Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 15 October 2015

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ciri, Pembiayaan dan Perkembangannya di Indonesia

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah - Untuk Indonesia sendiri mendefenisikan Industri Kecil (Usaha Kecil) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha mikro diartikan sebagai ”model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah (definisi ini juga digunakan oleh Bank Dunia). Jika dikaitkan dengan jumlah pekerja, usaha mikro menurut definisi Amerika dan Eropa sama, yaitu jumlah pekerja di bawah 10 pekerja.” Erwin, “SMK dan Usaha Mikro”, http://mybusinessblogging.com/entrepreneur/ 2008/01/05/smk-dan-usaha-mikro/, diakses tanggal 10 Agustus 2009.


Definisi Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha  Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: ”modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar mengunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.” P2KP, “Mengenal Kelompok Usaha Mikro,” http://www.p2kp.org/wartaarsip detil.asp?mid=1094&catid=2&

Jenis usaha mikro,  antara  lain  seperti  dagang  (seperti  warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan  tempe/kerupuk/kecap/kompor/sablon),  jasa   (tukang  cukur,    tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cindera mata, perkayuan, anyaman), dan pertanian/peternakan  (palawija, ayam buras, itik, lele). Ibid

Terkait pengembangan usaha mikro, dapat diklasifikasikan  sebagai berikut. Pertama, Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok orang yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerjasama dalam membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KUM adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. KUM diperlukan, karena usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan/pendidikan, sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi sederhana, serta tidak memiliki akses kepada sumber modal, apalagi persaingan antar usaha cukup kuat.

Pemberdayaan Industri Kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan juga untuk meningkatkan peranan industri kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: ”Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai usaha mikro, yaitu:
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga  ratus juta rupiah.


Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu:

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari  dari  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00    (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).


Ciri-ciri Usaha Mikro

Pada umumnya kelompok dan individu didampingi dengan dasar keswadayaan. Untuk kelompok, keswadayaan dilakukan dengan mengembangkan kegiatan simpan pinjam, sehingga nantinya kelompok akan mempunyai dana sendiri yang dapat digunakan oleh keseluruhan anggota. Keterbatasan dana dalam kelompok merupakan hal yang selalu terjadi, dimana simpanan anggota  lebih kecil dari kebutuhan.

Keterbatasan inilah yang merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan kelompok. Banyak ide-ide produktif yang muncul dalam kelompok terkendala implementasinya disebabkan kekurangan dana. Hal yang sama juga terjadi pada usaha-usaha yang dikelola individu. Banyak usaha-usaha individual dan bersifat retail yang berprospek tetapi sangat terbatas sumber pembiayaannya. Di lain pihak kebanyakan pengusaha lokal, mereka jarang bahkan tidak memiliki aspek-aspek legalitas usaha seperti izin, SIUP walaupun usaha yang dijalankan sesungguhnya menjadi penopang kehidupan keluarga.

Di lain pihak daya akses masyarakat ke lembaga-lembaga penyedia dana seperti perbankan, sering kali harus menghadapi berbagai persyaratan maupun birokrasi yang panjang. Pihak Bank menerapkan peraturan perbankan secara kaku tanpa melihat realitas yang ada di masyarakat. Misalnya meminta aspek legalitas  usaha yang    demikian    panjang    daftarnya,    yang    kadang    kala harus berhadapan dengan penyelenggara pemerintahan yang penuh birokrasi.Tulus Tambunan, Globalisasi Ekonomi dan Ekspor, Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, makalah,  LP3E-Kadin Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.2.

Krisis ekonomi, apalagi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan  masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi.

Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa Usaha mikro dan usaha kecil memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk usaha mikro dan usaha kecil diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi. Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri  pada  dasarnya   sebagian  besar   bersifat  informal  dan  karena  itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Diah Kurniawati, “Wajah Koperasi Tani Dan  Nelayan  Di  Indonesia:  Sebuah  Tinjauan Kritis”, http://diahkurniawati.wordpress.com/, diakses tanggal 19 Agustus 2009.

Pendapat mengenai peran usaha mikro dan usaha kecil atau sektor  informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat. Usaha mikro dan usaha kecil boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap  bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha  kecil  terutama  yang  berkarakteristik informal.Dengan  hal  ini    maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan.

Bukan tidak mungkin produk-produk usaha mikro dan usaha kecil justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat. Usaha mikro dan usaha kecil nasional banyak mengalami masalah, khususnya dalam bidang manajemen, baik manajemen produksi, pemasaran, maupun sumber daya manusia (SDM), di samping masalah pembiayaan. Untuk menyukseskan  usaha mikro dan usaha kecil usaha mikro dan usaha kecil bangkit, pemerintah akan menggandeng stakeholder (pihak terkait lainnya) seperti Kadin Indonesia dan pelaku usaha untuk membantu mengatasi masalah UKM.    Pada dasarnya pemerintah hanya sebagai regulator dan membuat kebijakan yang membantu, tetapi pelaku di lapangan adalah swasta.Muhammad Jafar Hafsah, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah”, artikel Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004, hlm. 42.

Mengingat ketatnya persaingan yang dihadapi produk ekspor Indonesia termasuk UKM, maka Indonesia mengambil langkah-langkah strategis, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Langkah-langkah strategis jangka panjang diantaranya diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi dan jaringan bisnis secara global. Sedangkan langkah-langkah strategis jangka pendek diantaranya, melakukan diversifikasi produk, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan besar, produksi, memperkuat akses ke sumber-sumber informasi dan perbaikan mutu.Ibid

Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha- usaha rumah tangga atau mikro yaitu:

Usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 persen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia. Carunia Mulya Firdausy, Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah,artikel, Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4.

Banyak kendala untuk meningkatkan akses usaha kecil melalui lembaga keuangan, dan kendala terbesar adalah tidak tersedianya agunan fisik. Dalam hal ini agunan pinjaman menjadi fokus dalam pengembangan akses pembiayaan pada usaha kecil. Sementara itu dukungan nyata kepada UMKM juga dilakukan oleh BUMN, sebagai badan usaha milik negara, yang menyisihkan 1-5 persen dari keuntungan bersih untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Berdasarkan pengamatan dan parameter perbankan nasional, saat ini masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain adanya tingkat kredit macet (Non Performing  Loan/NPL)  yang  relatif  tinggi.  Sebagai lembaga  yang mendukung peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan, PEAC BROMO merasakan hal tersebut menjadi problem yang cukup berat bagi UMKM. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus secepatnya dicarikan solusi yang cerdas. Hal tersebut mengingat peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:
  1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif (conducive business climate) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (enabling environment) mendorong pengembangan UMKM secara sistematik, mandiri, dan berkelanjutan.
  2. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (guarantee system) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM.
  3. Ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan  status usaha UMKM agar feasible sekaligus bankable dalam jangka panjang.  Agustianto, “Strategi Baru Pemberdayaan UMKM”, http://umkmakmur. wordpress.com/2008/ 12/04/strategi-baru-pemberdayaan-umkm/, diakses tangal 15 september 2009.


Kebijakan dan strategi pertama pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.Kebijakan dan strategi kedua pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya ”gap” antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha.

Pembiayaan Usaha Mikro

Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat  sulit untuk memenuhi kriteria aturan/mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan yang dikenal denan nama prinsip 5-C (character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral).

Character yaitu data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat- sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan willingness to pay.

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (business record) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah  mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari ability to play atau kemampuan dalam membayar.

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. “Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada  suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.” R. Subekti, 1996, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema ”kredit program” yang lebih banyak bersifat ”dana hibah bergulir” kepada berbagai kelompok  masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro.Ibid

Skema  kredit  program  tersebut  merupakan  salah  satu  alternatif strategi untuk membiayai kegiatan UMKM dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk ”mengabaikan” rigiditas kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan.Namun demikian, strategi dalam bentuk penciptaan dan penyediaan skema kredit program tersebut dalam jangka panjang tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  1. Pertama, dibutuhkan dana pemerintah yang sangat besar untuk menyediakan dana hibah bergulir tersebut sehingga setiap tahun akan memberatkan keuangan negara melalui APBN (baik bersumber dari dana rupiah murni maupun dana yang berasal dari hutang luar negeri).
  2. Kedua, pengalaman implementasi berbagai skema kredit program ternyata tidak terlalu berhasil terutama berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit dan semakin menipisnya dana hibah bergulir tersebut sebagai akibat rendahnya akuntabilitas  di  tingkat  masyarakat  yang  disebabkan  oleh persepsi    yang keliru bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggunggjawabkan kepada pemerintah.
  3. Ketiga, skema kredit program tersebut cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan proporsional, yaitu melalui perbankan atau berbagai sistem dan mekanisme pembiayaan lainnya yang dikembangkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Ibid., hlm.20


Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia

Untuk meningkatkan produksi industri kecil tentu saja memerlukan modal dan kadangkala si pengusaha memerlukan modal tambahan. Untuk itu biasanya pengusaha akan mengjukan kredit yang dapat diajukan kepada BUMN pembina. Adapun tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan bagi pengusaha kecil adalah:
  1. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
    • Nama dan alamat unit usaha.
    • Nama dan alamat pemilik atau pengurus usaha.
    • Bukti identitas diri pemilik ataau pengurus.
    • Bidang usaha.
    • Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang.
    • Perkembagan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukan keadaan keuangan serta hasil usaha).
    • Rencana usaha dan kebutuhan dana
  2. BUMN pembina melaksanakan evaluasi dan selesai secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan setelah berkoordinasi dengan Koordinator BUMN pembina.
  3. Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN pembina bersangkutan.
  4. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
    • Nama dan alamat BUMN pembina dan mitra binaan.
    • Hak dan Kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan.
    • Jumlah pinjaman dan peruntukannya.
    • Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga).
    • BUMN pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon  mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN pembina lain. Besarnya bunga pinjaman dana program kemitraan maksimal 12% (dua belas persen) pertahun dengan sistem perhitungan bunga efektif.


Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:
  1. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
  2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
  3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari daari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang  telah disetujui bersama.
  4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari  dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Ibid


Peranan Perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tetap memperhatikan pembiayaan kepada usaha kecil. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang sosial dan ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan penyaluran kredit usaha kecil (KUK) yang didasarkan pada kemampuan masing- masing bank. Hasil wawancara menyatakan bahwa seluruh responden (100%) mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya dengan proses yang cukup mudah dan tidak berbelit-belit. Syarat yang diajukan dianggap cukup ringan, sehingga memudahkan pengusaha kecil untuk melakukan pembayaran kredit mereka.

Dalam rangka pemantauan dan keterbukaan atau tranparansi dalam penyaluran KUK, bank mengumumkan jumlah KUK yang disalurkan tersebut secara periodik kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyesuaian kebijakan KUK dimaksud telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Kredit Usaha Kecil atau Industri Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta  Asing  kepada  nasabah  usaha  kecil dengan  plafon  kredit    keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK.

Usaha Kecil atau Industri Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan atau jasa. Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK. Bank yang melaksanakan pemberian KUK wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank, melaporkan pelaksanaan pemberian KUK dalam Laporan Bulanan Bank Umum dan mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Publikasi.

Bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia. Ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi Bank Indonesia, yang hanya bertugas menjaga setabilitas nilai rupiah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan kredit kepada usaha kecil atau industri kecil yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam paket Januari 1990 dengan mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20% dari total kreditnya kepada usaha kecil atau industri kecil dan diubah dengan ketentuan terakhir pada bulan April 1997 menjadi sebesar 22,5% atau 25% dari ekspansi kredit netto.

Perubahan kebijakan tersebut selain dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bank Indonesia saat ini, dalam pelaksanaanya juga mempertimbangkan adanya perbedaan kemampuan dan kebijakan pemberian Kredit Usaha Kecil.

Masing-masing Bank dan kebijakan perekonomian yang diarahkan kepada mekanisme pasar. Dengan memperhatikan hal tersebut, besarnya pemberian KUK setiap Bank diserahakan pada kebijakan dan kemampuan masing-masing Bank. Dalam hal ini Bank hanya diwajibkan untuk mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT serta melaporkan realisasi KUK tersebut melalui mekanisme Laporan Bulanan Bank Umum. Selain itu, sejalan dengan era keterbukaan dan dalam rangka meningkatkan peran masyarakta dalam pengawasan pelaksanaan pemberian KUK oleh Bank, Bank diwajibkan mencantumkam rencana pemberian KUK dalam RKAT dan mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat.

Dalam rangka membantu program Pemerintah, Bank dianjurkan tetap menyediakan sebagian kredit untuk disalurkan kepada usaha kecil atau industri kecil. Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah rencana kegiatan dan anggaran tahunan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Rencana Kerja Bank dan laporan Pelaksanaannya.  Mengingat  kemampuan  dan  kebijakan  bank  dalam pemberian

KUK berbeda maka besarnya rencana pemberian KUK yang dicantumkan dalam RKAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. Peraturan Bank Indonesia No. 2/21/PBI/2000 Tanggal 19 September Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusun Laporan Bulanan Bank Umum.

Dalam hal terjadi perubahan rencana pemberian KUK dalam RKAT perubahan tersebut hendaknya disertai dengan alasan dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pemberian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Pedoman Penyusun Laporan Bulanan Bank Umum.

Dalam rangka transparansi kepada masyarakat, Bank diwajibkan mengumumkan pencapaian pemberian KUK dalam media massa bersamaan dengan pengumuman laporan Keuangan Publikasi dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Januari 1998 tentang Laporan Keuangan Publikasi. Dengan adanya keinginan Pemerintah untuk menyalurkan Kredit kepada Industri Kecil atau Usaha Kecil dibidang Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Koperasi, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan di nilai positif oleh masyarakat.

Program kredit untuk Industri Kecil atau Usaha Kecil merupakan peluang baik untuk para Petani dan Nelayan serta sektor Dunia Industri Kecil dan Usaha Menengah lainnya untuk mengembangkan usahanya, baik dibidang Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan yang selama ini hanya berkembang dengan sendirinya. Di samping itu selama ini Petani dan Nelayan berkembang sendiri tanpa mendapat perhatian  yang serius dalam pemberian  dan penerimaan kredit bagi para    Petani dan Nelayan, oleh karena itu pihak Bank harus benar-benar meneliti para  Kreditur, apakah Kreditur itu benar-benar Petani dan Nelayan atau Sektor Industri yang dimaksud.

Harus diantisipasi munculnya Petani berdasi ketika pihak Bank akan mengucurkan Kredit terhadap Petani dan Nelayan. Karena itu pihak Bank harus benar-benar mengseleksi, sebab dikhawatirkan adanya suatu permainan yang akan dapat terjadi dipimpinan-pimpinan Koprasi yang mengatasnamakan Petani dan Nelayan.

Peran aktif dari Kepala Desa, Lurah, dan Camat sangat dibutuhkan untuk melegitimasi Nelayan dan Petani. Demikian juga halnya dengan  Dinas-Dinas yang bersangkutan sehingga pemberian Kredit kepada Petani dan Nelayan betul- betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Petani dan Nelayan yang membutuhkan. Bank sebagai penjamin, kalau masih juga menggunakan Jaminan Sertifikat atau benda bergerak dan tidak bergerak, itu sama saja menggagalkan program Pemerintah, karena belum tentu bot yang dimiliki para Nelayan memiliki surat-surat.

Pembinaan dan pengembangan terhadap Dunia Industri Kecil dilakukan oleh pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu, secara berkesinambungan untuk mewujudkan Usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang, menjadi usaha menengah atau usaha besar.Lihat Kompas, Senin 26 November 2007 “Kinerja UMKM Masih Lemah”, hlm. 19. Pembinaan dan pengembangan kepada Dunia Industri Kecil atau Usaha Kecil dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan dari Dunia Industri Kecil atau Usaha Kecil.

Pemerintah telah pula mengeluarkan Paket Kebijakan baru yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah akan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil menengah, di antaranya mempercepat penerbitan Sertifikat Tanah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Florianus SP Sangsun, Op.Cit. , hlm. 3.

Daftar Pustaka Makalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ciri, Pembiayaan dan Perkembangannya di Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

1 comments:

  1. terimakasih penjelasannya, sangat bermanfaat.. :)

    ReplyDelete