Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Perkembangan Kredit Sindikasi dan Latar Belakang di Indonesia

Perkembangan Kredit Sindikasi dan Latar Belakang di Indonesia - Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, sedangkan evolusinya di pasar modal internasional di London terjadi baru kemudian yaitu pada tahun 1960-an. Kredit sindikasi di pasar internasional di London perkembangannya ditunjang oleh kenyataan bahwa kredit dapat diberikan dalam semua mata uang yang sah. Hal ini berbeda dengan pasar di Amerika Serikat, dimana kredit sindikasi diberikan hanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat sekalipun penerima pinjaman adalah pihak asing. Namun perlu diketahui bahwa dolar Amerika Serikat bagaimanapun juga adalah mata uang utama yang digunakan dalam pemberian kredit di pasar-pasar internasional.


Dalam hal kredit sindikasi diberikan dalam berbagai mata uang, dana yang disediakan tidak hanya dalam satu mata uang namun dalam beberapa mata uang sesuai dengan pilihan penerima pinjaman.

Sampai pada tahun 1972 kredit sindikasi di pasar internasional di London baru mencapai US$ 11,4 miliar sedangkan pada tahun 1981 volumenya telah mencapai US $ 178 miliar dan pada tahun 1989 pasar internasional London menyebutkan jumlahnya lebih dari US $ 499 miliar.

Kredit bukan hal baru bagi perbankan di Indonesia. Perkembangannya sudah tampak sejak tahun 1980-an. Beberapa bank milik pemerintah seperti BNI sudah lama melakukannya. Demikian juga beberapa bank swasta nasional  seperti BII. Info Bank, Edisi Februari, No. 170, hal. 40.

Namun harus diakui bahwa pada awal  perkembangannya kredit sindikasi di Indonesia tergolong lamban. Kalangan perbankan belum menyadari sebagai kebutuhan, yang menyatu dengan strategi usaha pengembangan bisnisnya. Masalah lain juga karena selama ini belum ada ketentuan yang mengharuskan bank-bank melakukan sindikasi. Sebetulnya bank Indonesia pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pembiayaan bersama, yaitu SK No. 6/44/Kep/Dir/UPK/73. Namun ketentuan yang khusus untuk bank-bank milik pemerintah itu tidak berjalan efektif.

Baru dalam Pakto 88, masalah sindikasi makin dipertegas. Dalam surat edaran No. 21/50/KEP/Dir, mengatur tentang batas minimum pemberian kredit (BMPK). Sejak pemerintah menerapkan kebijaksanaan deregulasi bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 28 Oktober 1988 dengan pakto 88 ini jumlah bank semakin meningkat. Salah satu konsekuensi dari semakin banyaknya bank yang tumbuh dan berkembang adalah semakin sempitnya ruang gerak bagi bank, baik dari segi pengerahan dana maupun dari segi pengalokasian dana kredit pada perusahaan-perusahaan yang tergolong baik.

Menghadapi semakin ketatnya persaingan yang ada, banyak cara yang digunakan oleh kalangan perbankan untuk menghadapi situasi ini. Sementara ada kecenderungan bahwa beberapa bank tertentu mengambil jalan pintas, yakni dengan cara memberikan pinjaman hanya kepada kelompok / group perusahaannya, karena resiko yang dihadapi lebih kecil dan juga lebih menguntungkan kelompok perusahaannya sendiri. Hal ini mengakibatkan banyaknya kredit macet dan lebih parah lagi dana terkonsentrasi pada seorang debitur yang membawa kehancuran pada bank.

Sejak Pakto 88 gelombang sindikasi mulai tampak. Kalangan perbankan mulai menyadari urgensi sindikasi dalam membiayai nasabah besar, hanya sayangnya pelaksanaan sindikasi saat itu masih sekedar menghindari BMPK. Dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank. ‘Ketika Pakto 88 diluncurkan yang ada di pikiran para bankir itu bagaimana ekspansi dana sebesar-besarnya. Soal aman tidaknya, tidak pernah terpikirkan sebab waktu itu suasana perbankan seperti perang, semua bank menggebu jadi jika lari cepat takut ketinggalan.” Ibid, hal. 42

Proses ini berjalan terus sampai pada akhirnya pemerintah mengeluarkan paket Mei 1993 ditetapkan BMPK 20% baik pada debitur group maupun satu peminjam. Kesadaran untuk penyebaran resiko dan pengamanan batas maksimum pemberian kredit diterjemahkan dalam model kredit sindikasi, kenyataan sebelum paket Mei 1993, banyak bank serta pengalaman pahit dari  pelajaran  kredit macet yang menggunung perbankan mulai sadar diri, ditambah lagi adanya tuntutan dari bank Indonesia untuk menerapkan prudential banking lewat kebijakan bank Indonesia yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 1981. Hal ini dikarenakan di satu pihak bank harus menyalurkan pinjaman karena merupakan pos penyumbang dana tersebut dan di lain pihak trauma kredit macet terus menghantui para bankir.

Perkembangan Kredit Sindikasi

Pada fase ini perkembangan kredit sindikasi di Indonesia mulai menuju ke arah dipilihnya kredit sindikasi sebagai suatu alternatif yang timbul karena kebutuhan akan kredit dalam jumlah yang melebihi BMPK suatu bank semakin meningkat. Info bank mencatat sepanjang tahun 1993 kredit sindikasi yang dilakukan oleh bank-bank berkembang pesat baik dari segi kualitas maupun kualitas. Diperkirakan pada saat itu pola sindikasi itu akan semakin banyak dilakukan oleh bank-bank karena terbukti pembiayaan seperti ini mempunyai dampak positif baik bagi bank, debitur, kreditur maupun perekonomian pada umumnya.

Pada periode ini kredit sindikasi mempunyai suatu ciri baru jika selama ini dikenal penuh persaingan di dalam melakukan bisnis, sekarang dituntut sikap ke gotong-royongan dan kebersamaan. Melalui kerjasama itu, mereka bisa tukar menukar informasi bagi kemajuan bersama. Di samping itu, juga akan terjadi transfer pengetahuan antara bank yang sudah mapan kepada bank yang kurang mapan meskipun ada kecenderungan sindikasi itu hanya dilakukan di antara bank-bank yang selevel.

Pada awalnya dikeluarkannya paket Mei 1993, banyak kalangan yang memperkirakan pola kredit sindikasi bakal diberikan tidak hanya kepada   bank-bank pemerintah tetapi juga kepada bank-bank swasta apalagi pada saat ini bank pemerintah masih merasakan BMPK sebagai batu sandungan. Sementara mega proyek   masih banyak ditunggu pada bank pemerintah, akan mampu dibiayai dengan cara sindikasi agar tidak banyak memberi beban kepada satu bank saja, apalagi mega proyek rawan resiko karena banyak campur tangan dan  kepentingan.

Kebyar-kebyar kredit sindikasi dalam negeri dianggap kalangan perbankan merupakan gejala yang baik. Sebab tiga atau empat tahun yang lalu hanya bank-bank pemerintahlah yang mendominasinya. Selain itu peran bank-bank asing dalam memberi kredit sindikasi turut menciutkan nyali bankir swasta untuk terjun ke kredit sindikasi. Tapi menurut penelitian Info Bank peta sindikasi di Indonesia agaknya akan dimonopoli oleh bank-bank pemerintah atau swasta besar, namun juga akan diramaikan oleh bank-bank non devisa. Sebab titik simpul persoalannya tidak lain adalah pembagian resiko itu sendiri.

Prediksi tersebut di atas menjadi kenyataan pada tahun-tahun terakhir dimana sekarang tidak peduli bank itu kecil atau besar sudah saling ikut sindikasi dan mulai mendapat kesempatan membiayai proyek besar melalui kredit sindikasi. Bahkan ada beberapa bank swasta yang sudah meroket dengan aktivitas kredit sindikasi Info Bank, Edisi Khusus Desember 1996 No. 204, hal. 78

Perkembangan Kredit Sindikasi dan Latar Belakang di Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment