Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 20 October 2015

Perangkat Hukum Internasional yang Mengatur Mengenai Nuklir (Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum, Dewan Kwamanan)

Instrumen diartikan sebagai landasan atau dasar dari sesuatu. Menurut Moechtar Kusumaatmadja Mochtar Kusumaatmaja. “Pengantar Hukum Internasional”. (Bandung: Bina     Cipta) hlm. 3 hukum merupakan suatu perangkat kaidah dan asas- asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus mencakup lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara satu sama lain. Instrumen hukum internasional dalam hal ini berarti landasan dan alat daripada hukum internasional untuk mengatur mengenai nuklir dalam perkembangan hubungan antar negara.


Dengan berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu pasca serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang memakan banyak korban nyawa dan rusaknya lingkungan akibat radiasi zat radioaktif menimbulkan ketakutan masyarakat dunia akan bahaya senjata pemusnah massal yang dapat memicu timbulnya perang nuklir di masa mendatang.

Senjata nuklir merupakan bahaya terbesar bagi umat manusia dalam kelangsungan peradaban. Langkah-langkah efektif untuk memajukan perlucutan senjata dan mencegah terjadinya perang nuklir harus menjadi prioritas utama. Untuk tujuan ini, harus dilakukan upaya untuk menghapuskan ancaman senjata nuklir, menghentikan dan mengurangi pacuan senjata nuklir dan mencegah berkembangnya senjata nuklir. Sementara itu, harus pula diambil langkah-langkah lain yang ditujukan untuk mencegah pecahnya perang nuklir dan mengurangi bahaya ancaman atau penggunaan senjata nuklir, mengingat bahwa bahaya tersebut hanya dapat disingkirkan melalui pemusnahan total senjata-senjata nuklir. Dalam  kaitan  ini  penting  untuk  dicatat  bahwa  prinsip  untuk  tidak     menjadi pengguna pertama senjata nuklir telah diproklamirkan oleh dua Negara bersenjata nuklir. Negara-negara bersenjata nuklir lainnya telah menyatakan bahwa mereka hanya akan menggunakan senjata nuklir dalam rangka membalas serangan.

Piagam PBB dapat dijadikan salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan nuklir saat ini. Piagam PBB (Charter of The United Nations) ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco pada akhir Konperensi PBB tentang Organisasi Internasional, dan secara resmi dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB menjadi cikal bakal lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah Perang Dunia II, pendapat umum cenderung lebih menginginkan suatu pengaturan mengenai menjaga perdamaian dan keamanan internasional  yang menjadi tanggungjawab bersama negara-negara. Perserikatan Bangsa– Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman.Charter of The United Nations, Chapter I, Article 1(1)  Terbentuknya Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai induk organisasi internasional dapat mencegah persengketaan atau konflik bersenjata yang mewarnai hubungan internasional.

Dalam sejarah kelahiran PBB ini, Konperensi San Francisco bukanlah merupakan satu-satunya peristiwa yang mendasari lahirnya Piagam PBB. Ada beberapa peristiwa lain yang sangat penting yang melatarbelakangi lahirnya Piagam PBBSumarsono Mestoko. Indonesia dan Hubungan Antarbangsa. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) hlm. 95 ) (Drs. Teuku Amy Rudy, SH. MA. MR. Administrasi dan Organisasi Internasional. (Bandung : Refika Aditama. 1998).  hlm. 38,, diantaranya:
  1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang dideklarasikan oleh Franklin T. Roosevelt, presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941. Ini dari isi piagam ini memuat beberapa prinsip bersama dalam menjalankan kebijaksanaan- kebijaksanaan nasional dua Negara serta pernyataan kehendak untuk melaksankan kerjasama sepenuhnya antara semua bangsa di lapangan ekonomi denga tujuan menetapkan bagi semua orang perbaikan standar harga kemajuan ekonomi dan jaminan sosial.
  2. United Nations Declaration yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1945 di Washington DC oleh 26 negara peserta. Isi Deklarasi ini pada intinya menyokong prinsip yang terdapat pada Atlantic Charter. Istilah PBB muncul dari usulan presiden Amerika Serikat Franklin T. Roosevelt.
  3. Konperensi Moskow, yang diadakan pada tanggal 19 sampai dengan 30 Oktober 1943. Konperensi ini membicarakan masalah peperangan,  masalah Polandia dan masalah kerja sama setelah perang, juga membicarakan tentang organisasi internasional umum yang berdasarkan prinsip kesamaan kedaulatan dari semua Negara dalam rangka untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
  4. Konperensi Teheran, yang diadakan pada tanggal 1 Desember 1943 dimana Presiden Roosevelt, Presiden Stalin dan PM Churchill mengeluarkan deklarasi yang berbunyi : “Kami mengakui sepenuhnya tanggung jawab yang luhur atas pundak kami dan atas semua bangsa  yang bersatu untuk mewujudkan suatu perdamaian yang akan meliputi kehendak rakyat seluruh dunia dan menghalau bencana dan terror peperangan bagi generasi-genarasi”.
  5. Konperensi Dumbarton Oaks, pada tanggal 21 – 28 Agustus 1944 diselenggarakan perundingan di Washington DC, tepatnya di Dumbarton Oaks berupa pembicaraan tentang tujuan dan asal organisasi, keanggotaan, dan kelengkapan utama dan keamanan internasional serta kerjasama internasional di bidang ekonomi dan sosial. Pada konperensi itu diusulkan badan yang paling menentukan pemeliharaan perdamaian dunia yaitu  RRC, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto.
  6. Konperensi  Yalta,  pada  tanggal  4  sampai  dengan  11  Pebruari     1945. Konperensi ini menyetujui untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang masalah pembentuk organisasi perdamaian dunia (PBB) yang rencananya akan diadakan di Amerika pada bulan April 1945.
  7. Konperensi San Francisco, diadakan pada tanggal 25 April 1945 sampai dengan 26 Juni 1945, menghasilkan piagam PBB.


Piagam PBB ini merupakan traktat multilateral yang bersifat terbuka, yakni penuangan kesadaran masyarakat internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan adalah secara kolektif serta memberikan kesempatan kepada Negara-negara lain yang awalnya tidak turut melakukan perjanjian untuk menjadi  anggota  Piagam  PBB  tersebut.  Maka  Piagam   ini  secara        hukum menciptakan kewajiban yang mengikat bagi semua negara yang menjadi anggota PBB.

Negara-negara yang telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam. Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Piagam yang diakui sebagai ketentuan dan norma hukum bagi perilaku internasional di kalangan Negara-negara serta sebagai prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat diterapkan pada semua Negara. Sesuai dengan isi pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tujuan didirikannya PBB Ibid.,  hlm. 42  adalah :
  1. Memelihara perdamaian dan keamanan.
  2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia.
  3. Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.
  4. Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi ini dan yang dinyatakan di atas, akan bertindak sesuai dengan asas-asas yang berikut :
    • Organisasi ini didasarkan atas asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
    • Semua anggota, dengan maksud untuk menjamin bagi dirinya masing-masing semua hak dan manfaat yang timbul dari keanggotaannya akan memenuhi dengan jujur kewajiban yang diterimanya sesuai dengan piagam ini.
    • Semua anggota akan menyelesaikan dengan jalan damai sengketa- sengketa internasional mereka sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.
    • Semua angota dalam hubungan internasional mereka akan menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu Negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB.
    • Semua angggota akan memberikan setiap bantuan kepada PBB dalam tindakan apapun yang diambilnya sesuai dengan piagam ini dan tidak akan memberikan kepada Negara manapun, yang oleh PBB sedang ditindak secara prefentif atau dengan kekerasan
    • Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas-asas ini sejauh diperlukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional
    • Tidak satu ketentuan pun dalam piagam ini dapat memberi kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakikatnya termasuk  yurisdiksi  dalam  negeri  suatu  Negara  atau  yang     dapat menurut anggota-anggota mengajukan penyelesaian urusan tersebut menurut anggota-anggota mengajukan penyelesaian urusan tersebut menurut piagam ini.



PBB dikatakan sebagai organisasi jenis istimewa karena kedudukan PBB yang sedemikian unik (sui generis). Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya memiliki legal personality dan municipal legal personality tetapi juga   subjective and  objective  personality. Ibid., hlm. 45

Dikatakan  memiliki  kepribadian  subyektif  karena kepribadian tersebut diterima dan diakui oleh semua Negara yang berdasarkan perjanjian telah mendirikan organisasi tersebut atau menjadi anggota organisasi internasional itu, sehingga secara subyektif terikat padanya. Sedangkan pihak ketiga yang tidak mempunyai ikatan dengan organisasi internasional  tersebut tidak terkena akibat dari adanya perjanjian itu. Dan dikatakan memiliki kepribadian obyektif karena legal personality-nya sebagai organisasi internasional telah diterima dan diakui secara obyektif oleh semua pihak, baik anggota maupun bukan anggota, karena sudah tidak dapat dbantah dan dipungkiri lagi, karena memang sudah demikian seharusnya.

Piagam PBB merupakan ungkapan tertinggi hukum internasional yang merupakan dokumen konstitusional yang mendistribusikan kekuasaan dan fungsi di antara berbagai organ PBB. Dengan sepenuhnya menghormati dan mematuhi Piagam dan seluruh badan hukum internasional, maka untuk mencapai keamanan internasional  yang  merupakan  nyawa  PBB  akan  dapat  diperoleh  dan     dapat ditingkatkan dengan lebih lagi. Hukum internasional tersebut yang dapat diterapkan dalam pertikaian-pertikaian bersenjata memuat sejumlah prinsip yang relevan dengan perencanaan militer dan perumusan doktrin-doktrin strategis. Bila hukum humaniter internasional mengenai konflik bersenjata dan penggunaan senjata konvensional maupun non-konvensional sepenuhnya dihormati oleh  semua pihak, maka pihak-pihak yang saling bermusuhan akan lebih saling mempercayai komitmen masing-masing untuk tidak menggunakan kekuatan senjata, termasuk kategori senjata pemusnah massal dalam situasi yang bertentangan dengan PBB.

Hukum humaniter internasional telah menetapkan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk diterapkan pada metode peperangan internasional. Hukum internasional tradisional yang berkaitan dengan pertikaian bersenjata memiliki pengaturan mengenai beberapa prinsip umum yang sebenarnya tidak membenarkan praktek-praktek tertentu untuk dilakukan di dalam perang. Sejalan dengan hal ini termasuk pula antara lain  prinsip-prinsip pembedaan antara sasaran-sasaran militer dan sipil, larangan kegiatan yang menyebabkan   kerusakan   yang   tidak   perlu,   dan   larangan   untuk melakukan serangan-serangan yang melampaui kegunaan militer yang nyata dan   langsung. Perserikatan Bangsa-bangsa. Berbagai Konsep Keamanan. (New York, 1986). hlm. 82

Senjata nuklir memperkenalkan dimensi yang sama sekali baru dan secara  kualiatif berbeda. Sulit untuk bisa dipahami bahwa senjata nuklir dapat digunakan dalam situasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum humaniter. Usaha-usaha lebih lanjut yang harus dilakukan adalah agar hukum internasional juga memuat pelarangan menyeluruh dan pemusnahan total semua senjata nuklir, dan juga pelarangan yang jelas dan menyeluruh pengembangan, percobaan, pembuatan, penimbunan, dan penggunaan senjata-senjata nuklir.


2.   Resolusi Majelis Umum PBB
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis Umum merupakan badan permusyawaratan yang terdiri dari semua Negara Anggota PBB yang diwakilkan (setiap wakil mempunyai satu hak suara) dalam melakukan pertemuan setiap tahun dibawah pimpinan seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan yang pertama kali diadakan adalah pada tanggal 10 Januari 1946 di Ruang  Utama  Tengah Westminster  di  London  dan  termasuk  wakil  dari     51 negara.“Majelis     Umum     Perserikatan     Bangsa-Bangsa”     dikutip     dari     sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa terakhir diakses tanggal 8 Mei 2013 pukul 14:29 WIB  Menurut   Anggaran   Rumah   Tangga   PBB,   sidang   Majelis Umum berkumpul pada hari Senin antara tanggal 10 dan 16 September. G.P.H. Djatikoesoemo. Hukum Internasional tentang Damai. (Jakarta: Penerbit N.V. Pemandangan Jakarta, 1956). hlm. 49   Pertemuan akan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan.

Majelis Umum sebagai badan utama PBB memiliki tugas dan kekuasaaan yaitu berkaitan dengan :
  1. pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional;
  2. kerja sama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional
  3. sistem perwakilan internasional;
  4. keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri;
  5. urusan keuangan;
  6. penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota;
  7. perubahan piagam;
  8. hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain;


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis Umum membentuk berbagai badan, seperti komite, komisi, konperensi dan agency. 75 Komite Prosedur; Pengadilan administratif; Komisi Perlucutan Senjata (dengan Dewan Keamanan); Badan Tenaga Atom Internasional (dengan mendengar pendapat Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi Sosial); Pasukan PBB; Badan penampung pengungsi di Palestina;  Konperensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan; Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengan Dewan Ekonomi dan Sosial); Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi; Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia; Program pembangunan PBB; Organisasi pembangunan industri PBB; Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian; Program lingkungan PBB; Universitas PBB; Tujuh komite (panitia) utama, yaitu;
1. Panitia pertama: tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal pengaturan persenjataan.
2. Panitia kedua: tugasnya khusus untuk politik.
3. Panitia ketiga: tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan.
4. Panitia keempat: tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan.
5. Panitia kelima: tugasnya dibidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri)
6. Panitia keenam: tugasnya di bidang administrasi dan anggaran.
7. Panitia ketujuh: tugasnya di bidang hukum
Majelis Umum juga dibantu badan-badan dan program khusus seperti:
1. Dewan Hak Asasi Manusia
2. UNRWA: Badan Bantuan dan kerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah
3. UNICEF: Badan Bantuan untuk anak-anak 

Dalam pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum mengusahakan setiap Negara-negara tidak melakukan tindakan-tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta tidak mengakui hak untuk mengancam dengan perang atau dengan melanggar isi perjanjian-perjanjian berkaitan dengan perdamaian  dan keamanan  internasional.  Seperti  halnya  dengan    penggunaan  teknologi nuklir tidak untuk tujuan damai ataupun melakukan ujicoba senjata nuklir dapat menimbulkan keadaan internasional yang tidak aman. Hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan pada Negara lain akan digunakannya nuklir untuk tujuan perang dan menimbulkan perang. Untuk hal tersebut Majelis Umum dapat memberikan solusi berupa usul tentang cara-cara penyelesaian atau tentang syarat-syarat penyelesaian untuk mengurangi potensi terjadinya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Hukum Internasional yang Mengatur Mengenai Nuklir

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly Resolution) adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperoleh dari semua Negara anggota dari PBB di dalam tubuh Majelis Umum PBB dan diadopsi ke dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keputusan-keputusan dalam Resolusi Majelis Umum biasanya dicapai melalui suatu mayoritas sederhana yaitu 50% dari semua suara ditambah satu. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa terdapat suatu masalah yang sangat penting yang tidak dapat diselesaikan dengan suara mayoritas sederhana, maka diperlukan mayoritas dua pertiga. Hal yang sangat penting yang dimaksud adalah masalah-masalah yang secara signifikan berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan,    pengusiran    anggota,    pengoperasian    sistem    perwalian,  atau pertanyaan anggaran. “United    Nations    General    Assembly    resolution”    dikutip      dari    sumber https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_resolution terakhir diakses tanggal 8 Mei 2013 pukul 13:34 WIB

Pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB merupakan cara penting bagi sebuah negara untuk mengekspresikan sikap tentang isu-isu yang menjadi perhatian. Sementara resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat. Yuku Zaitsu. United Nations General Assembly Resolutions on Select Nuclear  Weapons Issues (2001-2011) – A Briefing Paper for the 67th Session of the  United  Nations General Assembly. disampaikan tanggal 25 September 2012

Majelis Umum berhak untuk membicarakan dan membuat rekomendasi mengenai semua masalah yang berada pada jangkauan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun keputusan Dewan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, namun dia mencerminkan bobot opini dunia mengenai masalah-masalah internasional yang penting dan merupakan kekuatan moril dari masyarakat dunia.  Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa     dan Indonesia. (Jakarta: 1993). hlm. 4

Majelis Umum dalam mengeluarkan resolusinya dapat juga berkaitan dengan pengadopsian perjanjian internasional yang dirasa layak dan penting untuk dijadikan resolusi untuk dapat ditindaklanjuti oleh anggota PBB dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan cepat. Meskipun Resolusi Majelis Umum umumnya tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, resolusi internal dapat mengikat pengoperasian itu sendiri. Misalnya Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir (Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons) untuk pertama kalinya diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982, Traktat Pelarangan Menyeluruh Ujicoba Nuklir (Comprehensive    Nuclear-Test-Ban Treaty/ CTBT) dimana perjanjian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1996.


3.   Resolusi Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB (The United Nations Security Council /UNSC) adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki 15 Negara anggota. Lima di antaranya – Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat – merupakan Negara anggota tetap. Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun. Masing-masing anggota memiliki satu suara. Di bawah Piagam, semua Negara Anggota wajib mematuhi keputusan Dewan. Tanggungjawab utama dari Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan Piagam, fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan adalah :
  1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  2. Menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang mungkin menyebabkan perselisihan internasional.
  3. Merekomendasikan metode penyelesaian terhadap pertikaian seperti itu atau syarat-syarat bagi penyelesaiannya.
  4. Menentukan tentang adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan.
  5. Menyerukan kepada anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan langkah-langkah yang lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
  6. Melakukan tindakan militer terdahap aggressor.
  7. Merekomendasikan penerimaan anggota-anggota baru dan ketentuan mengenai Negara mana yang boleh menjadi pihak dari Statuta Mahkamah Internasional dan
  8. Merekomendasikan kepada Majelis Umum mengenai pengangkatan Sekretaris Jenderal dan bersama-sama dengan Majelis, memilih hakim untuk Mahkamah Internasional. Ibid., hlm. 6


Mengenai tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB terdapat di dalam Piagam PBB, termasuk wewenang dalam pembentukan peacekeeping operations, pemberian sanksi dan perizinan atas kegiatan militer. Kekuasaannya tersebut dilakukan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam pelaksanaan tugas utamanya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan mengawasi setiap tindakan-tindakan Negara yang berhubungan dengan hal yang mengancam stabilitas keamanan global. Termasuk di dalamnya mengenai pengawasan pemanfaatan teknologi nuklir yang ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir dimana kegiatan tersebut dapat menimbulkan situasi internasional yang tidak stabil dan tidak aman. Situasi yang demikian menimbulkan kekhawatiran Negara-negara akan timbulnya bahaya perang nuklir. Dalam hal ini, Dewan Keamanan mempunyai hak untuk dapat memberikan solusi yang perlu disepakati lebih lanjut tentang cara-cara penyelesaian untuk menanggulangi kondisi tersebut serta mengatur mengenai sanksi-sanksi yang diterima oleh Negara yang telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi PBB adalah ekspresi formal pendapat atau kehendak organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka umumnya terdiri dari dua bagian yang jelas: Pembukaan dan bagian operasi. Pembukaan umumnya menyajikan pertimbangan atas dasar mana tindakan yang diambil, pendapat diungkapkan atau arahan yang diberikan. Bagian operasi menyatakan pendapat organ atau tindakan yang akan diambil.  “Security  Council  Resolutions”  dikutip  dari   sumber  http://www.un.org/Docs/sc/ terakhir diakses tanggal 8 Mei 2013 pukul 15:15 WIB

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council Resolution) adalah resolusi PBB yang ditetapkan lewat pemungutan suara oleh lima anggota tetapKelima anggota tetap adalah Republik Rakyat China (yang menggantikan Republik China pada  tahun  1971), Perancis, Federasi  Rusia (yang  menggantikan  Uni  Soviet pada tahun 1991), Inggris, dan Amerika Serikat.  dan sepuluh anggota tidak tetap   dari

Dewan  Keamanan  PBB  dengan  tanggung  jawab  utama  bagi       pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam pasal 27 Piagam PBB  menetapkan bahwa konsep resolusi pada non-prosedural jika hal itu diadopsi sembilan atau lebih dari lima belas anggota Dewan Keamanan untuk memilih resolusi serta jika tidak dipergunakannya hak tolak oleh salah satu dari lima anggota  tetap. Resolusi  dianggap  sebagai  tindakan  yang  mempunyai kekuatan moral dan politis yang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan  mengikat tetapi lebih bersifat rekomendatif. Sumaryo Suryokusumo. Organisasi Internasional. (Jakarta: UI Press, 1987) hlm. 23

4. Statuta IAEA
Statuta International Atomic Energy Agency (IAEA) telah disetujui pada tanggal 23 Oktober 1956 oleh Konperensi Statuta Badan Energi Atom Internasional, yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa- Bangsa, New York. Statuta IAEA mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 1957. Pemberlakuan statuta ini merupakan cikal bakal pembentukan International Atomic Energy Agency (IAEA). Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) adalah sebuah organisasi independen yang   berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bermarkas di Wina, Autria dan beranggotakan 137 negara. “A       Short       History       of       IAEA”       sebagaimana    dimuat      dalam http://www.iaea.org/About/history.html terakhir diakses tanggal 21 Juni pukul 22:11 WIB

Sesuai dengan Statuta IAEA, ada dua tujuan utama IAEA, yaitu berupaya untuk meningkatkan dan memperluas sumbangan tenaga atom untuk perdamaian, kesehatan dan kemakmuran di seluruh dunia. Dan sedapat mungkin menjamin bahwa bantuan yang diberikannya, berdasarkan permintaan atau di bawah pengawasannya, tidak dipergunakan untuk tujuan militer apapun.

IAEA membantu dan memberikan petunjuk bagi pengembangan tenaga atom untuk maksud-maksud damai, menyusun standar keselamatan nuklir dan perlindungan  lingkungan,  membantu  negara-negara anggota  lewat    kerjasama teknis, dan membantu pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga nuklir.

Salah satu fungsi IAEA adalah menerapkan pengamanan untuk menjamin bahwa bahan dan peralatan nuklir yang dimaksudkan untuk tujuan damai, tidak dibelokkan untuk tujuan militer. Sistem pengamanan IAEA terutama didasarkan pada pembukuan bahan nuklir yang disahkan oleh inspektur IAEA.  Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Op.Cit. hlm. 75

Informasi mengenai hampir semua aspek ilmu pengetahuan dan  teknologi nuklir dikumpulkan dan disebarkan oleh IAEA melalui International Nuclear Information System di Wina. Kebijaksanaan dan program IAEA diarahkan oleh Konperensi Umum, yang terdiri dari semua Negara Anggota IAEA, yang mengadakan pertemuan tahunan, dan Dewan Direktur yang terdiri dari 35 orang.

Statuta telah diubah tiga kali, dengan penerapan prosedur yang ditetapkan dalam paragraf A dan C Pasal XVIII. Pada 31 Januari 1963 beberapa perubahan kalimat pertama kemudian ayat A.3 Pasal VI mulai berlaku, Statuta sebagai demikian diubah diamandemen lebih lanjut pada Juni 1973 oleh berlakunya sejumlah amandemen paragraf A ke D dari pasal yang sama (melibatkan remunerasi sub-paragraf dalam ayat A), dan pada 28 Desember 1989 amandemen di bagian pendahuluan dari ayat Al diberlakukan. Semua perubahan tersebut telah dimasukkan  dalam  teks  Statuta,  yang  akibatnya menggantikan  semua      edisi sebelumnya. “International Atomic Energy Agency” dikutip  dari sumber  “Statute of the    IAEA” http://www.iaea.org/About/about_statute.html diakses 20 April 2013 pukul 12:12 WIB

Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) sebagai badan internasional pengawas penggunaan tenaga    nuklir membuat perangkat-perangkat hukum internasional berupa konvensi  internasional. Kata konvensi berasal dari bahasa Inggris “convention”. Istilah convention digunakan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional :

“The court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply:
  1. International convention whether general or particular estabilishing rules expressly recognized by the contesting state.
  2. International costum as evidence of a general practices accepted as law.
  3. The general principle as law recognized by civilized nation.
  4. Subject to the provision of article Bhopal Disaster adalah musibah industri yang diakibatkan pengeluaran 40 metrik ton metik isosianat (MIC) yang merupakan perantara dalam pemhasilan karbaril secara tidak sengaja dari pabrik pestisida Union Carbide yang terletak di kota Bhopal, di Negara bagian Madhya Pradesh di India. Sebagaimana dimuat dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_Disaster, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2013 pukul 15:56 WIB, judicial decisions and teaching of most highly qualified publicists of the nation, as subsidiary means for the determination of rules of law.”


Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak Negara yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral. Istilah konvensi juga digunakan untuk perangkat-perangkat hukum yang dibuat oleh organisasi internasional termasuk IAEA Jelly Leviza, “Pengenalan Konvensi/ Peraturan Internasional Ketenaganukliran”, makalah disampaikan dalam seminar tentang ketenaganukliran tanggal 27 November 2007 di USU, Medan, hlm. 5, seperti:

1) Konvensi di bawah pengawasan IAEA
  1. Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA
  2. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
  3. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Dispute
  4. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
  5. Amendment to the Physical Protection of Nuclear Material
  6. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
  7. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
  8. Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention
  9. Convention on Nuclear Safety
  10. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
  11. Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage
  12. Revised Supplementary Agreement Concerning the Provision  of Technical Assistance by the IAEA (RSA)
  13. Third Agreement to Extend the 1987 Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (RCA)
  14. African Regional Co-operative Agreement for Research,  Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (AFRA) – (Third Extension)
  15. Co-operative Agreement for Research, Development and  Training Related to Nuclear Science and Technology in Latin America and the Caribbean (ARCAL)
  16. Co-operative Agreement for Arab States in Asia for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology in (ARASIA)
  17. Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project
  18. Agreement on the Privileges and Immunities of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project

2) Konvensi/ Traktat IAEA
  1. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
  2. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America (Tlateloco Treaty)
  3. The African Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Pelindaba Treaty) including Annexes and Protocols; and Cairo Declaration
  4. South Pasific Nuclear Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty); dan protokol-protokolnya
  5. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Treaty of Bangkok)
  6. Agreement between the Republic of Argentina, the Federative Republic of Brazilian, the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC) and the IAEA for the Application of Safeguards
  7. Verification Agreement between the IAEA and the European Atomic Energy Community (EURATOM)
  8. Convention on the Prevention of the Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter (London Dumping Convention) (Depositary: International Maritime Organization, London)
  9. International Convention for the Safety of Life at Sea (Depositary: International Maritime Organization, London)
  10. Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Materials (Depositary: International Maritime Organization, London)
  11. Treaty Banning Nuclear Weapons Test in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water
  12. Paris Convention on Third Liability in the Field of Nuclear Energy Brussels Convention Supplementary to the Paris Convention.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memanfaatkan keberadaan teknologi nuklir sebagai pemasok sumber energi nasional telah mengikuti berbagai konvensi internasional tentang nuklir guna menciptakan regulasi yang integratif dan penuh kepastian. Beberapa diantaranya telah diratifikasi Indonesia dan berlaku secara nasional.
  1. Non-Proliferation Treaty (NPT) diratifikasi melalui UU Nomor 8  Tahun 1978 dimana Safeguard Agreement with IAEA dan Additional Protocol to Safeguards telah ditandantangani dan berlaku;
  2. Convention on Physical Protection of Nuclear Material and its    Amendment diratifikasi melalui Keppres Nomor 49 Tahun 1986;
  3. Convention on Early Notification of A Nuclear Accident diratifikasi melalui Keppres Nomor 81 Th. 1993;
  4. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency diratifikasi melalui Keppres Nomor 82 Tahun 1993;
  5. Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone diratifikasi melalui UU Nomor 9 Tahun 1997;
  6. Convention on Nuclear Safety diratifikasi melalui Keppres Nomor 106 Tahun 2001;
  7. Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) diratifikasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2012;
  8. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and the Safety of Radioactive Waste Management, Protocol to Amend the Vienna Convention, dan Supplementary Compensation for Nuclear Damage, Bilateral  cooperation and supply agreement(s) yang belum diratifikasi namun telah ditandatangani pada tahun 1997


Dalam kerangka global, semua konperensi internasional menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia II pada dasarnya diarahkan atau ditujukan pada dua hal, yaitu Pertama, mengawasi dan menghapuskan “atoms for war” dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan “atoms for peace”.Dian Wirengjurit. Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir. PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 11 Konperensi mengenai pelucutan dan pengawasan senjata nuklir tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan terhadap senjata nuklir semata tetapi juga untuk dapat mencegah proliferasi atau penyebarannya ke Negara-negara     lain     baik     mencegah     proliferasi     di     antara   Negara the Nuclear Club Kelima negara yang menandatangani NPT yang diketahui atau dipercayai memiliki senjata nuklir adalah: Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya, Perancis dan Republik Rakyat Cina. Dikutip dari sumber “List of states with nuclear weapons” sebagaimana dimuat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons terakhir diakses tanggal 15 Juni pukul 8:42WIB maupun Negara-negara non-nuklir  serta  menghapuskan senjata pemusnah massal tersebut sama sekali dari muka bumi.

Daftar Pustaka Makalah Perangkat Hukum Internasional yang Mengatur Mengenai Nuklir

Perangkat Hukum Internasional yang Mengatur Mengenai Nuklir (Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum, Dewan Kwamanan) Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment