda transportasi udara, laut, dan darat sebagai suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan maskapai penerbangan yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan. Blanko tiket biasanya diisi dengan identitas calon penumpang, rute perjalanan, dan jenis pelayanan yang diinginkan. Yang perlu diingat, nama yang tertera di tiket harus sesuai dengan KTP yang berangkat. Selain menaati aturan main, itu juga merupakan syarat mutlak untuk melakukan klaim asuransi jika terjadi apa-apa selama penerbangan. Hasil wawancara dengan Nelfi, ticketing dari PT. Eric Dirgantara Tour & Travel pada 8 Februari 2014.

Anak yang berusia dibawah 22 bulan (infant/bayi) tidak diwajibkan membeli tiket dan duduk sendiri, orang tua harus ikut terbang bersama bayi dan menjadi pendamping. Kebanyakan maskapai menerapkan peraturan ketat dalam hal ini, bahkan ada yang harus dibawa ke loket pembelian tiket dan ditimbang berat badannya sebelum label boarding pass diberikan. Sedangkan anak diatas 22 bulan (child) sudah terhitung dewasa dan harus membeli tiket terpisah.

Masalah harga, infant hanya cukup membayar sebesar 10% dari total harga tiket orang dewasa, sedangkan child tetap dihitung normal karena mendapat tempat duduk dan servis standar layaknya tiket yang berlaku untuk dewasa.

Menurut Rahmat Darsono, tiket pesawat udara adalah salah satu dokumen perjalananyang dikeluarkan oleh maskapai penerangan dan merupakan kontrak tertulissatu pihak yang berisikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penumpang selama memakai jasa penerbangan, dan data penerbangan penumpang yang mempunyai masa periode waktu tertentu.

Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat dengan tujuan pendefenisian yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara.(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan, “Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan”.)

Namun dalam dunia penerbangan, istilah pesawat terbang berbeda  dengan pesawat udara, istilah pesawat udara jauh lebih luas pengertiannya karena telah mencakup pesawat terbang dan helikopter. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan, “Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri”. berbentuk buku yang terdiri sekitar 4 lembar tipis juga menggunakan  kertas karbon berwarna merah agar salah satu lembaran tiket tersebut dikoyak dan disimpan oleh travel atau maskapai penerbangan itu sendiri sebagai bukti pertinggal bagi pihak mereka yang berisikan nama penumpang, rute penumpang, jam penerbangan berangkat dan jam ketibaannya. Tetapi bentuk tiket yang seperti ini mempunyai banyak kekurangan dan resiko yang ditimbulkan.)

Tiket pesawat udara itulah yang akan digunakan penumpang agar dapat terbang  dengan  maskapai  penerbangan  tersebut.  Dahulu  tiket  pesawat    udara

Apabila tiket tersebut hilang ataupun mengalami kerusakan dan kesalahan data penumpang yang tertera di tiket, maka penumpang tidak dapat berangkat dan tiket dinyatakan hangus. Jadi jika ingin berangkat sementara tiketnya hilang, maka tiket harus dibeli lagi. Hal ini tentu merugikan penumpang karena kehilangan,kerusakan dan kesalahan data yang tertera pada tiket bukanlah hal yang disengaja dan kelalaian dari penumpang itu sendiri. Resiko yang lebih besar lagi salah satunya adalah apabila pihak travel mencetak tiket tersebut dengan menuliskan data pada tiket tersebut dan salah dalam penulisan data penumpang makan penumpang tidak dapat terbang, dan hal yang lain apabila ticketing (pegawai travel yang mencetak tiket) dari travel tersebut melakukan kelalaian berupa tiket yang sudah ia cetak itu hilang, maka ticketing tersebut dapat dituntut oleh penumpang dan resikonya yaitu ticketing mendapat kurungan penjara beberapa minggu akibat kelalaiannya menghilangkan tiket. Itulah yang menjadi keluhan dari berbagai pihak, baik pihak penumpang maupun pihak travel agent yang mencetak tiket penumpang. Hasil wawancara dengan Firman, ticketing dari PT. Eric Dirgantara Tour & Travel pada 08 Februari 2014.

Seiring perkembangan zaman, bentuk tiket tersebut berganti menjadi selembar kertas yang hanya di print dari komputer. Hal ini dianggap  sangat praktis dan memudahkan penumpang sebab penumpang yang berada di kotalain yang bukan berada di kota travel itu juga dapat mencetak tiket dari kota lain yang sedang ia tinggalin. Bentuk tiket ini disebut elektronik tiket (electronic ticket). Electronic ticket ini merupakan tiket yang dianggap sah untuk maskapai penerbangan dimana tiket tersebut dapat di print dari mana saja ia berada. Ia dapat mencetak tiketnya apabila ia berada di luar kota ataupun di kota itu sendiri tanpa harus pergi ke travel. Caranya ia meminta travel tersebut mengirim tiket yang sudah dicetak melalui surat internet (email) dan tiket tersebut dapat ia print.

Selain itu apabila tiketnya tinggal atau hilang sementara penumpangnya akan berangkat, penumpang dapat mencetak tiketnya ke counter maskapai penerbangannya hanya dengan memberikan data-datanya sesuai yang ada di tiket ataupun kode pembukuan (code booking) dari tiketnya tersebut. Dengan adanya electronic ticket ini, maka resiko dan kekurangan lain yang sering dikeluhkan baik penumpang maupun pihak travel sangat berkurang.

Begitu juga dengan bagasi penumpang dimana bagasi dibawa sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan.Selain menyiksa diri sendiri, hal ini sangat ampuh mengantisipasi terjadinya kelebihan bagasi (overweight). Sebab jika kelebihan bagasi akan ada penambahan bagasi dan dikenakan biaya penambahan bagasi. Sebaiknya tandai bagasi sensitif sebagai barang pecah belah (fragile), dan jangan sekali-kali memasukkan barang berharga ke dalam bagasi.

Tiket pesawat udara juga mempunyai ketentuan-ketentuan dimana ketentuan tersebut merupakan catatan penting dari pihak maskapai penerbangan yang harus dipatuhi oleh penumpang.Isi dari ketentuan yang tertera pada tiket tersebut yaitu:

  1. Ketibaan penumpang di bandara (airport) harus selambat-lambatnya 90 menit atau 2 (dua) jam sebelum keberangkatan baik untuk penerbangan domestik maupun internasional.
  2. Check in ticket ditutup 45 menit sebelum jam keberangkatan.
  3. Penumpang harus tiba di gerbang keberangkatan paling lama 30 menit sebelum keberangkatan
  4. Bila penumpang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit maka wajib menunujukkan kartu tersebut beserta pemegang kartu untuk verifikasi pada counter check in atau proses boarding penumpang dapat dibatalkan.
  5. Bagasi yang ditentukan oleh maskapai penerbangannya ada yang cuma- cuma,ada yang harus membayar, dan ada yang muatan beratnya di kabin ditentukan oleh maskapai penerbangan sehingga penumpang diharapkan harus menaatinya demi keselamatan bersama
  6. Penumpang atau pemegang tiket maskapai penerbangan tersebut harus tunduk kepada syarat dan ketentuan penerbangan yang sudah ditetapkan oleh maskapai penerbangan Hasil wawancara dengan Firman, ticketing dari PT. Eric Dirgantara Tour & Travel pada 09 Februari 2014.

Pada tiket tertera tarif tiket. Tarif mempunyai peran yang sangat penting dalam angkutan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara maupun bagi pemerintah. Bagi perusahaan penerbangan tarif merupakan sumber pendapatan perusahaan penerbangan, tarif yang tinggi perusahaan penerbangan sehat keuangannya, sebaliknya tarif yang terlalu rendah dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan penerbangan. Bagi penumpang tarif yang murah penumpang dapat menikmati jasa angkutan udara, sebaliknya tarif yang mahal penumpang tidak dapat menikmati jasa angkutan udara.Bagi pemerintah, tarif merupakan sarana untuk mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat atas jasa angkutan udara dengan kelangsungan hidup perusahaan penerbangan.

Menurut rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tarif yang dikenakan kepada penumpang dalam perjanjian angkutan udara internasional timbal balik harus disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk (designated airline) setelah dibahas bersama antarperusahaan penerbangan yang bersangkutan, tarif yang telah disepakati digunakan dalam angkutan  udara internasional  kemudian  disetujui  oleh  para pihak yang berjanji (double approval).H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama. (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 77.

Besaran tarif harus wajar dengan mempertimbangkan biaya operasi, pelayanan, unsur-unsur lain dengan keuntungan yang wajar dengan mempertimbangkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan yang lain.

Tarif yang dikenakan kepada penumpang harus disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk (designated airline) setelah dibahas bersama, tarif yang telah disepakati digunakan dalam angkutan udara internasional kemudian disetujui oleh para pihak yang berjanji (double approval).

Di Indonesia, pada masa orde lama maupun orde baru semua tarif penumpang pesawat udara penerbangan dalam negeri sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Sebagaimana disebutkan di atas, tarif penumpang pesawat udara Garuda Indonesian Airways ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif penumpang perusahaan swasta penerbangan dalam negeri lainnya,Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 96.PR.303/Phb-84 tentang Penyesuaian Tarif Udara Dalam Negeri bahkan untuk tarif kelas utama pesawat udara Garuda Indonesian Airways yang menggunakan Airbus diperkenankan 15% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif biasa. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 157.PR.303/Phb-83 tentang Tarif Angkutan Udara Dalam Negeri untuk Kelas Utama Pesawat Udara Air Bus

Pada masa orde lama maupun orde baru campur tangan pemerintah tidak terbatas pada tarif penumpang pesawat udara penerbangan dalam negeri maupun penerbangan internasional, tetapi juga terhadap tarif-tarif pelayanan jasa kebandarudaraaan  seperti  pelayanan  penumpang  penerbangan internasional.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 180/LU/3014/Phb-79 tentang Bea Pelayanan Penerbangan Internasional (Route Air Navigation Facility Charge)

Maupun  tarif  penumpang  penerbangan  dalam  negeri,  bea  pendaratan  pesawat udara (aircraft landing charge), bea penempatan pesawat udara (aircraft storage charge), bea pelayanan penerbangan (BP2) (route air navigation facility charge).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tarif angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines) dalam negeri diatur dalam

Pasal 126 sampai dengan Pasal 130. Kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 adalah neo-liberal, yang merupakan konsep sosialis dengan konsep liberal, karena itu pemerintah campur tangan terhadap tarif khususnya tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, sedangkan tarif kelas non ekonomi diserahkan kepada hukum pasar (supply demand) tanpa campur tangan pemerintah. Tarif non ekonomi pemerintah tidak mengatur, tetapi hanya menentukan presentase dari kapasitas tempat duduk, pemerintah merekomendasikan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal menyediakan  40% kapasitas tempat duduk untuk non ekonomi, sedangkan sisanya 60% untuk kelas ekonomi. Sesuai dengan ideologi neo-liberal 60% kapasitas tempat duduk angkutan udara niaga berjadwal disediakan untuk kelas non ekonomi yang   dijual bebas berdasarkan hukum pasar (supply and demand) oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.  H.K.Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 35.

1. Tarif Penumpang Kelas Ekonomi (Economic Class Passenger Tariff)
Tarif jasa maksimum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pada rute tertentu dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan setelah berkonsultasi dengan asosiasi perusahaan penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, biaya tuslah/ surchange.

Tarif jarak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dimaksudkan besaran tarif per rute penerbangan satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan tarif pajak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli, sedangkan pajak dimaksudkan Pajak Pertambahan nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif jarak terdiri atas biaya pokok rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar. Hasil perhitungan tarif pajak, pajak iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/ tambahan (surchange) merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines) dalam negeri.

2. Tarif Batas Atas (Upper Limit Tariff) Ibid, hal.35.
Publikasi tarif batas atas yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui media cetak dan elektronik dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara kepada konsumen. Ketentuan tarif penumpang kelas ekonomi bersifat memaksa artinya badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines) dalam negeri dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan dengan ancaman dikenakan sanksi adminsitratif berupa sanksi peringatan dan/atau pencabutan izin rute penerbangan.

Dalam penjelasannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan biaya tuslah/ tambahan (surchange) adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya  tambahabn yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal di luar perhitungan penetapan tarif jarak tersebut adalah biaya  flkuktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge), biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang.

3. Tarif Batas Bawah (Referensi) Ibid, hal.35.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tidak menentukan tarif batas bawah, namun demikian berdasarkan Pasal 465 yuncto  464 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2006 yang mengatur tarif referensi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan adanya kenaikan biaya operasi pesawat udara yang cukup signifikan, perlu mengatur tarif referensi untuk penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Tarif referensi merupakan salah satu alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan terhadap perusahaan angkutan udara berjadwal dalam negeri. Tarif tersebut tidak akan mempengaruhi mekanisme harga yang telah tercipta dalam pasar. Dalam penetapan harga jual tiket, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus memerhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan, persaingan usaha yang sehat.Harga tiket dan perubahannya harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya tiga hari sebelum diberlakukan.Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal bertanggung jawab terhadap harga jual tiket baik yang dilakukan sendiri atau oleh mitra penjualan.

Tarif referensi merupakan batas bawah penetepan harga jual tiket angkutan udara niaga kelas ekonomi.Bilamana perusahaan penerbangan menetapkan harga jual tiket lebih rendah dibandingkan dengan tarif referensi, maka DirekturJenderal Perhubungan Udara segera melakukan pengawasan khusus terhadap perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang bersangkutan. Pengawasan tersebut berupa tindakan pengecekan langsung secara intensif dan ekstensif terhadap perusahaan angkutan udara niaga berjadwal tersebut baik organisasi, keuangan maupun aktivitas perawatan dan pengoperasian pesawat udara dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang angkutan udara, keamanan, keselamatan, dan pelayanan penerbangan. Tarif referensi akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan atau apabila terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap biaya operasi pesawat udara.

4. Tarif Non-Ekonomi
Tarif pelayanan penumpang non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines) dalam negeri dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri mengacu pada konsep liberal, karena itu pemerintah hanya menentukan presentase kapasitas tempat duduk kelas non-ekonomi sedangkan besaran tarif ditentukan oleh perusahaan angkatan udara niaga yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pasar (supply and demand). (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dlaam Negeri Kelas Ekonomi. Keputusan ini mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 1996 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1996 tentang Penyempurnaaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 1996 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan, karena itu berdasarkan Pasal 465 yuncto 464 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002, tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi setiap rute penerbangan dilampirkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan tersebut. Penetepan tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri berpedoman pada tarif dasar yang terdiri atas kelompok jarak (km) dan tarif dasar per pax/km. Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPn), iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT (Persero) Jasa Raharja, asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara yang dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus lebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Perhubungan. Berdasarkan keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 9    Tahun 2002 jelas sekali bahwa Menteri Perhubungan campur tangan dengan ketat terhadap tarif ekonomi angkutan udara niaga berjadwal (secheduled airlines).

Dengan ini dapat diketahui bahwa penetapan tarif pada tiket pesawat udara juga berperan dalam bagaimana seseorang mendapatkan layanan baik di bandara maupun di dalam pesawat udara.Sebab tarif pesawat udara tersebut berbagai macam, tergantung penumpang membeli tiket pesawat udara dengan rata-rata (budget) harga yang diinginkan sesuai dengan ketentuan harga dari maskapai penerbangan.

Hubungan Antara Biro Perjalanan Selaku Pelaku Usaha dengan Penumpang Pesawat Udara

Timbulnya kewajiban antara kedua belah pihak dalam hal ini pemakai jasa angkutan dan pengusaha angkutan udara adalah, didahului dengan adanya perjanjian yang dilakukan dan disetujui sebelumnya, walaupun perjanjian yang disepakati bersama ini bersifat standar dalam arti berasal dari pihak pengusaha angkutan yang sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga para pemakai jasa tinggal menyetujuinya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Mengenai hak, dan kewajiban pihak pengangkut ketentuannya sudah diatur di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU), selain itu terdapat pula dalam ketentuan khusus lainnya dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Seperti yang diketahui hubungan antara biro perjalanan (travel) dengan penumpang pesawat udara sangat berkaitan erat. Sebab para penumpang pesawat udara mendapatkan tiketnya dari travel. Travel dapat menjual tiket pesawat udara karena program reservasinya sudah diinstal di pihak travel dari pihak maskapai penerbangan. E.Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan. (Himpunan Makalah 1961- 1995), (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal.99.   

Biro   perjalanan   mempunyai   banyak   hal  yang   harus  dilakukan demi kenyamanan dan kepuasan penumpang pesawat udara. Keberangkatan penumpang dengan baik dan selamat menjadi harapan biro perjalanan. Seperti yang diketahui, sekarang sudah bisa membeli tiket dari website online maskapai penerbangan. Tetapi melihat prosedurnya dan aturan pembayarannya yang cukup ribet, maka penumpang lebih memilih membeli tiket di travel agent agar pemesanannya lebih mudah, praktis dan aman sehingga apabila ketika jadwal keberangkatannya berhalangan, maka penumpang dapat meminta bantuan dari pihak biro perjalanan untuk menyelesaikan masalah penerbangannya.

Selain itu penumpang juga sudah bisa di check in kan oleh pihak travel.Check in adalah istilah lain dari “lapor berangkat”, dimana penumpang  yang sudah memiliki tiket akan didata kembali dan ditimbang bagasinya. Siapkan kartu identitas anda saat berada dalam antrian agar lebih mempercepat proses. Check-in dapat diwakilkan oleh orang lain, dengan syarat nama calon penumpang harus sesuai dengan nama yang tertera di kartu identitas. Layanan check-in mulai dibuka sejak 2 jam sebelum waktu keberangkatan, dan ditutup 45 menit sebelum pesawat tinggal landas. Seharusnya check in 2 jam sebelum keberangkatan tetapi sekarang check in sudah bisa 24 jam sebelum keberangkatan dan di check in kan oleh pihak travel. Hal ini memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penumpang pesawat udara agar dapat memilih bangku yang diinginkan sesuai dengan keinginannya. Itulah berbagai bentuk hubungan antara biro perjalanan dengan penumpang pesawat udara.

Pengertian Tiket Pesawat Udara Definisi dan Hubungan Antara Biro Perjalanan Selaku Pelaku Usaha dengan Penumpang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment