Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 3 June 2016

Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur menurut Hukum Undang Undang

Pengertian Tindak Pidana Pencurian adalah - Percurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam  Pasal  362 Kitab Undang-undang  Hukum Pidana yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan   pencurian  dengan   hukuman   penjara    selama-lamanya  lima   tahun   atau   denda   setinggi- tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil"

Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”,  yang   ternyata   sampai   sekarang   banyak   dipakai   di   dalam kitab Undang-undang Hukum  Pidana  yang  telah  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk  di dalam  pengertian  “zich toeeigenen”  seperti  yang  dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana tersebut. (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49.)
Pengertian unsur  tindak  pidana  dapat  dibedakan  menjadi  dua  arti,  yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan  pengertian  unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam  arti  sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur  tindak pidana dalam  arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur  subyektif.

Yang disebut unsur obyektif ialah:

a. Perbuatan Manusia
Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan tidak   saja  pada   unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif  yang  terletak  pada  batin  pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara  lain  terdapat  pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari  rentetan  akibat  yang  timbul  dari kelakuan  tidak  ada  yang  menjadi   inti  tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan  kelakuan  tersebut.  Misalnya  kelakuan   dalam   tindak pidana “pencurian”    yang    diatur    dalam    Pasal    362    KUHP,   dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian  menjadi miskin  atau  yang  kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

b. Delik materil
Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan  yang  menimbulkan  akibat  itu,  harus  menggunakan   ajaran “hubungan kausal”, untuk manggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang  itu.

Dn ebnegga itu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

c. Delik formil
Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu  perbuatan  yang dilarang.  Dalam  delik  formil  hubungan  kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas,   berbeda   dengan   delik   formil   yang   dilarang   dengan   tegas      adalah perbuatannya.

Yang disebut unsur subjektif adalah:
a. Dilakukan dengan kesalahan
Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan  seperti  yang  tertera  pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang   berbunyi;

“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yanmg  diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan  365  dapat  dijatuhkan  pencabutan  hak tersebut  dalam Pasal 345  no 1-4”.

b. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu   apabila:

  1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 
  2. Ia dapat menentukan kehendaknya  sesuai dengan kesadaran tersebut.

    KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi:
    “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau  terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat  dipidana”

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat  yaitu:

  1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si  pembuat.  Pemeriksaan  keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan  akal  atau  jiwa  yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa
  2. Adanya penentuan hubungan kausal  antara  keadaan  jiwa  si  pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.
Kedua  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sistem   yang   dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan  jiwa  digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, bardasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan  mampu dan  tidak  mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan  itu  dapat  dipidana  atau  tidak  dapat dipidana.   Suatu   perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri  pelaku,  artinya  meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan  itu  diatur  dalam  Pasal;  Pasal 44,  Pasal  45,  Pasal  48,  Pasal  49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian adalah

Rumusan  tindak  pidana  yang  terdapat   dalam   KUHP   khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan  unsur-unsur  atau syarat  yang terdapat  dalam rumusan  tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362  KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi;
“Barang siapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau denda paling banyak enam puluh rupiah”,

Unsur-unsurnya  Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

  1. Barang siapa,
  2. Mengambil barang sesuatu,
  3. Barang kepunyaan orang lain,
  4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  hukum,

Uuknt diketahui  bahwa  Pasal  362  KUHP   itu  terdiri  4  unsur  seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu  perbuatan.

  1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
  2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
  3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
  4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang  tersebut.

Apabila  rumusan  Pasal  tindak  pidana  tidak  mungkin  ditentukan unsur- unsurnya,   maka  batas pengertian  rumusan  tersebut   diserahkan  kepada   ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.  Untuk itu  dalam  menentukan  tindak  pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana  tersebut.


Daftar Pustaka untuk Makalah Tindak Pidana Pencurian

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur menurut Hukum Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment