Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 4 June 2016

Praktik Neoliberalisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Petani

Praktik Neoliberalisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Petani

Revolusi Hijau 

Apa yang melatar melatarbelakangi yang disebut dengan revolusi hijau adalah suatu kelangkaan beras di pasaran kota-kota besar sepanjang rezim Orde Lama. Sejak masa kemerdekaan, impor beras meningkat dari sekitar 0,3 juta ton hingga mancapai 1 juta ton (diawal 1960-an) dan menyusut sampai hanya menjadi 0,2 juta ton pada akhir rezim orde lama. (Noer Fauji Rachman, Dinamika Perjalanan Politik Agraria, Bandung, 1994 hal 146. )


Pada masa pemerintahan Orde Baru sangat disadari bahwa pentingnya ketersediaan bahan pangan, khususnya adalah beras. Jalan yang ditempuh adalah dengan apa yang disebut dengan Revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan istilah  yang dikenal sejak tahun 1960-an. Pengertian istilah ini adalah suatu program intensifikasi pertanian tanaman pangan, khususnya beras. Program ini mengenalkan dan meluaskan penggunaan teknologi dalam teknik bertani. Sejak awal, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan produksi beras secara luar biasa, tanpa mengubah bangunan sosial pedsaan.  

Revolusi Hijau memperoleh dukungan besar dari sumber-sumber pembiayaan anggaran pembangunan. Sumber ini berasal dari dua pokok, yaitu: pinjaman dan hibah internasional, dan pendapatan dari minyak bumi. Pinjaman hibah ini diperoleh dari suatu kelompok badan donor yang disebut dengan IGGI  (Inter-Governmental Group on Indonesia). Sedangkan pendapatan dari minyak bumi diperoleh dari lonjakan harga minyak bumi di pasar internasional perbarrel dari US$ 3 sampai US$ 36 di tahun 1982. Dari sumber tersebut dianggarkan sekitar 20% untuk membangun sarana-sarana fisik maupun program pengadaan produksi beras yang luar biasa. Ibid Hal. 147 

Selanjutnya pemerintah menerapkan kebijakan baru yang berintikan subsidi seperti subsidi pupuk, kredit pertanian, pembelian padi oleh pemerintah, dan pengadaan sarana produksi tani. Keberhasilan Revolusi Hijau dalam menigkatkan produksi beras tidak perlu diragukan lagi. Ditinjau dari segi produksi  yang dihasilkan, rangkaian subsidi tersebut menunjukan hasil yang luar  biasa. Para petani di Jawa menghasilkan padi dua kali lipat dibandingkan masa akhir tahun 1960-an. Sehingga Indonesia yang tadinya  mengimport beras jutaan ton di masa Orde Lama, pada tahun 1985 bisa mengalami swasembada beras. 

Dibalik prestasi ”Swasembada Beras” tersebut, terdapat suatu proses yang biasa disebut sebagai diferensiasi agraria. Diferensiasi  agraria adalah pergerakan suatu kelompok-kelompok sosial yang merupakan akibat dari masuknya unsur baru di sektor agraria.                      

Hanya 20% hingga 30% rumah tanga di pedesaan yang diuntungkan dengan Revolusi Hijau. Mereka berhasil menjadi petani kaya yang berkecukupan. Mereka bukanlah petani-petani yang mandiri, melainkan bergantung pada subsidi  negara dan perlindungan ekstra negara. Mereka mengonsentrasikan sejumlah tanah dan menggunakan sejumlah teknologi baru dalam proses produksinya. Konsekuensinya, lambat laun mereka menjadi kapitalis-kapitalis pertanian, yang mempekerjakan buruh tani untuk tanah-tanahnya yang cukup luas. 

Apa yang sedang terjadi adalah pengelompokan sosial yang didalamnya terdapat: elit-elit pemerintah lokal yang memonopoli, menginvestigasi dan mengambil keuntungan dari program pemerintah dan sumber daya-sumber daya lokal: petani-petani yang kaya yang diuntungkan dengan konsentrasi tanah yang dilakukan: dan petani-petani miskin yang subsisten dan buruh-buruh tani yang merupakan mayoritas penduduk desa. 

Fakta yang terlihat adalah bahwa petani pemilik lahan dengan luas lebih kurang 0,5 Ha hanya sekitar 20%, sedangkan sebagian besar masyarakat di desa hanya memliki sedikit tanah (kurang dari 0,25% Ha) lebih dari itu adalah mereka yang tidak punya tanah sama sekali. Dengan struktur pemilikan tanah yang tidak seimbang ini tentu semakin jelas  bahwa program Revolusi Hijau yang menghasilkan swasembada pangan masih belum mampu mengangkat nasib petani. 

Perubahan politik pada masa jatuhnya rezim orde baru ternyata juga memukul sektor pertanian  dalam negeri. Jatuhnya perekonomian dalam negeri semakin memperlemah negara untuk melindungi petani dengan subsidi. Melalui proses peminjaman hutang kepada IMF dan kesepakatan WTO di sektor pertanian, negara mulai mengurangi subsidi di beberapa bagian termasuk pertanian. Dengan demikian secara otomatis, harga pupuk diserahkan kepada mekanisme pasar yang semakin memperkuat peran swasta tanpa ada intervensi atau kontrol dari pemerintah. 

Disamping itu juga dampak dari Revolusi Hijau dengan menggunakan pestisida atau penggunaan bahan-bahan pupuk dan obat-obatan kimia dalam sarana produksi pertanian mengakibatkan para petani tergantung terhadap penggunaan obat-obatan tersebut. Menjadi permasalahan adalah ketika subsidi terhadap pupuk mulai dicabut pemerintah sehingga harga pupuk di pasar semakin tidak terkendali. Kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian ini tidak sebanding dengan harga kenaikan hasil produksi pertanian yang ada. Faktanya, hal ini dirasakan oleh petani yang ada di seluruh Indonesia yang notabene secara umum tergantung terhadap asupan pupuk dan obat-obatan pertanian.  kenaikan harga pupuk dan pestisida mencapai angka lebih dari 100%. Seperti pupuk KCL dalam karungan 50 Kg sebelumnya hanya Rp. 130.000,- per zak kini menjadi Rp. 325.000,-. Begitu juga NPK yang lazim digunakan petani sebelumnya Rp. 180.000,- menjadi 380.000,- per zak, dan beberapa jenis pupuk lain. Demikian juga dengan herbisida merk  Round Up yang semula harganya Rp.45.000,-/liter menjadi 80.000,-/liter. Pestisida merk  Touch-Down Rp. 50.000,- menjadi Rp. 100.000,-/ liter.Harian Waspada, 20 Februari 2008  

Praktik Neoliberalisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Petani

Disamping itu juga penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia secara besar-besaran pada Revolusi Hijau juga berdampak hingga sekarang. Dampak penggunaan bahan-bahan kimia tersebut sangat merugikan bagi kesehatan dan berbahaya. Di beberapa negara dilarang mengkonsumsi hasil pertanian yang mengandung zat aditif tersebut. Hal ini menyebabkan tidak diterimanya hasil produksi pertanian dalam negeri di luar negeri akibat zat aditif (unsur-unsur kimia beracun yang merugikan kesehatan). Contohnya, jeruk dan hasil sayuran dari petani Beras Tagi Kabupaten Karo yang dikembalikan dari Singapora dan beberapa negara lainya sehingga  menyebabkan akses pasar terhadap hasil pertanian tersebut menjadi sangat terbatas. Sumber. Harian SINDO. Edisi Selasa 20 Maret 2007 

Kebijakan Pangan Indonesia 

Liberalisasi perdagangan kini telah menyebabkan impor pangan secara besar-besaran ke  negara-negara sedang berkembang, sehingga merusak penghidupan petani  gurem (petani kecil) dan tidak berandil sama sekali pada upaya  mewujudkan ketahanan pangan. Konsep penting Adam Smith tentang pasar bebas  (free market)  yang akan melahirkan keunggulan komparatif (keuntungan yang diperoleh akibat pembagian kerja) ternyata menimbulkan monopoli oleh entitas seperti MNC terhadap sektor pertanian secara umum. Hal ini mengakibatkan ketergantungan dan melemahkan ketahanan pangan negara-negara berkembang secara luas. 

Sepanjang era reformasi, kebijakan pangan, terutama beras mengalami pasang surut yang begitu dinamis. Dinamika itu bergerak seiring dengan naik-turunya kekuatan tawar  (bergaining position) pemerintah dengan berbagai kekuatan penekan atau sektor swasta. Kebijakan pangan khususnya beras era Orde Baru yang semula terkesan cukup kuat ketika kendali pemerintahan berpindah dari Soeharto kepada Ir. B.J. Habibie menjadi tidak teratur. Lemahnya posisi terhadap lembaga donor, membuat kebijakan pangan yang dirumuskan tunduk terhadap kesepakatan IMF.  

Pada tahun 1998 kebijakan pangan Indonesia berubah drastis. Akibat tekanan IMF, pemerintah meliberalisasi pasar beras domestik dimana beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia secara umum. Kebijakan ini menyebabkan pencabutan subsidi pertanian dan proteksi produk pertanian dihapuskan, kacuali subsidi benih. Pasar beras domestik yang semula tertutup dan pelaksanaan importnya dimonopoli oleh BULOG (Badan Urusan Logistik) mulai terbuka bagi pelaku-pelaku industri lain. Disamping itu  juga status semula BULOG sebagai STE  (State Trading Enterprise) oleh pemerintah reformasi dihapuskan status STE-nya, sehingga hak-haknya secara tidak langsung ikut hilang. Sedangkan negara-negara lain seperti Malaysia, India, Filipina, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia tetap mempertahankan peran lembaga STE mereka. Log Cit. Khudori. Neoliberalisme Menumpas Petani. Resist Book. Yogyakarta. 2004. Hal 228 

Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah menyerahkan kebijakan pangan domestik kepada mekanisme pasar dalam komposisi yang besar. Dalam hal ini pasar mengambil peran yang sangat besar atau dapat dikatakan  pasar sangat menentukan terhadap ketahanan pangan dalam negeri. Efek domino yang terjadi adalah impor besar-besaran terhadap bahan makanan pokok dan intensitasnya menjadi semakin lama semakin tinggi. Ditambah lagi dengan bea masuk yang rendah atau hampir 0% akibat kesepakatan yang terjadi di WTO dan lembaga keuangan dunia, para importir swasta berloma-lomba memasukan beras import. Jika tahun-tahun sebelumnya angka import beras Indonesia bergerak antara 1,5 sampai 2 juta ton, pada tahun 1998, tercatat hingga 7.200.000 ton beras import yang masuk ke Indonesia. Di sisi lain dampak yang terjadi adalah harga hasil produk pertanian jatuh  menyentuh angka 700 sampai 800/  Kg pada panen awal tahun 2000.Ibid. Hal 229  Bulog juga sebagai lembaga yang dapat memonopoli dan sebagai stabilisator ketahanan pangan juga harus menggunakan dana komersil yang berorientasi pasar untuk membiayai beban operasionalnya.                                                  

Kedaulatan pangan tercapai  bila kita tidak didikte oleh fluktuasi produksi dan harga pangan internasional, tidak tergantung benih (transgenik, hibrida dan  benih unggul) yang sebagian besar dikuasai perusahaan multi nasional, petani berdaulat atas tanah dan produknya terlindungi dan tidak dibiarkan berjuang sendirian di pasar persaingan global. Reforma agraria merupakan jalan yang harus ditempuh dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan mewujudkan reforma agraria sejati, diharapkan dapat menangkal kebijakan neoliberalisme WTO dan juga sebagai prasyarat tegaknya kedaulatan pangan. Aspek ini harus diimplementasikan segera sebagai faktor utama dalam kebijakan pertanian. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat untuk memproduksi makanan sendiri dengan cara yang berkesinambungan dan harmonis dengan kebudayaan dan tradisi sendiri. Hal ini juga selaras dengan ketahanan sumber daya agraria dan kekayaan-keanekaragaman hayati bangsa Indonesia sendiri. Karena hakekatnya, pertanian memang lebih seperti jalan hidup  (way of life)  ketimbang komoditas yang diperdagangkan seperti yang diatur dalam Agreement on Agriculture (AoA) WTO. 
                                                 
Semenjak tahun  1996 pula Indonesia menjadi pengimpor produk pangan utama, seperti beras, gandum, gula, kedelai dan jagung. Faktanya, Indonesia mengimpor hampir 50% stok beras dunia. Pada dekade lahirnya WTO (1990-1999) Indonesia mengimpor rata-rata 1,5 juta ton beras per tahun, dan fenomena ini berlangsung hingga tahun 2004. Untuk gula, jumlah yang diimpor sebesar 1,5 juta ton (kedua terbesar di dunia) atau 40% dari konsumsi nasional. Lalu Indonesia juga mengimpor kedelai sebesar 1,3 juta ton (terbesar  di dunia) yang menutup 45% konsumsi kedelai nasional. Sedangkan volume impor untuk jagung berjumlah tidak kurang dari 1 juta ton. Sementara, jangan lupa bahwa Indonesia juga terus  mengimpor buah-buahan, sayur dan macam-macam seperti apel,jeruk,pir, kentang, bawang, dan lain-lain.Hasil diskusi dengan Henry Saragih. Selasa 15 Januari 2008

Ditengah isu krisis pangan, Indonesia dengan alasan kerawanan pangan mengimpor beras. Hal ini akan merugikan petani akibat dari jatuhnya harga gabah ditingkat petani lokal. Dari data Badan Ketahanan Pangan Sumut, jika dihitung berdasarkan total konsumsi sebanyak 1,9 juta ton (sudah termasuk kebutuhan industri, bibit,  dan lainnya). Oleh karena itu, langkah Pemerintah Propinsi Sumut menerima 24.000 ton beras impor akan mematikan para petani Sumut. Bahkan lebih jauh lagi, masuknya  beras impor tersebut tidak terlepas dari kepentingan neoliberalisme perdagangan beras. (Artikel ARAS. www.fspi.or.id Selasa 15 Januari 2008 )                              

Daftar Pustaka Makalah Neoliberalisme 

Praktik Neoliberalisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Petani Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment