Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan di Bawah Umur - Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2, CV.Gitamaya Jaya, 2003, hal.19 Pengaturan dewasa lazim disimpulkan dengan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ibid, hal.26


Mengenai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah dewasa pada usia 18 tahun , tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti Pasal 330 KUHPerdata,  karena  usia dewasa  dalam KUHPerdata,  ditentukan  mereka yang sudah 21 tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum usia 21 tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.Ibid, hal.113

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing. Ibid, hal.114

Perkawinan di Bawah Umur Menurut Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun( Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua  (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekeuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan  wali (Pasal 50 ayat 1).

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan  batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia ,kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan   bahwa

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada  prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetetapkan batas-batas umur  bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan  hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu   mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam hal konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesamping karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Namun, mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu :
  1. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
  2. Akan menafikan norma agama.
  3. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentang dengan tradisi.
  4. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.


Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di Bawah Umur Menurut Konsep Hukum Adat

Soekanto, mengatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya. Tolib Setiady, Op.cit, hal.221

Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut Hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, mayarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja. Ibid, hal.222

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:
  1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
  2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
  3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
  4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.


Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk    membangun,    membina    dan    memelihara    hubungan    keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.Ibid, hal.221

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat memepertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia pun merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar  kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Menurut Hukum Adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu mambantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagian dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.

Dengan demikin arti dan fungsi perkawinan menurut Hukum Adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya di antara kedua belah pihak.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh sendiri (kedua calon) tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Adat.

Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan dibeberapa daerah di Indonesia berbeda-beda karena sifat kemasyarakatannya, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu juga dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman.  Perkembangan dan perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak seimbang.

Di beberapa daerah seperti kerinci dan suku toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali, perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara perkawinan menurut Hukum Adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat campur sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan di Rejang apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut Hukum Adat.

A. Van Genep (Perancis) mengatakan semua upacara-upacara perkawinan “rites depassage” yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri.Ibid, hal.226

Hilman  Hadikusuma,  menegaskan  latar  belakang  perkawinan  di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan: Tolib Setiady, Op.cit, hal.252
  1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
  2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
  3. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan
  4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan.


Hukum Adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam Hukum Adat tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Sudarsono, Op.cit, hal.12

Artinya, apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbutan hukum yang dihadapinya tersebut. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri. Ibid

Apabila  kedewasaan  itu  dihubungkan  dengan  perbuatan  kawin, Hukum

Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun menurut Undang-Undang umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya mereka dianggap belum dewasa apabila mereka kawin tapi tidak mampu mendapatkan anak.Ibid, hal.14

Ukuran  mengenai  kedewasaan  menurut  Hukum  Adat  lebih      condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah baligh, mampu mencari    nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Pengaturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam Hukum Adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya. Perkawinan antara anak-anak yaitu antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang belum baligh (dewasa) demikian sebaliknya. Hal itu sering  terjadi akibat dari tidak adanya wewenang bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk menentukan jodoh. Apabila melawan terhadap perintah orang tua maka akan mendapat sanksi kuwalat. Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan akan tetapi pasangan tersebut belum bisa bercampur satu sama lain sampai tiba masa untuk mereka masing-masing.

Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan di Bawah umur Menurut Konsep Kompilasi Hukum Islam

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapakan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahnya dengan etik dan tuntunan- tuntunan moral (adab dan fadha’il). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (bikr) dan janda (thayyib), dan juga pernah mengawini wanita muda (saghirah) dan tua (kabirah). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi. Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan dibawah Umur. Mandar Maju, Malang, 2011, hal.37

Dalam perjalanannya perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang  membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadist kanonik terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak.Ibid, hal.37 Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Sejujurnya  jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan suci tersebut.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar,  maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara  mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak permpuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.Asrorun Ni’am, “Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah”, dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hal.214-218

Telepas dari itu  semua masalah perkawinan dibawah umur adalah   isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan  dispensasi  kawin.  Bedanya,  dalam  KHI  disebutkan alasan     mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005, Pasal 15, hal.10

Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Ibid

Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.Ibid Dalam hal ini  Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI.

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hidzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan.   Seandainya    agama    tidak    mensyari’atkan    pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.Ibrahim, al Bajuri, hal.90 vol.2 Toha Putra, Semarang

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang- Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.Ibid  Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam   sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendapat yang digawangi oleh Ibnu Syubrumah menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum baligh).menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek histori, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah RA, Ibnu Syubrumah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah RA dinikahi Nabi Muhammad SAW dalam usia yang sangat muda. Begitu pula perkawinan dibawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan perkawinan dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar Hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubrumah sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Ibnu Hajar al’Asqalani, Fathul Bari, vol.9, hal.237, Darul Kitab Ilmiah, Beirut.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua Hadist yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika(diajak menikah) orang yang setara/kafaah”.Jalaludin Suyuthi, Jami’al Shaghir, hal.210, Darul Kutub Ilmiah, Beirut.

Hadis  kedua  berbunyi,  “Dalam  kitab  taurat  tertulis  bahwa  orang  yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.Ibid, hal.501 

Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus ke dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’ kenapa tidak?ujar Imam Jalaludin Suyuthi.

Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan dib awah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Daftar Pustaka Makalah Perkawinan diBawah Umur

Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment