Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 25 May 2016

Pengertian Perjanjian Internasional Definisi Tahap Pembuatan, Bentuk, Istilah dan Sebagai Sumber Hukum

Pengertian Pengertian Perjanjian internasional adalah merupakan satu bagian yang sangatlah penting dalam hukum internasional. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara-negara di dunia, yang berkembang pada era globalisasi ini sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Sekarang ini terdapat dua konvensi yang mengatur tentang perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (Vienna Convention on The Law of Treaties) dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations). Dalam tulisan ini yang akan digunakan adalah Konvensi Wina Tahun 1969 karena pembahasannya terkait dengan Perjanjian Internasional dengan negara sebagai subjek dari pembuat perjanjian internasional itu sendiri.

Definisi Perjanjian Internasional

Untuk memahaminya, ada baiknya kita berangkat dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian perjanjian internasional secara definitif sukar dilakukan  sebagaimana  juga  yang  dihadapi  apabila mencari  batasan mengenai pengertian hukum itu sendiri. Terminologi treaty yang digunakan dalam Konvensi Wina 1969 menunjuk pada perjanjian internasional secara umum dan bukan hanya menunjuk pada definisi sempit dari treaty atau traktat sebagai jenis dari suatu perjanjian   internasional.ILC Draft Articles with Commentaries, Sidang ke-18, 1966, Yearbook of The International Law Commission, Vol. III, hlm. 189; Public International Law, Edisi ke-3, Alina Kaczorowska, Old Bailey Press, 2005, hlm. 231.   Merujuk   pada   Konvensi   Wina   1969,  pengertian perjanjian  internasional  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh Ian   BrownlieIan Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 3rd edition, 1979), hlm. 602. Lihat pula pasal 2 (1) Konvensi Wina Tahun 1969. adalah :
“Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation”.

Yang berarti perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun  nama yang diberikan padanya.

Pada kerangka teoritis Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan yang lebih luasMochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 84., yaitu :

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat- akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional, yaituEddy Pratomo, Op.Cit., hlm. 46. :
  1. an international agreement;
  2. by subject of international law (termasuk entitas di luar negara);
  3. in written form;
  4. governed by international law (diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik);
  5. whatever form.


Berikut adalah penjelasan mengenai unsur atau kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup perjanjian internasional, yaitu :
a. An International Agreement
Bahwa suatu perjanjian internasional haruslah memiliki karakteristik internasional yang berarti perjanjian itu mengatur aspek-aspek hukum internasional atau permasalahan lintas negara.

Selain itu, unsur ini juga dipakai untuk menunjukkan bahwa definisi perjanjian internasional mencakup semua dan segala jenis perjanjian yang memiliki karakter internasional, terlepas dari apakah perjanjian itu disusun secara bilateral, multilateral, regional ataupun universal.

b. Subject of International Law
Bahwa perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perjanjian internasional hanya dapat dibuat di antara subjek-subjek hukum tertentu, yaitu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah :
  1. Negara;
  2. Organisasi Internasional;
  3. Palang Merah Internasional;
  4. Tahta Suci/Vatican;
  5. Pemberontak/Belligerent.


c. In Written Form
Seperti yang tertuang secara tegas dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, ruang lingkup perjanjian internasional dibatasi hanya pada perjanjian yang tertulis. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak ada akibat hukum yang tidak diinginkan oleh negara-negara peserta yang disebabkan oleh oral agreement seperti yang tertuang pada Pasal 3 Konvensi Wina 1969.Pasal 3 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa : The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded  between states and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect : 
a. The legal force of such agreements;
b. The application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would be subject under international law independently of the Convention;
c. The application of the Convention to the relations of States as between themselves under international law are also parties.


d. Governed by International Law
Parameter tentang Governed by International Law merupakan elemen yang sering menimbulkan kerancuan dalam memahami perjanjian internasional. Dalam pembahasan tentang Konvensi Wina 1969, Komisi Hukum Internasional (International  Law  Committee)  yang  merancang  konvensi tersebut  merasakan rumitnya pengertian “governed by international law”. Komisi ini mengatakan suatu dokumen disebut sebagai governed by international law jika sudah memenuhi dua elemen, yaitu :
  1. Adanya  maksud  untuk  menciptakan  kewajiban  dan  hubungan    hukum (Intended to create obligations and legal relations).
    There may be agreements whilst concluded between states but create no obligations and legal relations. They could be in the form of a Joint Statement, or MoU, depends on the subject-matter and the intention of the parties.
  2. Tunduk pada rezim hukum internasional (Under international law).
    There may be agreements between States but subject to the local law of the one of the parties or by a private law system/conflict of law such as agreements for the acquisition of premises for a diplomatic mission or for some purely commercial transactions.


e. Whatever Forms
Definisi perjanjian internasional lebih mengutamakan prosedur perjanjian daripada sekedar judul perjanjian internasional itu sendiri. Dengan kata lain, penamaan atau judul dari suatu perjanjian internasional bisa berbeda, tetapi pengaturannya tetap bersumber pada hukum perjanjian internasional sebagaimana yang dituangkan di dalam Konvensi Wina 1969.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana   yang   tercantum   dalam   Pasal   38   ayat   (1)   Statuta Mahkamah Internasional.Sumber-sumber hukum internasional terdiri dari : perjanjian internasional (international convention), kebiasaan internasional (international custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab (general principles of law recognized by civilized nations), keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli. Eddy Pratomo, Op.Cit., hlm. 41.

Perjanjian   internasional   sebagai   salah   satu   sumber  hukum internasional yang paling penting mengandung pengertian sebagai perjanjian antara  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  yang bertujuan untuk   mengadakan akibat-akibat tertentu. Apabila dijabarkan lebih lanjut, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dan diantara : (1) Negara dengan negara; (2) Negara dan kesatuan bukan negara; (3) Kesatuan bukan negara satu sama lain.

Perjanjian Internasional apabila dibandingkan dengan sumber hukum internasional lainnya menjadi sumber yang paling utama dan ini dapat terlihat dari Pasal 38 Statuta ICJ yang meletakkan perjanjian internasional pada urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional menduduki posisi tertinggi dalam hierarki sumber hukum internasional. Selain itu, banyak sumber hukum internasional lain seperti kebiasaan internasional yang sudah dikodifikasikan ke dalam bentuk perjanjian internasional.

Seperti yang terlihat dari definisinya, suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional tanpa bergantung pada nomenklatur atau penamaannya. Walaupun judul suatu perjanjian dapat beragam, pengelompokkan perjanjian internasional dalam nomenklatur tertentu dimaksudkan dan diupayakan untuk menunjukkan kesamaan materi yang diatur. Namun demikian, secara  hukum perbedaan  tersebut  tidak  relevan  dan  tidak  harus  mengurangi  hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional. 

Definisi perjanjian internasional

Istilah Perjanjian Internasional

Berikut beberapa istilah Perjanjian Internasional yang sering digunakan Eddy Pratomo, Op.Cit., hlm. 58. :
  1. Traktat (Treaty)
    Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang pada umumnya  bersifat  multilateral.  Meskipun demikian,  kebiasaan   negara- negara di masa lampau cenderung menggunakan istilah ini  untuk perjanjian bilateral.
  2. Konvensi (Convention)
    Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat law making treaty dengan pengertian yang meletakkan norma- norma hukum bagi masyarakat internasional.
  3. Persetujuan (Agreement)
    Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya.
  4. Piagam (Charter)
    Istilah ini digunakan untuk instrumen internasional yang dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu organisasi internasional.
  5. Protokol (Protocol)
    Protokol merupakan instrumen tunggal yang memberikan amandemen, turunan, atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya.
  6. Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat berlaku segera setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.
  7. Pertukaran Nota Diplomatik (Exchange of Notes)
    Merupakan suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi  posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu.
  8. Modus Vivendi
    Istilah ini digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal.
  9. Agreed Minutes atau Summary Records atau Record of Discussion
    Istilah ini digunakan untuk suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintah tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis.


Bentuk-bentuk Utama dari Perjanjian Internasional

Secara garis besar, bentuk-bentuk utama dari perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 (An Introduction to International Law), diterjemahkan oleh Bambang Iriana, cet. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 585. :
  1. Perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. Dalam hal ini, perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara pemegang kedaulatan dan kepala-kepala negara;
  2. Perjanjian internasional yang dibuat antar pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non-politis;
  3. Perjanjian internasional yang dibuat antar negara (inter-states). Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antar negara- negara;
  4. Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya Menteri Luar Negeri negara masing-masing;
  5. Dapat berupa perjanjian antar departemen, yang dibentuk antara wakil- wakil departemen pemerintah khusus.


Perjanjian internasional ditinjau dari segi jumlah negara pesertanya dibedakan menjadi Perjanjian Internasional Bilateral yang hanya terdiri dari dua pihak atau dua negara saja serta Perjanjian Internasional Multilateral yang jumlah pesertanya lebih dari dua negara peserta.

Suatu penggolongan yang lebih penting dalam rangka pembahasan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah penggolongan isi perjanjian multilateral dalam treaty contract (traite-contract) dan law making treaties (traite-lois).Pembedaan ini diikuti juga oleh para sarjana hukum Inggris dan Amerika. Misalnya J.G. Starke, Introduction to International Law, 1967. Lihat, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja S.H. LLM., Pengantar Hukum Internasional, Buku I - Bagian Umum, Bandung, 1977, hlm. 86. Dengan treaty contract dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh treaty contract demikian misalnya perjanjian mengenai dwi-kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan. Dengan law making treaties atau traite- lois dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh perjanjian demikian ialah Konvensi Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Konvensi Tahun 1958 mengenai Hukum Laut, Konvensi Vienna Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm. 122.

Mengutip pendapat Ketut Mandra I Ketut Mandra, Peranan Traktat dalam Pembentukan dan Perkembangan Hukum Internasional, Pro Justicia, No. Ke-16, 1981, hlm. 16., yang mengatakan bahwa peranan atau fungsi perjanjian internasional dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional dapat diperinci atau digolongkan ke dalam tiga macam, yakni :
  1. Merumuskan atau menyatakan (declare) atau menguatkan kembali (confirm/restate) aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada (the existing rules of international law);
  2. Merubah dan/atau menyempurnakan (modify) ataupun menghapuskan (abolish) kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang (for regulating future conducts);
  3. Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali, yang belum ada sebelumnya.


Tahap- tahap Pembuatan Perjanjian Internasional.

Dalam melakukan perjanjian, suatu negara harus melaksanakan tahap- tahap pembuatan perjanjian internasional. Tahapan pembuatan pejanjian internasional tersebut terdiri dari :

1. Perundingan (Negotiation)
Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulu  materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan  juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahkan. Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan terhadap masalah yang harus diselesaikan. Perundingan dilakukan oleh kepala negara, menteri luar negeri ataupun duta besar. Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 1969, negara juga dapat menunjuk seseorang untuk dapat mewakili negara tersebut dalam melakukan tahapan pembuatan perjanjian dengan membuat Surat Kuasa Penuh (Full Power). Apabila perundingan mencapai kesepakatan maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan.

2. Penandatanganan (Signature)
Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri. Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan (authentication of the text). Apabila konferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

3. Pengesahan (Ratification)
Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi.


Daftar Pustaka Makalah Perjanjian Internasional 

Pengertian Perjanjian Internasional Definisi Tahap Pembuatan, Bentuk, Istilah dan Sebagai Sumber Hukum Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment