Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 3 October 2015

Peran Indonesia Dalam PBB Awal Mula Keluar dan Masuk Kembali Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peran Indonesia dalam PBB - Perserikatan bangsa-bangsa ( united nations ) sebagai sebuah istilah pertama kali digunakan tanggal 1 januari 1942, yang disulkan oleh presiden Amerika F.D Roosevelt Roeslan Abdul Gani,1972, 25 Tahun Indonesia dan PBB, Jakarta: Gunung Agung., Hal. 23  sebanyak 26 negara yang berkumpul di Washington menakan dirinya PBB dengan mengeluarkan suatu deklarasi  Negara –negara yang menandatangi deklarasi dua dari amerika utara yaitu AS dan Kanada, sembilan dari Amerika tengah dan selatan, 10 dari Eropa barat dan Timur dua dari Benua Australia dan satu dari Afrika pada saat itu, yang didasarkan pada pokok-pokok dasar piagam Atlantik.

Secara eksplisit PBB tanggal 1 januari 1942 adalah PBB untuk perang (for war) dan bukan PBB dari tahun 1945 yaitu PBB utuk perdamaian ( for peace ).

PBB tahun 1942 digunakan sebagai koalisi dimasa perang yaitu dimana kekuatan demokrasi dan sosialisme sedang berhadapan dengan kekuatan Fasisme Jerman, Itali serta militerisme Jepang. Ibid., Hal. 24. lihat juga Thomas G Weiss Dkk,1997,second editiond,The UN  and  Chaning World Politics,United states: West View Press., Hal. 1

Namun pasca berakhirnya perang dingin ( cold war ), PBB mengalami perubahan tidak saja berorientasi kepada aspek kemanan semata namun lebih dari itu isu-isu seperti HAM, Ekonomi, budaya dan sebagainya mulai mendapat perhatian khusus walaupunmemang mesalah keamanan ( security) dan penjagaan perdamaian ( peacefull keeping) tetap menjadi agenda utama

Keterlibatan Indonesia di PBB dimulai pertama kali pada masa presiden Soekarno dimana pada saat itu Indonesia berupaya melakukan berbagai diplomasi untuk mencari dukungan terhadap kemerdekaan yangbaru diperolehnya. Selain mencari dukungan Indoensia juga turut berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Salah satu wujud kepedualian Indonesia tersebut terlihat pada partisipasinya dalam lembaga dewan kemanan PBB ( security council of UN ). Tercatat sebanyak tiga kali Indonesia menempati diri sebagai anggota tidak tetap DK-PBB yaitu tahun 1974-1975, 1995-1996 dan 2006-2008.

Secara khusus bab ini akan membahas tentang keterlibatan Indonesia di PBB khusunya dalam kapasitasnya menjadi anggota tidak tetap DK PBB

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 agustus 1945 adalah sebuah momentum baru bagi Indonesia untuk menjalani kehidupansebagai sebuah bangsa yangberdaulat. Dalam masa diawal kemerdekaan tersebut Sering terjadi perseteruan antara Indonesia dan Belanda, isu tersebut dibawa kedalam siding-sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disaat Indonesia sedang memepertahankan kemerdekaannya disitulah PBB melakukan sidang-sidang darurat terkait dengan kasus Indonesia tersebut. Tepatnya pada tanggal 21 januari 1946 saat republic sosialis Ukraina mengajukan soal Indonesia kemuka DK-PBB yang bersidang di London. Ukraina mengungkapkan dengan menulis surat pada DK-PBB bahwa tentara Inggris di Indonesia dengan menggunakan tentara jepang sdang menindas gerakan rakyat Indonesia, yang dianggab sebagai sebuah “  threat
to the maintenance of international peace and security”. Ibid., Hal. 10


Usul Ukraina ini dibicarakan dalam DK selama satu minggu dan tidak menghasilkan apapun. RI belum dapat mengirimkan wakilnya namun demikian perjuangan Indonesia melawan kolonialiesme Belanda telah menarik perhatian dunia internasional. Malahan masalah Indonesia telah menjadi A full-blown international dispute.

Dari fakta sejarah dapat dilihat bahwa sebelum Indonesia masuk secara resmi menjadi anggota PBB permasalahan yang menyangkut tentang Indonesia sudah lebih dlu menjadi agenda perbincangan hangat di DK-PBB.

Roeslan Abdul Gani ( 1972 )Ibid.,Hal 20-22  menyebut bahwa ada lima hal yang terjalin secara khusus antara Indonesia dan PBB diawal-awal proses kemerdekaan Indonesia menuju keanngotaanya di PBB:
  1. Pertempuran pertempuran di Indonesia pada akhir tahun 1945 merupakan salah satu dari agenda dalam sidang pertama di DK-PBB tahun 1946 di London. Dengan demikian Indonesia merupakan satu test dan kesempatan untuk memperkembangan penafsiran  piagam PBB serta tata tertibnya.
  2. Aksi militer Belanda yang pertama pada bulan juli 1947 serta perang gerilya Indonesia untuk mempertahankan diri terhadap agresi militer Belanda menyebabkanuntuk pertama kalinya dalam sejarah PBB menggunakan pasal 39 dari bab ke-VII piagam PBB. Demikian juga  bahwa RI yang dalamperjanjian linggarjati diakui secara defacto oleh Belanda dapat duindang ke meja siding DK _PBB sekalipun Indonesia belummenjadi anggota PBB.
  3. Prakarsa Indonesia untuk mengadakan konferensi Asia-Afrika di Bandung yang para persertanya lebih luas dari apda kelompok Asia-Afrika dalam PBB merupakan salah satu pendobrakan dalam kemacetan antara Negara- negara besar dalam DK –PBB yang saling haling menghalangi masuknya calon anggota baru dalam forum PBB. Pendobrakan ini mengakibatkan pula suatu pergeseran otoritas dalam organisasi intern PBB yaitu bahwa sejak tahun 1955-1956 titik berat otoritas intern PBB yang sejak tahun 1948-1949 bergeser dari DK-PBB kea rah Majelis umum ( general assembly ), bergeser ke sekretaris jendral PBB.
  4. Keluarnya Indonesia pada permulaan tahun 1965 dari PBB dan kemudian masuknya kembali pada bulan September 1966 merupakan suatu tindakan yang untuk pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah usia PBB.
  5. Penyelesain sengketa antara Indonesia-Belanda tentang Irian Barat melalui suatu perjanjian bilateral dengan menggunakan PBB sebagai pengayoman adalah sutu peace keeping operation yang unik khas dan khusus.

Awal mula kertelibatan Indonesia menjadi Anggota resmi PBB dimulai tahun 1950. dengan mempertimbangkan eksistensi Indonesia saat itu khususnya untuk terlepas dari cengkraman kolonialisme.

Tanggal 20 januari 1965 , wakil perdana mentri dan mentri luar negeri Indonesia, Subandrio mengirim surat lepada sekretaris jendral PBB. Yang menyatakan bahwa Indonesia merasa keberatan atas ditermanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap DK-PBB. Yang dainggap sebagai sebuah ejekan bagi DK PBB mengingat sesuai pasal 23 piagam  bahwa pemilihan anggota tidak tetap DK-PBB didasarkan atas pentingnya dan sumbagsihnya terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sumaryo suryo kusomo,1987,Organisasi Internasional,Jakarta: UI Press., Hal.109 39 Lihat Tri Nuke Pudjiastuti dalam Politik Luar negeri Indonesia Di tengah Pusaran Domestik,2008, jakarta: Pustaka Pelajar

Sejak saat itu Indonesia mengehntinakn kegiatannya di PBB. Dan selanjutnya dalamsejarah Soekarno melakukan propaganda konforntasi terhadap Malaysia yang dianggabnya sebagai boneka dari Inggris

Indonesia Masuk kembali ke PBB

Pergantian kekuasaan di dalam intern pemerintahan Indonesia merubah haluan politik dari konfrontasi ke kooperasi, dimana Soeharto mengembalikan Indonesia ke lembaga internasional tersebut.

Perubahan gaya pandangan serta prinsip politik Indonesia dari Hard  profile ke low profile dengan mengutamakan kepada perbaikan citra diri dan pembanguna ekonomi Indonesia yang terpuruk dashyat di masa Soekarno. Memaksa Soeharto untuk kembali membangun hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga internasional termasuk PBB.39

Kembalinya  Indonesia  ke  PBB  menimbulkan  pro  dan  kontra   diantara anggota ( member ) yang lain misalnya dari Inggris dan Itali. Inggris pada tanggal 8 maret 1965 menyatakan antara lain bahwa alas an Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaannya kerana pemilihan suatu Negara anggota tidak tetap DK – PBB Malaysia tidak memenuhi ketentuan pasal 23 merupakan anggapan yang sepihak dan bukan karena adanya suatu kedaan yang luar biasa ( exceptional circumstances )yang benar-benar dapat mendasari penarikan diri tersebut.

Hingga saat ini memang kasus tersebut meerupakan pengalaman sejarah yang tertulis dalam setiap derap langkah politik internasional Indonesia. Adapun sikap politik Indonesia pada saat itu tidak lebih untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional khususnya PBB dalam memperbaiki citra Indonesia yang sempat tercoreng pada masa pemerintahan  presiden Soekarno.

Indonesia dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Keanggotaan Indonesia di DK PBB
Keterlibatan strategis Indonesia di DK PBB dimulai pertama kali pada tahun 1974-1975. selanjutnya Indonesia kembali dipercaya menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1995-1996. dan terakhir diamanahi tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada perriode 2006-2008.

Masing-masing periode tersebut memiliki tingkat tantangan yang berbeda- beda dalam lingkup system politik internasional serta kejadian-kejadianpada masanya.

2. Periode 1974-1975
Pada periode ini Indonesia mendapat kesempatan untuk membuktikan keiukutsrtaan dalam menjaga perdamaian dunia. Pada masa Orba ini kertelibatan Indonesia tidak bisa terlepas dari isu keamanan khususnya di Timur Tengah. Konflik Israel kontra negara-negara arab masih saja berlanjut di kedua bela pihak.

Perbaikan citra Indonesia di kawasana Asua tenggra juga mejadi perhatian sentral Indonesia dalam periode ini khususnya mengakhiri kontroversinya dengan sesama negara Asean yaitu Malasya.

3. Periode 1995-1996
Pada periode ini keterlibatan Indonesia di DK PBB bertepatan dengan berakhirnya perang dingin ( cold war ) yang sedikit banyaknya mempengaruhi peta system politik internasional. Termasuk berpangaruh pada percaturan di PBB sendiri.Lihat Thomas G Weiss Dkk,1997,second editiond,The UN and Chaning World Politics,United states: West View Press namun pada periode ini keterlibatan Indonesia lebih banyak diarahkan pada penyeleseaian sengketa di berbagai kawasan dunia. Lebih jelasnya lihat Indonesia and the UN Security Council,1997: The Permanent Mission of  The Republic of Indonesia to UN


Kawasan-kawasan seeprti Asia, Eropa Amerika terus bergolak dan memerlukan penaganan khusus. Peristuwa –peristiwa yang nenjadi bahan diskusi antara Indonesia dengan Negara-negara lain di DK PBB meliputi permasalahan Afganisthan tentang perang antar kelompok, serta konflik antara Israel dan Libanon didataran tinggi goland. Selain itu konstelasi politik antara dua Negara bertetangga lainnya di timur tengah antara Irak dan Kuwait.

Secara umum memang permasalahan di Timur Tengah menjadi fokus diplomasi Indonesia di DK PBB.

Keterlibatan Indonesia di DK PBB di periode merupakan kertrelibatan Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto atau orde baru.


4. Periode 2006-2008
Mulai 1 Januari 2007, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia diberi kehormatan bersama-sama dengan lima negara besar (AS, Inggris,  Prancis,  China,  Rusia)  dan sembilan  negara  lain  untuk   memutuskan upaya-upaya mengatasi    setiap    konflik besar yang mengundang   perhatian internasional.

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara, dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Wajar bila delegasi RI untuk PBB yang dipimpin Duta Besar Rezlan Ishar Jenie bergembira mendapat ucapan selamat dari para kolega di ruang sidang Majelis Umum. Ini merupakan kali ketiga Indonesia ditunjuk  sebagai anggota Dewan Keamanan PBB setelah periode 1974-1975 dan 1995- 1996.

Terpihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap PBB untuk kali ketiga merupakan prestasi tersendiri disaat Indonesia baru saja mulai bangkit dari ketrpurukan dari krisis ekonomi. Kepercayaan dunia internmasional kepada Indoenesia un tuk mengemban amanah sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan pembuktian bagi Indonesia untuk mengamalkan sikap politik luar negerinya yang bebas aktif dalam memasuki abab ke-21. seperti yang telah dikemukakan bahwa pasca perang dingin maka konstelasi perpolitikan global masih tetap di warnai dengan kengerian atas tragedi perang nuklir serta berkembangnya teknologi nuklir di masa-masa yang akan dating. Termasuk dalam kategori mengkwatrikan adalah teknologiu nuklir korea utara dan nuklir Iran.

Untuk isu nukir Iran selama rentang waktu 2006-2008 DK PBB telah mengeluarkan resolusi khusus yang berkait dengan nuklir Iran tersebut.

Keterlibatan Indonesia dalam menggodok isi serta sanksi yang akandikenakan kepada Iran merupakan agnda wajib yang harus dikuti   Indonesia.

Disinilah kiprah diplomasi serta perubahan politik luar negeri Indonesia di pertaruhkan demi mencapai kepentingan nasional serta tujuan nasional.

Daftar Pustaka Makalah Peran Indonesia Dalam PBB

Peran Indonesia Dalam PBB Awal Mula Keluar dan Masuk Kembali Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment