Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Perlindungan Hukum Penumpang Pesawat Udara Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Hukum Penumpang Pesawat Udara Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri maupun luar negeri, serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan  harus ditata dalam suatu kesatuan sistem trasnportasi nasional secara terpadu   dan mampu mewujudkan penyediaaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen.,(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 47.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengethuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bias bertindak sebagai konsumen yang kristis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar pelaku usaha.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut: Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hal.5.

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan./atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Menurut Bob Widhayahartono bahwa empat hak dasar konsumen (the four consumer basic rights) yang meliputi hak-hak sebagai berikut : Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta : Visi Media, 2008), hal. 25.
  10. Hak untuk Mendapat atau Memperoleh Keamanan (The Right to be Secured) Setiap konsumen berhka mendapatkan perlindungan atas barang/jasa yang dikonsumsi. Misalnya, konsumsi merasa aman jika produk makanan atau minuman   yang   dikonsumsinya   dirasa   aman   bagi   kesehatan.Artinya produk makanan tersebut memenuhi standar kesehatan, gizi, dan sanitasi serta tidak mengandung bahan yang membahayakan bagi jiwa manusia. Di Amerika Serikat, hak ini merupakan hak tertua yang tidak kontorversial karena didukung oleh masyarakat ekonomi.
  11. Hak untuk Memperoleh Informasi (The Right to be Informed)
    Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif tentang suatu produk barang/jasa yang dibeli (dikonsumsi). Akses terhadap informasi sangat penting karena konsumen bias mengetahui bagaimana kondisi barang/jasa yang akan dikonsumsi. Jika suatu saat ada risiko negatif dari produk/jasa yang telah dikonsumsinya, konsumen telah mengetahui hal tersebut sebelumnya.Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/ atribut negatif dari suatu produk seperti efek samping dari mengonsumsi suatu produk atau adanya peringatan dalam label/ kemasan produk.
  12. Hak untuk Memilih (The Right to Choose)
    Setiap konsumen berhak memilih produk barang/jasa dengan harga yang wajar. Aritnya, konsumen tidak boleh dalam kondisi tertekan atau paksaan untuk  memilih suatu produk tersebut yang mungkin bias merugikan hak-haknya.  Ia harus dalam kondisi bebas dalam menentukan pilihannya terhadap barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi.
  13. Hak untuk Didengarkan (The Right to be Heard)
    Konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga- lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.
  14. Hak untuk memperoleh keamanan penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-aband berkembang suatu falsafah berpikir bahwa  konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.Falsafah yang disebut caveat emptor (let the buyer beware) ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya paham rasional individualisme  di  Amerika  Serikat.Dalam  perkembangannya  kemudian, prinsip yang merugikan konsumen ini telah ditinggalkan. Ibid, hal.25

Begitu juga dengan penumpang pesawat udara berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan jasa maskapai penerbangan sehingga konsumen terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). Sebab itu merupakan hak konsumen dimana hal tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Penumpang pesawat udara juga berhak mendapat ganti rugi apabila ia mendapatkan kerugian. Misalnya apabila pesawat udara tersebut jam keberangkatannya diundur, penumpang tidak dapat terbang sementara status penumpang di tiket sudah terdaftar sebagai penumpang, penumpang mengalami kecelakaan pesawat udara, penumpang tidak dapat berangkat dikarenakan maskapai penerbangan tiba-tiba pailit, dan lain-lain. Maskapai penerbangan  harus memberikan asuransi kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan pesawat udara. Hal lain yang sering mengecewakan penumpang adalah ketika jam keberangkatan diundur dan terkadang sering maskapai penerbangan tidak memberikan konsumsi terhadap penumpang yang pesawatnya ditunda jam keberangkatannya (delay). Selain itu hal yang menjadi pertanyaaan bagi penumpang apabila maskapai penerbangan tersebut tiba-tiba atau mendadak pailit dan tiket tersebut dianggap hangus, uang penumpang tidak dapat dikembalikan dan penumpang pesawat udara tersebut tidak dapat terbang ke tempat tujuannya sehingga harus membeli tiket maskapai penerbangan lain untuk mencapai tempat tujuannnya. Seperti yang terjadi pada maskapai penerbangan Batavia Air dahulu dimana pihak Batavia Air mendadak pailit dan banyak penumpang yang terlantar akibat tidak berangkatnya lagi pesawat tersebut. Tetapi pihak mereka tidak mau bertanggung jawab akan hal tersebut dan menjanjikan akan mengembalikan uang sejumlah harga di tiket. Pada kenyataannya, hal tersebut satupun tidak ada terealisasi   dan   tidak   ada   diindahkan.   Inilah   yang   menjadi   kekesalan dari penumpang pesawat udara. Hasil wawancara dengan Nelfi, ticketing dari PT. Eric Dirgantara Tour & Travel pada 12 Februari 2014.

Sementara itu, pihak maskapai penerbangan selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap penumpang pesawat udara selaku konsumen. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:  Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hal 6. 

  1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
  3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
  6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di samping adanya kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha disini yaitu maskapai penerbangan, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha.Tanggung jawab ini disebut juga dengan istilah tanggung gugat produk (product liability). Product liability adalah suatu tanggung jawab  secara hukum  dari  orang  atau  badan  yang  menghasilkan  suatu  produk (producer, manufacturer), dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu  proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. (Saefullah, 2000:46)Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta : Visi Media, 2008), hal.80.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas dan tegas soal jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan sampai sejauhmana pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat  dikenakan bagi pelaku usaha atas hubungan hukumnya dengan konsumen.Penerapan konsep product liability ternyata tidak mudah.Sebab dalam sistem pertanggungjawaban secara konvensional, tanggung dudat produk didasarkan adanya wanprestasi (default) dan perbuatan melawan hukum (fault).

Dalam Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah tampak adanya untuk mengembangkan kedudukan antara konsumen dengan produsen, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  tersebut  masih  terdapat  berbagai kekurangan,  baik  yang      berupa pembatasan ruang gerak produsen secara berlebihan, maupun ketentuan- ketentuan hukum yang sulit untuk diterapkan dengan baik. Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal.71.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen  yaitu  penumpang pesawat  udara  oleh  pihak  maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha sebenarnya besar dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia penerbangan.Tetapi dalam prakteknya, banyak hal yang diingkari dan tidak ditepati juga kurang dipertanggung jawabkan oleh pihak penerbangan. Atas kurangnya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara, seharusnya pihak maskapai penerbangan dapat dikenakan sanksi.Melihat kurangnya penanganan terhadap tindakan pihak maskapai penerbangan, penumpang pesawat udara hanya dapat mengikuti prosedur penerbangan yang ada sekalipun hal tersebut dianggap sangat merugikan penumpang sebagai konsumen dan kurangnya rasa tanggung jawab pihak penerbangan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pembahasan masalah perlindungan hukum bagi konsumen jasa    angkutan udara, meskipun khusus dibatasi untuk penumpang bukanlah suatu hal yang mudah. Unsur-unsur perlindungan yang menjadi hak konsumen jasa angkutan dan keseluruhan pengaturan mengenai unsur-unsur itulah yang merupakan perlindungan hukum bagi konsumen yang kalau disusun secara sistematis dan integral akan merupakan suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan udara.

Yang pokok dalam suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan udara adalah kepentingan konsumen karena konsumenlah yang menjadi “raison d’etre” seluruh kegiatan angkutan udara.Tanpa konsumen tidak ada justifikasi bagi investasi untuk sarana dan prasaran angkutan udara yang begitu besar.Namun hal ini agaknya seringkali dilupakan. Pentingnya konsumen pasti akan lebih dirasakan oleh produsen jasa angkutan udara kalau industri angkutan udara telah mempunyai saingan dalam tubuh industri, kalau bagi konsumen jasa angkutan udara tersedia pilihan antara beberapa perusahaan angkutan udara yang sama baiknya, baik dari segi peralatan,maupun pelayanan.

Suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan udara adalah suatu sistem yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek yang baik langsung maupun tidak langsung  mengenai kepentingan dari konsumen jasa angkutan udara.

Dari sistem perlindungan hukum tersebut dapat dilihat unsur-unsur perlindungan konsumen, yaitu :

  1. Keselamatan penerbangan
  2. Keamanan penerbangan
  3. Kenyamanan penerbangan
  4. Pelayanan penerbangan
  5. Pertarifan
  6. Perjanjian angkutan udara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang dapat memerintahkan langsung kepada Menteri Perhubungan untuk mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan. Di dalam Rancangan Undang-Undang Penerbangan yang diusulkan oleh pemerintah sendiri juga tidak terdapat sanksi administratif, yang ada hanya sanksi pidana. Dalam Rancangan Undang-Undang Penerbangan terdapat 102 Pasal yang diusulkan terdapat 52 pasal pidana, sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 terdapat 42 Pasal sanksi pidana sedangkan sanksi administratif terdapat 18 Pasal, masing-masing sanksi berupa peringatan dan/atau pencabutan sertifikat yang berlaku terhadap pelanggaran (a) pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang, dan kapal udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia yang tidak dilengkapi dengan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) setiap orang yang mengaburkan identitas tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, sehingga  mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara.

Dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 diatur kewajiban asuransi penerbangan tanggung jawab hukum. Menurut Pasal tersebut pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan eksiden angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun dari pesawat udara, bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut, keterlambatan pada kargo yang dikirim hilang, musnah atau rusak yang  diakibatkan  oleh  kegiatan  angkutan  udara  selama  kargo  berada    dalam pengawasan pengangkut. Fokus Media, Undang-Undang Penerbangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, (Bandung : Fokus Media, 2009).

Besarnya pertanggungan asuransi untuk penumpang yang meninggal  dunia, cacat tetap, atau luka-luka, sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk bagasi kabin yang hilang atau rusak sekurang-kurangnya sebesar kerugian nyata, untuk bagasi tercatat dan kargo yang dikirim, sedangkan untuk keterlambatan berdasarkan kerugian penumpang, pengirim barang akibat keterlambatan. Dalam penjelasannya yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam ketentuan ini adalah tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan oleh pengangkut tidak boleh kurang dari yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, tetapi penumpang dapat menuntut ganti kerugian yang lebih tinggi apabila dapat membuktikan kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut.

Dalam Pasal 180 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 diatur besarnya asuransi penerbangan. Menurut Pasal tersebut besarnya kewajiban mengasuransi adalah kecuali penumpang membuat perjanjian khusus yang menetapkan ganti kerugian yang lebih tinggi, sebesar tanggung jawab hukum dalam hal penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka, sedangkan jumlah ganti kerugian bagasi setinggi-tingginya kerugian nyata. Jumlah ganti kerugian tersebut di luar jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Jasa Raharja.Besarnya ganti kerugian tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Menurut Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1    Tahun 2009, badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara. Tanggung jawab terhadap kerugian tersebut meliputi kematian atau luka fisik orang, musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan dan/atau dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandar udara wajib diasuransikan.Terhadap orang melanggar kewajiban mengasuransikan tanggung jawab hukumnya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sertifikat, dan/atau pencabutan sertifikat. Fokus Media, Undang-Undang Penerbangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, (Bandung : Fokus Media, 2009).

Pasal  424  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun   2009 mengatur sanksi pidana. Menurut pasal tersebut setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga berupa kematian atau luka fisik orang yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga (a) musnah, hilang, atau ruska peralatan yang dioperasikan; dan/atau, (b) dampak lingkungan di sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di Indonesia, besaran ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka akibat kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara dan/atau naik turun pesawat udara, bagasi tercatat yang hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara  selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut, kerusakan atau kehilangan sebagianatau seluruh bagasi tercatat atau kargo yang hilang, musnah, atau rusak dievaluasi paling sedikit satu kali oleh Menteri Perhubungan.

Penentuan besarnya ganti rugi oleh Menteri Perhubungan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perubahan jumlah ganti rugi tanpa harus mengubah norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 supaya lebih elastis sesuai dengan kondisi pada saat kecelakaan terjadi. Perubahan ganti kerugian tersebut dilakukan dengan mengevaluasi berdasarkan kriteria pada (a)tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia, (b)kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara niaga, (c)tingkat inflasi kumulatif, (d)pendapatan per kapita, (e)perkiraan usia harapan hidup, mengingat bahwa tingkat hidup, kelangsungan hidup perusahaan, inflasi dan pendapatan per kapita serta umur rata-rata manusia, selalu mengalami perubahan, maka terhadap besaran nilai ganti kerugian hendaknya selalu di evaluasi sehingga dapat memenuhi keinginan, baik dari pengguna jasa maupun pemberi jasa. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat dilakukan perubahan besaran ganti kerugian, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari menteri yang membidangi urusan keuangan.Ketentuan lebih lanjut  mengenai batasan  ganti  kerugian  ditetapkan  dengan  peraturan   Menteri Perhubungan. H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 202.

Pihak yang berhak menerima gamti kerugian diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dimana menurut pasal tersebut dalam hal seorang meninggal dunia yang diakibatkan kejadian   angkutan udara di dalam pesawat udara dan/atau turun pesawat udara yang berhak  menerima ganti kerugian adalah ahli waris penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak ada ahli waris yang berhak menerima ganti kerugian, badan usaha angkutan udara niaga menyerahkan ganti kerugian kepada negara setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu dalam hal gugatan diatur dalam Pasal 176 dan 177 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Menurut Pasal 176 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian akibat kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara dan/atau naik turun pesawat udara, karena hilang atau rusaknya bagasi kabin yang disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakan pengangkut, karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut karena kargo hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut, dan ahli waris penumpang dapar mengajukan gugatan terhadap di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.

Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat pembelian tiket, pengiriman barang, domisili kantor pengangkut, kantor cabang dan domisili tergugat dan penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada korban. Hak untuk   menggugat kerugian yang meliputi untuk penumpang adalah meninggal dunia, luka-luka tubuh,keterlambatan dan tidak terangkut, dan untuk bagasi tercatat dan kargo adalah hilang, musnah, rusak, terlambat dan tidak terangkut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang diderita penumpang atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kadaluarsa dalam janka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan.

Pernyataan kemungkinan meninggal dunia bagi penumpang pesawat udara yang hilang diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Menurut pasal tersebut penumpang yang berada dalam  pesawat udara yang hilang, dianggap telah meninggal dunia, apabila dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pesawat udara seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir tidak diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut, tanpa diperlukan putusan pengadilan. Hak penerimaan ganti kerugian dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan. Berdasarkan pernyataan tersebut warisan dapat dibagikan kepada yang berhak, namun demikian bilamana ternyata orang yang bersangkutan masih hidup, maka harta benda yang telah dibagikan dapat dikembalikan lagi.  H.K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 316.

Sebagaimana diatur di dalam Konvensi Warsawa 1929, dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 juga bersifat memaksa, karena itu dalam persyaratan khusus diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 diatur bahwa pengangkut dilarang membuat perjanjian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah dari batas kerugian yang diatur dalam undang-undang ini, namun demikian perusahaan penerbangan dengan penumpang dan/atau pengirim barang boleh membuat perjanjian ganti rugi lebih dibandingkan dengan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 2009. Ketentuan lebih mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dengan Peraturan Menteri. Ibid, hal.316.

Berdasarkan uraian  fakta,  kronologi,  pengaturan  dalam hukum  nasional yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992, Rancangan Undang- Undang tentang Penerbangan, asuransi menurut hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Roma 1952 dan peran serta dalam industri penerbangan, dapat disimpulkan bahwa asuransi penerbangan mempunyai arti yang sangat strategis sebagai mitra usaha, karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dicantumkan ketentuan-ketentuan asuransi penerbangan secara lebih mantap, sehingga dapat disimpulkan betapa pentingnya peran asuransi penerbangan, baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaanya, Rancangan Undang-Undang Penerbangan maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 semuanya mengatur asuransi penerbangan, namun demikian bilamana dicermati dengan baik, usul asuransi di dalam Rancangan Undang-Undang Penerbangan lebih banyak menyerahkan peraturan pelaksanaannya kepada peraturan pemerintah, sementara itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2009 lebih banyak menyerahkan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perhubungan sehingga lebih cepat dapat ditangani.


Daftar Pustaka Makalah Perlindungan Hukum Penumpang Pesawat Udara Sebagai Konsumen

Perlindungan Hukum Penumpang Pesawat Udara Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment