Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Pengertian Tindakan Medis (Informed Consent) Definisi Fungsi dan Tujuan Pengaturan Hukum

Pengertian Tindakan Medis (Informed Consent) adalah Tindakan medik dinamakan juga informed consent. Consent artinya persetujuan, atau izin. Jadi informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikkan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak-lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya Sunarto Adi Wibowo, Ibid, hal.77


Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK. 00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 tentang pedoman persetujuan tindakan medic (informed consent) mengatakan bahwa informed consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasi dan consent berarti persetujuan (ijin). Yang dimaksud dengan informed consent dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju (consent) atau ijin dari seseorang pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud.

Informed consent menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 290 tahun 2008   yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau    keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Definisi Tindakan Medis (Informed Consent) Menurut Para Ahli

Selain undang-undang, para sarjana pun memberikan penejelasan mengenai pengertian persetujuan tindakan medis atau informed consent. Adapun pendapat para sarjana tersebut diantaranya adalah :
  1. Menurut Thiroux, Informed consent merupakan suatu pendekatan terhadap kebenaran dan keterlibatan pasien dalam keputusan mengenai pengobatannya. Seringkali suatu pendekatan terbaik untuk mendapatkan informed consent adalah jika dokter yang akan mengusulkan atau melakukan prosedur memberi penjelasan secara detail disamping meminta pasien membaca formulir tersebut. Para pasien serta keluarganya  sebaiknya diajak untuk mengajukan pertanyaan menurut kehendaknya, dan harus dijawab secara jujur dan jelas. Maksud dari penjelasan lisan ini adalah untuk menjamin bahwa jika pasien menandatangani formulir itu, benar-benar telah mendapat informasi yang lengkap. Veronica Komalawati (I), Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2002), hal 105.
  2. Menurut Appelbaum,  informed  consent  bukan  sekedar  formulir persetujuan yang didapat dari pasien, tetapi merupakan suatu proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang informed consent. Formulir itu hanya merupakan pengukuhan atau pendokumentasian dari apa yang telah disepakati. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan,(Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hal 74.
  3. “Menurut Faden dan Beauchamp, informed consent adalah hubungan antara dokter dengan pasien berasaskan kepercayaan, adanya hak otonomi atau menentukan nasib atas dirinya sendiri, dan adanya hubungan perjanjian antara dokter dan pasien.” Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika & hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, (Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC,  2007), hal 74.
  4. Menurut Veronika Komalawati, informed consent merupakan toestemming (kesepakatan/persetujuan). Jadi informed consent adalah suatu kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Sunarto Ady Wibowo, op.cit., hal 78


Fungsi dan Tujuan Informed Consent

Dilihat dari fungsinya, informed consent memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi bagi pasien dan fungsi bagi dokter. Dari sisi pasien, informed consent berfungsi untuk :
  1. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan secara bebas pilihannya berdasarkan pemahaman yang memadai
  2. Proteksi dari pasien dan subyek
  3. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan
  4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi diri sendiri (self-Secrunity)
  5. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional
  6. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan penyelidikan biomedik). Guwandi (I), 208 Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent). (Jakarta : FKUI, 1994), hal.2

“Sedangkan   bagi   pihak   dokter,   informed   consent   berfungsi    untuk membatasi   otoritas   dokter   terhadap   pasiennya.”Ibid , hal 3.

Sehingga   dokter   dalam melakukan tindakan medis lebih berhati-hati, dengan kata lain mengadakan tindakan medis atas persetujuan dari pasien.
“Adapun tujuan dari Informed consent menurut jenis tindakan dibagi atas tiga yaitu bertujuan untuk penelitian, mencari diagnosis dan untuk terapi.” Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo, 2001), hal.45

Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi adalah :
  1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;
  2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang  tidak  terduga  dan bersifat  negatif,   misalnya   terhadap  risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan dengan cara semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. Guwandi (II), Rahasia Medis, (Jakarta : Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2005), hal. 32


Pengaturan Hukum Informed Consent

Pelaksanaan informed consent semata-mata menyatakan bahwa pasien (dan/atau walinya yang sah) telah menyetujui rencana tindakan medis yang akan dilakukan. Pelaksanaan tindakan medis itu sendiri tetap harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan tindakan medis itu tetap bisa menyebabkan pasien merasa tidak puas dan berpotensi untuk mengajukan tuntutan hukum.

Informed Consent memang menyatakan bahwa pasien sudah paham dan siap menerima resiko sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya. Namun tidak berarti bahwa pasien bersedia menerima apapun resiko dan kerugian yang akan timbul, apalagi menyatakan bahwa pasien tidak akan menuntut apapun kerugian yang timbul. Informed consent tidak menjadikan dokter kebal terhadap hukum atas  kejadian  yang  disebabkan  karena kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis Sunarto Ady Wibowo, ibid, hal.100.

Bentuk persetujuan tindakan medis tergantung dari penyakit yang diderita oleh pasien. Informed consent dapat diberikan secara tertulis, secara lisan, atau secara isyarat, dalam bahasa aslinya yang terakhir ini dinamakan implied consent. Misalnya, jika pasien mengangguk atau langsung membuka baju jika dokter mengatakan, “boleh saya memeriksa saudara?”. Untuk tindakan medis berisiko tinggi (misalnya pembedahan atau tindakan invasive lainnya), persetujuan harus secara tertulis, ditanda tangani oleh pasien sendiri atau orang lain yang berhak dan sebaiknya juga saksi dari pihak keluarga. “Dengan adanya persetujuan antara pihak dan pasien dan tenaga kesehatan terbitlah perjanjian/kontrak Sunarto Ady Wibowo, ibid, hal.87”.

Begitu  pula sebelum persetujuan tindakan  medik  atau  informed  consent dilaksanakan terlebih dahulu, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan- penjelasan secara lengkap. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 45
  1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
  3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
    • Diagnosis dan tata cara tindakan medis
    • Tujuan tindakan medis yang dilakukan
    • Alternative tindakan lain dan risikonya
    • Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
    • Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan


Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK. 00.06.3.5. 1886 tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent), pada angka II butir (4), isi informasi dan penjelasan yang harus diberikan oleh pemberi layanan kesehatan kepada pasien adalah sebagai berikut :
  1. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medic yang akan dilakukan (purpose of medical procedure).
  2. Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (contemplated medical procedures).
  3. Informasi dan penjelasan tentang resiko (risk inherent in such medical procedures) dan komplikasi yang mungkin terjadi.
  4. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang bersedia dan serta resikonya masing-masing (alternative medical procedure and risk).
  5. Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan (prognosis with and without medical procedure).
  6. Diagnosis


Memang informed consent harus dilaksanakan, Namun tidak selamanya informed consent diperlukan atau harus dilaksanakan dimana terdapat pengecualian. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 Permenkes No.290 tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.” Oleh karena peraturan tersebut, apabila pasien dalam keadaan darurat, tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarga belum tiba di rumah sakit maka dokter dibenarkan melakukan tindakan medis tanpa adanya  persetujuan karena dalam keadaan darurat dokter tidak mungkin menunda tindakan atau mempermasalahkan informed consent, sebab jika terlambat akan membahayakan kondisi pasien atau dikenal dengan zaakwarneming (perbuatan sukarela tanpa kuasa) diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata.


Informed Consent dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Terapeutik antara Pasien dan Pihak Rumah Sakit

Pengertian Informed Consent sering dicampur adukkan dengan pengertian kontrak terapeutik antara dokter dan pasien atau yang disebut sebagai transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) sedangkan informed consent merupakan toestemming (kesepakatan/persetujuan).
“Dengan demikian yang dimaksud dengan informed consent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi”. D. Veronika Komalawati (II), Hukum dan Etikda dalam Praktek Dokter, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 86

Begitu juga pendapat Guwandi yang menyatakan bahwa “konsen murni bukan suatu “binding agreement” atau “contrack in law” (farndale) jadi bukan suatu perjanjian atau terapeutik kontrak antara dokter dan pasien. Persetujuan pasien pada hakekatnya sudah diberikan secara lisan pada waktu menjelaskan  dan memberikan informasi tentang operasi yang dilakukan. Konsen murni hanya merupakan pembuatan/penegasan secara tertulis apa yang sudah disetujui oleh pasien. “Sebaliknya jika ia menolak atau tidak menyetujui dilakukan pembedahan itu, maka sebaiknya pasien itu diminta menanda tangani surat penolakannya sehingga tidak dapat dipersalahkan kelak”.J. Guwandi, Dokter dan Hukum, (Jakarta : monella, 1984), hlm. 58
“Pada hakikatnya pengertian informed consent tidak boleh dihubungkan dengan upaya serta pemikiran untuk menghindarkan/ membebaskan diri dari tanggung jawab resiko, dan atau semata-mata untuk dapat dilakukannya suatu tindakan secara sah, melainkan perlu dicari landasan filisofis yang terlepas dari upaya dan pemikiran untuk mencapai tujuan tersebut”. Veronica Komalawati (I), op.cit., hal 110.  

Penerapan informed consent antara pihak rumah sakit dan pasien harus sesuai dengan standar operasional prosedur rumah sakit. Pasal 50 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 menyebutkan tentang standar prosedur operasional yang pengertiannya adalah suatu perangkat / instruksi langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Rumah Sakit Pirngadi Medan dalam melakukan tindakan medis juga memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit atau disebut dengan standar operasional prosedur (SOP) Rumah Sakit. Setelah pasien diperiksa   status kesehatannya oleh Dokter, bila diperlukan suatu tindakan medis maka dokter yang memeriksa harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Pada saat dokter memberikan penjelasan kepada pasien maka dokter harus menjelaskan mengenai diagnosis penyakitnya, sifat dan luasnya tindakan medis yang akan dilakukan, manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan medis tersebut, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif prosedur atau cara lain tindakan medis yang dapat dilakukan, konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan medis tersebut, prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, hari depan dari akibat penyakit tindakan medis tersebut, keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan medis tersebut.`

Persetujuan tindakan medis ini diperlukan untuk tindakan medis bedah yang menggunakan narkose umum, tindakan medis yang beresiko tinggi, tindakan medis pada pasien gawat darurat yang tidak sadar. Namun apabila pasien menolak dilakukan tindakan medis terhadap dirinya setelah diberikan penjelasan yang cukup maka pasien harus menanda tangani surat penolakan tindakan medis tersebut. Hal itu merupakan suatu hak pasien yang disebutkan di dalam Undang- Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum pada pasal 52 huruf d yang menyebutkan pasien boleh menolak tindakan medis yang diberikan kepada dirinya.

Jadi, rumah sakit sudah melaksanakan informed consent dalam perjanjian terapeutik dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada di  dalam

Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan.

Daftar Pustaka Makalah Tindakan Medis (Informed Consent)

Pengertian Tindakan Medis (Informed Consent) Definisi Fungsi dan Tujuan Pengaturan Hukum Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment