Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Pengertian Undian Berhadiah Menurut Undang-Undang Syarat Untuk Memperoleh Hadiah

Pengertian Undian Menurut Undang-Undang adalah - Demi mempertahankan eksistensi di dalam kerasnya dunia bisnis dan untuk menarik pelanggan, suatu badan atau perusahaan melakukan strategi bisnis dengan menyelenggarakan program pemberian hadiah untuk para pelanggan. Program pemberian hadiah tersebut sesungguhnya sebagai salah satu sarana mengiklankan produk perusahaan. Oleh karena itu, program pemberian hadiah oleh suatu perusahaan fungsi ganda, yaitu : Pertama untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kedua untuk menarik pelanggan baru.


Pemberian hadiah kepada para pelanggan biasanya dilakukan dengan cara undian. Pengertian dari undian dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian yang berbunyi sebagai berikut :
“Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap  kesempatan  yang diadakan oleh sesuatu  badan untuk  mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-perserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.”

Merujuk kepada pengertian undian yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian, maka yang dimaksud dengan undian adalah merupakan perjanjian untung-untungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1774 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah persetujuan penanggungan, bunga cagak-hidup, perjudian dan pertaruhan.”

Perjanjian untung-untungan ini menurut pendapat A. Pitlo yang dikutip oleh R.M. Suryodiningrat ialah perjanjian di mana salah satu  dari kedua prestasi pasti ada, sedangkan kontra-prestasi tidak menentu, atau kedua prestasi tidak menentu, sedangkan para pihak justru sehubungan dengan tak kepastian itu menutup perjanjian. R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian (Bandung : Tarsito, 1982), hal. 107.

Menurut  Beliau,  suatu  perjanjian  untung-untungan  itu  tidak   akan terjadi apabila tidak ada unsur untung-untungan atau “kans” di dalamnya. Contohnya dalam taruhan, setiap pihak mengikat diri sesuai dengan terjadinya suatu peristiwa tak pasti. Ibid.

Penyelenggaraan suatu undian berhadiah, baik yang datangnya dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dipersyaratkan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwajib, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian yang berbunyi :
“Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 2.”

Pihak berwajib yang memberi izin penyelenggaraan undian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal di atas telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian jo. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1973 jo. pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005 tentang Izin Undian. Untuk lebih jelasnya, ketentuan- ketentuan tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 Tentang Undian :

“(1) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat.
(2) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian lebih dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Menteri Sosial.”

Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian :
“Pertama :

Menunjuk Menteri Sosial untuk :
  1. Menertibkan dan mengatur kembali pemberian izin undian yang  telah diberikan oleh para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, dan membatasi penyelenggaraannya sampai lingkungan sekecil-kecilnya dengan mencegah meluasnya ke masyarakat.
  2. Mengkoordinir pemberian izin-izin undian yang dikeluarkan oleh para Pejabat tersebut pada huruf a Diktum ini serta memberikan petunjuk-petunjuk yang terperinci, baik mengenai tata cara perizinan pengarahan dan penyaluran hasilnya maupun mengenai pengawasan penyelenggaraannya dan lain-lainnya.”


Bunyi Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa Presiden memberikan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Sosial untuk mengawasi dan mengontrol undian berhadiah yang diadakan oleh suatu instansi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I.No. 13/Huk/2005 tentang Izin Undian menyebutkan bahwa :
“Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.”

Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/HUK/2005 tentang Izin Undian menegaskan bahwa bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual-beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian undian menurut Undang-Undang adalah suatu permainan untung- untungan tanpa ada unsur jual-beli atau promosi yang diadakan oleh suatu badan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak  yang  berwajib (Menteri Sosial  atau  Kepala  Daerah  Tingkat  I),  untuk  para  peserta   yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda dengan jalan diundi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Permainan untung-untungan yang menjanjikan hadiah uang atau benda dengan jalan diundi atau menentukan untung dengan cara lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwajib bukanlah merupakan undian dan dapat digolongkan ke dalam perjudian.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa lotere atau undian ini sebetulnya masuk dalam pengertian ‘pertaruhan’, akan tetapi karena adanya undang-undang yang mengatur perizinan untuk mengadakan lotere atau  undian tersebut, maka segala lotere atau undian yang diadakan tanpa  izin adalah dilarang dan karenanya tidak dapat mengakibatkan hak untuk menggugat di muka Hakim apabila timbul hutang akibat judi sesuai  bunyi Pasal 1788 KUHPerdata atau apabila terjadi wan prestasi. Sedangkan lotere yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah merupakan pengecualian dari Pasal    1788    KUHPerdata    tersebut    dan    dapat    dilakukan    penuntutan pembayaran. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu (Jakarta : Sumur Bandung, 1985), hal. 148.

Pelaksanaan undian yang tidak mendapat izin pemerintah adalah ilegal dan dengan demikian dapat dihukum pidana sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian yang  berbunyi :

  1. Dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh  ribu rupiah) dihukum barang siapa yang:
    • mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
    • melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut   Pasal  10   ayat   (1)  terlebih  dahulu   harus  diminta  izin;
    • Mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin bersangkutan;
    • menjual, menawarkan, membagibagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksudkan pada sub a diatas
    • melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu pebuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, c, dan d tersebut diatas;
    • memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) sub a atau memakai hasil undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menyimpang.
  2. Dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dihukum barang siapa yang tidak  mengadakan pemberitahuan seperti dimaksud dalam Pasal 2 sub b.
  3. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dipandang sebagai pelanggaran.
  4. Semua harta benda kepunyaan terdakwa yang diperolehnya karena melakukan pelanggaran dimaksud dalam ayat (3) tersebut diatas dan segala sesuatu yang dipergunakannya untuk melaku-kan perbuatan-perbuatan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diatas, baik kepunyaan terdakwa maupun orang lain dapat disita oleh Negara.”


Menurut Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/HUK/ 2005 tentang Izin Undian, bentuk undian itu ada 5 (lima) kriterium yaitu :
  1. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 1 ayat (3)).
  2. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikatikan dengan perbuatan lain (Pasal  1 ayat (4)).
  3. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau tidak langsung (Pasal 1 ayat (5)).
  4. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain (Pasal 1 ayat (6)).
  5. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau sarana undian lainnya dalam waktu tertentu (Pasal 1 ayat (7)).


Syarat Untuk Memperoleh Hadiah Undian

Program pemberian hadiah melalui undian yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan secara periodik atau tidak secara berkala. Untuk menentukan siapakah pemenang yang berhak mendapat hadiah biasaya dilakukan melalui pengumuman oleh perusahaan yang disaksikan oleh pihak yang berwenang, antara lain : Notaris, dari pihak kepolisian, dan dari pihak yang mewakili perusahaan.

Peserta yang dinyatakan menang untuk mendapat hadiah melalui undian  pada  saat   akan   mengambil hadiahnya   berlaku   dua  syarat untuk memperoleh hadiah undian bagi peserta undian, yaitu syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus.

Syarat yang bersifat umum diatur dalam ketentuan setingkat regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/Huk/2005 tentang Izin Undian yang menyebutkan bahwa hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, dan terhadap hadiah tersebutoleh Departemen Sosial disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial. Hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau barang yang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial.

Dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa di dalam laporan secara tertulis yang harus diserahkan oleh pihak penyelenggara harus dilampirkan daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/penyerahan hadiah serta foto copy KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang.

Dilihat dari isi kedua pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa syarat umum untuk memperoleh hadiah bagi peserta undian adalah :
  1. Hadiah harus diambil dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian untuk hadiah undian berupa makanan atau barang yang tidak mudah rusak. Sedangkan untuk hadiah undian yang berupa   makanan   atau   barang   yang   mudah   rusak,   jangka     waktu pengambilan hadiah harus diambil selama barang tersebut belum diserahkan kepada Departemen Sosial.
  2. Pemenang undian harus menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya yang masih berlaku pada saat pemenang mengambil hadiah undian.


Persyaratan ini dikatakan bersifat umum, sebab ketentuan  dalam  Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang tersebut berlaku bagi semua pihak penyelenggara undian, karena persyaratan ini merupakan syarat yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Sehingga sekiranya ketentuan ini tidak dicantumkan dalam syarat-syarat undian yang diumumkan oleh pihak penyelenggara, namun syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 ini tetap berlaku mengikat bagi peserta undian.

Selain syarat yang bersifat umum, juga terdapat syarat yang bersifat khusus yang ditentukan sendiri oleh penyelenggara undian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Sosial No. 73/HUK/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang menentukan bahwa dalam surat permohonan izin penyelenggaraan undian berhadiah harus menyebutkan mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah. Syarat-syarat bersifat khusus yang ditetapkan oleh penyelenggara itu beragam, tergantung kepada produk serta bentuk promosinya. 

Beberapa contoh di antaranya dari Telkomsel dengan program undian berhadiah yang disebut Telkomselpoin yang ditujukan kepada para pengguna kartu Telkomsel. Telkomselpoin adalah program pengumpulan poin berhadiah yang dapat diikuti dengan cara mengumpulkan poin untuk kemudian ditukarkan dengan hadiah langsung, atau dengan nomor undian untuk diikutsertakan pada program pengundian. Seluruh pengguna Telkomsel (kartuHALO, simPATI, kartuAS) berhak untuk mendapatkan poin dan mengikuti program ini, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dikutip dari http://www.telkomsel.com/program/telkomsel-poin/1109-Telkomsel- Poin.html pada tanggal 5  Mei 2011. Semakin banyak poin yang dikumpulkan oleh para pengguna kartu Telkomsel, maka kesempatan menang bagi konsumen juga semakin terbuka lebar. Ketentuan pengumpulan poin Telkomsel adalah sebagai berikut :  Ibid.

“Produk Postpaid (kartuHALO) Poin Pokok :
Setiap kelipatan pemakaian Rp 5000 mendapat 1 poin
Bonus Poin Lama Berlangganan (LoS)
LoS  1  - 3 tahun : 5 poin
LoS > 3 - 5 tahun : 10 poin
LoS > 5 - 7 tahun : 15 poin
LoS > 7 - 9 tahun : 20 poin LoS  > 9 tahun : 25 poin Bonus Komunitas : Telkomsel Priority member :
GOLD (Pemakaian Rp 1 - 3 juta ) : 50% dari poin pokok PLATINUM ((Pemakaian > Rp 3 juta) : double poin dari poin pokok Bonus Poin Spesial Event
Diperoleh dari program/promo khsus dan/atau event tertentu.
Produk Prepaid (simPATI/Kartu As) Poin Pokok :
Setiap kelipatan isi ulang senilai Rp 5000 mendapat 1 poin
Bonus Poin Isi Ulang : Minimum isi ulang Rp 25.000 
Isi ulang 1 -  5 kali : 3 poin
Isi ulang 5 -  9 kali : 5 poin
Isi ulang 10 - 14 kali : 10 poin

Isi ulang > 15 kali : 15 poin Bonus Komunitas : Telkomsel Priority member

GOLD (Pemakaian Rp 1 -3 juta) : 50% dari poin pokok PLATINUM (Pemakaian > Rp 3 juta) : double poin dari poin pokok.”

Poin-poin yang telah dikumpulkan tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara yang diantaranya satu unit mobil Mercedes Benz E200 Kompressor, dua belas unit mobil Mercedes Benz C-200, uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) bagi 400 (empat ratus) pemenang, dan lain-lain.

Metode pengumpulan poin ini yang lazim digunakan oleh badan penyelenggara undian untuk menentukan pemenang yang berhak memperoleh hadiah yang mereka tawarkan. Bank pada umumnya menerapkan sistem pengumpulan poin yang didapatkan dari tiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut.

Sebagai   contoh   misalnya   program  undian   berhadiah  dari Bank

Danamon  yang  diberi  nama  “All  You  Can  Fly”. Dikutip dari http://www.danamon.co.id/promo/Syarat_dan_Ketentuan_-_All_You_Can_Fly.pdf pada tanggal 5 Mei 2011 

Undian  berhadiah  ini ditujukan kepada nasabah Danamon yang memegang Kartu Danamon berjenis Kartu Kredit Visa/Master Card dan American Express, serta Kartu Charge American Express. Satu poin undian diberikan setiap terjadi transaksi ritel minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau 10 USD (sepuluh Dolar Amerika Serikat). Poin berdasarkan transaksi dari  kartu-kartu inilah yang akan digabung untuk kemudian diundi pada tanggal yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Pelaksanaan undian berhadiah di media cetak, dilakukan dengan penyebaran kupon. Sebagai contoh pelaksanaan undian berhadiah yang diadakan oleh Harian Analisa pada saat berlangsungnya Piala Dunia 2010. Harian Analisa menyebarkan kupon-kupon beserta pertanyaan yang harus dijawab di dalam kolom tertentu yang mudah dilihat di dalam koran mereka. Karena penyebaran koran Harian Analisa ini yang meluas ke berbagai daerah di Medan, maka peserta undian Piala Dunia 2010 ini tidak terbatas bagi kalangan tertentu saja melainkan semua kalangan yang membeli koran Harian Analisa. Namun, demi menjaga undian ini berlangsung fair, keluarga besar perusahaan/penerbit koran Harian Analisa tidak diperbolehkan untuk ambil bagian.

Kupon undian berhadiah yang telah disebar ini kemudian harus dikembalikan ke koran Harian Analisa beserta dengan jawaban. Pengembalian formulir ini dapat dilakukan baik dengan pengiriman via pos maupun dikirimkan langsung ke kantor Harian Analisa untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara. Kemudian, sesuai dengan jadwal penarikan undian yang dipersiapkan terdahulu, maka pada waktunya dilakukan penarikan kupon undian yang telah dikumpulkan tersebut.

Sistem serupa juga diterapkan oleh Harian Waspada yang baru-baru ini  membuat  undian  berhadiah dengan  nama  “Polling  Pemilihan Gubernur

Aceh” dalam rangka Pilkada Gubernur Aceh. Kupon pemilihan Gubernur ini disebar di koran Harian Waspada mulai dari tanggal 9 Mei 2011 dan berlangsung selama sebulan dan hanya ditujukan bagi Masyarakat Aceh. Kupon yang telah disediakan harus diisi data diri peserta beserta Calon Gubernur yang menjadi pilihannya. Kupon yang telah diisi kemudian dikembalikan ke kantor Harian Waspada baik melalui pos ataupun diantar langsung. Pengundian kupon dilakukan pada tanggal 1 Juli 2011. Dikutip dari koran Harian Waspada edisi 16 Mei 2011.

Kepemilikan Benda Berdasarkan Undian

Strategi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru dengan cara memberi hadiah melalui cara undian. Pemberian hadiah yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para pelanggannya adalah merupakan perbuatan hukum yang sudah tentu mempunyai akibat hukum. Pemberian hadiah dari perusahaan jika dipandang dari aspek eknomi hanya sebagai suatu strategi pemasaran agar produk yang diluncurkan oleh perusahaan menarik dan menjadi kebutuhan bagi para pelanggan atau konsumen. Berbeda halnya bila pemberian hadiah melalui undian bila dikaji dari aspek hukum.

Pemberian hadiah melalui undian kepada pelanggan yang memenangkan undian undian mengandung peristiwa hukum untuk merangalihkan hak milik atas benda dan berikut bendanya (hadiah) dari pemilik asalnya (perusahaan selaku pemberi hak milik) kepada  pelanggan yang memenangkan undian (selaku penerima hak milik).

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam konsep penyerahan terdapat dua obyek yang dialihkan, yaitu :
“Hak milik atas barang atau penguasaan atas barang. Dua objek ini tergantung dari jenis perikatan yang mendasarinya. Perikatan yang berupa perjanjian ada dua jenis, yaitu perjanjian yang sengaja diadakan untuk mengalihkan (a) hak milik atas barang, misalnya pada jual beli, tukar  menukar, hibah, hadiah (b) penguasaan atas barang, sedangkan hak    miliknya tetap pada pemiliknya, misalnya sewa menyewa, pinjam pakai, penjaminan (gadai atau hipotik atau hak tanggungan).” Abdulkadir Muhammad II, Hukum Harta Kekayaan (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 51

Ketentuan undang-undang mengatur tentang tatacara seseorang mengalihkan dan menerima hak milik atas suatu benda sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 584  KUH Perdata :
“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang mau menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata tersebut jika diterapkan dalam pemilikan benda berdasarkan undian yang diperoleh oleh peserta undian maka cara terjadinya hak milik bagi penerima undian adalah didasarkan pada suatu peristiwa perdata yaitu penyerahan atau pemindahan hak milik. Atau dengan kata lain penyerahan akibat suatu title pemindahan hak milik.

Peralihan hak milik berikut bendanya ini dilakukan dengan melakukan penyerahan (levering). Undang-undang mengatur tentang cara penyerahan hak milik atas benda dan atau bendanya. Terdapat perbedaan penyerahan   benda   berdasarkan   jenis   bendanya.   Untuk   benda   bergerak penyerahannya dilakukan dengan menyerahkannya kepada orang lain. Penyerahan ini disebut dengan penyerahan nyata (feitlijke levering) sebagaimana diatur di dalam Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata, dan dapat juga diserahkan dengan menyerahkan kunci dimana benda itu disimpan sebagaimana di atur di dalam Pasal 612 ayat (2) KUHPerdata, dengan benda tidak bergerak. Atau dapat juga dilakukan dengan penyerahan dengan tangan pendek atau dikenal dengan istilah traditio brevimanu, dan penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Untuk penyerahan benda bergerak tidak berwujud berlaku ketentuan Pasal 613 KUHPerdata yang mengatakan :
“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak berwujud , dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang  berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya . Penyerahan surat-surat hutang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat-surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”

Penyerahan atas benda tetap dalam KUHPerdata diatur di  dalam  Pasal 616 samapai dengan Pasal 620 KUHPerdata yang pada intinya menentukan penyerahan atas benda tetap dilakukan dengan akte otentik dan diikuti dengan balik nama yang didaftarkan pada register umum.

Menurut Sri Soedewi Masjhoen ketentuan Pasal 616 sampai dengan Pasal 620 KUH Perdata ini tidak berlaku di Indonesia.

“Ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut tidak diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 OV: yang pokoknya menyatakan bahwa penyerahan terhadap benda-benda tak bergerak itu mengikuti cara yang ditentukan dalam Pasal 616 sampai dengan Pasal 620 KUH Perdata, yaitu dengan  jalan akta outentik  dan didaftarkan dalam register  umum,  melainkan dengan cara yang kini (1 Mei 1848) sudah berlaku, sampai ada ketentuan lain tentang hal itu.” Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 71

Sri Soedewi Masjhoen menjelaskan lebih lanjut :
“Ketentuan overschrijvingsordonantie S.1834 No. 27 yang pokoknya menyatakan: Penyerahan terhadap benda-benda tidak bergerak itu harus dilakukan dengan balik nama yaitu dengan pendaftaran yang harus dilakukan di tempat R.v.J di hadapan hakim Raad van Justitie. Kemudian pada tahun 1947 Np. 53 yang di situ dinyatakan bahwa pendaftaran tidak lagi dilakukan di hadapan R/v.J melainkan dihadapan kepala seksi pendaftaran (kadaster).”

Khusus penyerahan atas tanah, sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan diikuti oleh PP No.  10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dirubah dan diganti dengan PP No. 24 Tahun 1990 tentang Pendaftaran Tanah. Penyerahan tanah dilakukan di hadapan PPAT dan didaftarkan ke Seksi Pendaftaran Tanah.

Penyerahan adalah hal yang terpenting untuk memperoleh hak  milik.

Dalam ilmu hukum Perdata dikenal ada dua penyerahan, yaitu :
  1. Penyerahan nyata (feitelijke levering) ialah menyerahkan kekuasaan nyata, di sini si penerima mendapatkan hak bezit dari benda itu dan menjadi bezitter.
  2. Penyerahan juridis (juridische levering) ialah penyerahan hak eigendomnya. Di sini penerima menjadi eigenaar.


Pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain harus memenuhi syarat:
  1. Adanya kehendak bersama antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan itu, baik bagi yang menyerahkan maupun yang menerima. Di sini harus ada persetujuan kebendaan (zakelijke overeenkomst).
  2. Adanya suatu bentuk hukum tertentu, dari mana dapat dilihat adanya kehendak pemindahan itu umpama jual beli, penghibahan. Bentuk hukum inilah yang disebut titel, atau causa. Karena titel ini ada pada umumnya suatu akibat dari sesuatu perjanjian, maka berlainan dengan cara penyerahaan eigendomnnya sendiri banyak ragamnya.
  3. Subjek yang menyerahkan hak milik itu, harus pula yang mempunyai hak untuk menguasai benda yang diserahkan itu. Ahmad Ichsan, Op.Cit.,  hal. 173 


Apabila ketentuan undang-undang sebagaimana yang diterakan  di atas diterapkan pada peralihan hak milik suatu benda berupa hadiah yang didasarkan pada undian, maka pemberian hadiah berdasarkan undian adalah dikategorikan sebagai penyerahan hak milik didasarkan pada perjanjian yang dengan sengaja untuk mengalihkan hak milik. Hal ini jelas terlihat dari ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian menyebutkan bahwa :
“Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-perserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.”

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan undian tersebut merupakan suatu perjanjian untung-untungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1774 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah persetujuan pertanggungan, bunga  cagak-hidup, perjudian dan pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Sesuai dengan isi pasal di atas, undian dapat dikatakan sebagai suatu perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Apabila dicermati secara seksama, perjanjian tentang pemberian hadiah melalui undiaan ini adalah perjanjian sepihak atau dengan istilah lain perjanjian bersegi satu. Artinya hanya ada satu pihak saja yang dibebani kewajiban yaitu pihak yang memberi hadiah. Jadi bila dilihat dari konstruksi hukum perdata seseungguhnya pemberian hadiah melalui undian lebih mendekati konstruksi hukum perjanjian hibah. Dalam perjanjian ini tidak ada kontra prestasi sama sekali dari pihak lawan. Bukan perjanjian untung- untungan, sebab dalam perjanjian untung-untungan digantungkan pada suatu peristiwa belum tertentu dan lebih jauh lagi ditegaskan yaitu perjanjian yang berkaitan dengan persetujuan pertanggungan, bunga cagak-hidup, perjudian dan pertaruhan yang lebih kelihatannya diperlukan adanya ketrampilan khusus sebagai kewajiban yang harus dilakukan untuk memperoleh hadiah yang disediakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa titel seseorang untuk memperoleh hak milik atas benda yang berasal dari hadiah adalah didasarkan pada titel perjanjian. Kepemilikan atas benda hadiah baru beralih dari pemberi hadiah kepada penerima hadiah ditentukan oleh benda yang dihadiahkan, terhadap benda-benda bergerak dan benda bergerak tidak berwujud berlaku ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, sedangkan untuk   benda tetap berupa tanah berlaku ketentuan yang termuat di PP No. 34 Tahun 1990 tentang Pendaftaran Tanah.

Sifat Pemberian Melalui Undian

Mengacu pada pengertian undian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian bahwa undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau  dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri, maka dapat diketahui bahwa pemberian hadiah kepada pemenang tidak mempersyaratkan kepada si pemenang untuk  melakukan  suatu perbuatan tertentu sebagai kewajiban timbal balik yang bermanfaat bagi pihak penyelenggara undian.

Pasal 1314 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Yang dimaksud perjanjian dengan cuma- cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pemberian hadiah oleh penyelenggara undian kepada pemenang undian adalah merupakan  pemberian cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1314 KUHPerdata tersebut karena sifatnya yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, yaitu pihak pemenang undian.

Daftar Pustaka Makalah Undian Berhadiah

Pengertian Undian Berhadiah Menurut Undang-Undang Syarat Untuk Memperoleh Hadiah Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment