Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 2 October 2015

Proses Pembuatan Resolusi Majelis Umum PBB, Anggota, Tugas, Fungsi dan Sidang

Proses Pembuatan Resolusi Majelis Umum PBB - Dari keseluruhan badan terpenting PBB, Majelis Umum merupakan badan PBB yang berfungsi sebagai badan paripurna secara menyeluruh. Wewenang badan ini bersifat umum, dan bukan bersifat khusus. Dilihat dari susunan  internal organisasinya, J.G.Starke,  Pengantar  hukum  Internasional.  Edisi  ke-10,Jilid  II,(  Jakarta : Sinar Grafika,2000),  hal.  836.  Majelis  Umum  merupakan  satu-satunya  badan  utama   Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari semua anggota, setiap anggota hanya memiliki satu suara, meskipun diizinkan menempatkan lima orang wakilnya. 


Majelis Umum merupakan inti daripada organisasi dan melaksanakan fungsi-fungsi yang saling berbeda dalam kaitannya dengan badan PBB lainnya dan tentu saja juga dalam kaitannya dengan aturan, prosedur dan metode serta prosedur operasinya sendiri.

Dalam hal susunan eksternalnya, organ ini merupakan  fungsi-fungsi dalam bidang politik, social, ekonomi,   kemanusiaan dan kebudayaan. Badan  ini merupakan konferensi diplomatik bagi seluruh anggota PBB. Badan ini berhak meminta pendapat serta nasihat dari Mahkamah Internasional dan memberi kuasa kepada badan-badan lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Namun Majelis Umum bukanlah badan pembuat undang-undang layaknya badan paripurna suatu negara. Organ ini tidak menghasilkan undang-undang, melainkan menghasilkan suatu keputusan bersama yang disebut resolusi. Majelis Umum juga bukanlah sebuah  parlemen,     karena  Majelis  Umum  tidak  memiliki kekuasaan untuk menggeser Dewan Keamanan dari kedudukannya.James Barros, United Nation, Past,Present and Future, diterjemahkan oleh  D.H.Gulo,  PBB, Dulu,kini dan Esok, Edisi Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara,1984). hal 64.

Dipandang dari perspektif historis yang luas, ketentuan-ketentuan Piagam PBB mengenai Majelis Umum, melambangkan formulasi cara-cara yang telah dibentuk oleh pendahulunya, yaitu Majelis Umum Liga  Bangsa-Bangsa.Ibid., hal. 65. Piagam merumuskan kebiasaan sidang-sidang tahunan Majelis Umum sebagaimana Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri memutuskan dalam siding pertamanya pada tahun 1920, meskipun negara Inggris dan Perancis berpendapat agar organ tersebut hanya bertemu sekali dalam empat tahun dan merupakan suatu “Badan Sementara.”  Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota PBB. Beberapa negara bukan anggota yang mempunyai wakil yang mereka tunjuk di PBB menghadiri sidang-sidang Majelis Umum hanya sebagai tamu saja. Majelis Umum biasanya mengadakan sidang tetap sekali setahun, dimulai pada hari Selasa ketiga pada bulan  September. Majelis Umum biasanya mengadakan sidangnya di markas PBB di New York, kecuali manyoritas anggota menyetujui tempat lain 120 hari sebelum persidangan Majelis Umum mengeluarkan garis-garis prosedurnya.Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi  Regional  dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi. (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003). hal. 116.

Tidak satupun negara anggota yang boleh mengirim lebih dari lima orang wakilnya dalam sidang-sidang Majelis Umum. Ketetapan ini dikeluarkan dalam Konferensi San Fransisco (25 April – 26 Juni 1945) dengan maksud melindungi kepentingan-kepentingan negara-negara anggota yang lebih kecil. Namun berdasarkan prosedur Majelis Umum, negara-negara anggota dapat  mengirim lima wakil yang bergantian pada sidang-sidangnya. Tiap-tiap delegasi tersebut dapat memiliki sejumlah penasihat dalam stafnya untuk membantu pekerjaan dam meliputi berbagai komite Majelis Umum. Mandat dari wakil-wakil pemerintah ini harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal oleh Kepala Negara atau Pemerintah atau  Menteri  Luar  Negeri,  tidak  kurang  dari  satu  minggu  sebelum     tanggal pembukuan sidang.  Majelis Umum beroperasi melalui :James Barros, Op.Cit., hal.70-71.
  1. Sidang-sidang paripurna;
  2. Tujuh komite utama;
  3. Dua komite organisasi; dan
  4. Komite-komite ad hoc tak berkala ( occansional ) yang dibentuk untuk memperlancar pekerjaan sidang.

Pemilihan ketua Majelis Umum PBB bersifat rahasia dan tanpa penunjukan calon. Larangan ini memperkecil adanya pidato-pidato pencalonan dan protes pencalonan ini mengambil tempat di belakang panggungsampai pada pemilihan selesai. Dengan meningkatnya jumlah anggota PBB, Majelis Umum memutuskan untuk memilih 17 orang wakil ketua dan memilih mereka berdasarkan kepastian sifat representatif dari General Committee, yaitu: 7 dari negara-negara Asia Afrika, 3 dari negara-negara Amerika Latin, 2 dari negara- negara Eropa Barat dan negara-negara lainnnya, dan 1 dari negara Eropa Timur

Bersama dengan ketua Majelis dan ketua ketujuh Komite Utama serta Wakil Ketua Majelis membentuk General Committee yang mengorganisasikan pekerjaan Majelis Umum diseluruh persidangannya. General Committee menganjurkan kepada Majelis pencakupan, pengeluaran dan penanggungan pokok-pokok dalam agenda; penyusunan kembali kata-kata dan pengelompokan atau penggabungan pokok-pokok acara tersebut kepada siding Majelis Paripurna itu sendiri atau kepada komite-komite utama ; dan tanggal penutupan sidang. Majelis Umum juga menunjuk anggota-anggota Credential Committee berdasarkan usul ketua sidang sementara. Untuk mempersiapkan hal-hal untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Umum untuk implementasi  resolusinya,

Majelis Umum berhak membentuk berbagai badan subsider. James Barros ,Ibid., Sejak awal berdirinya PBB, Majelis Umum telah membentuk lebih dari dua ratus badan subsider, komite, komisi, panel pengurus, peragenda, atau perwakilan- perwakilan khusus yang membantu melaksanakan tugas-tugas internal dan eksternalnya yang berbeda-beda dan beroperasi secara independen dari sidang-sidangnya.

Untuk membuat keputusan dalam Majelis Umum, setiap anggota mempunyai satu suara. Hal ini sesuai dengan kebiasaan internasional dimasa lalu ataupun sesuai dengan pernyataan piagam bahwasanya organisasi PBB  didasarkan atas prinsip persamaan hak dari negara-negara anggota. Hal ini tidaklah mengherankan jika negara-negara yang lebih kecil, meskipun  mempunyai sumber-sumber yang terbatas dalam wilayah, populasi dan kemakmuran akan menolak setiap usaha yang hendak membuang prinsip hukum internasional yang telah mengakar tradisional. Suara yang berat sebelah hanya terdapat dalam Dewan Keamanan PBB dengan adanya kekuasaan Veto dari anggota-anggota tetapnya.

Keputusan-keputusan Majelis Umum selalu berbentuk resolusi-resolusi. Resolusi terdiri dari klausul-klausul preambular atau deklaratif dan klausul operatif. Klausul pertama menerangkan alasan-alasan atau latar belakang pengeluaran resolusi. Majelis Umum mengeluarkan resolusi dengan dua tipe  suara mayoritas. Dibandingkan dengan kebiasaan konferensi internasional sebelumnya, pemungutan suara mayoritas merupakan suatu pembaharuan. Sesuai dengan piagam, kebulatan suara merupakan suatu peraturan kecuali dalam hal-hal yang secara tegas ditetapkan dalam piagam dan dalam masalah-masalah prosedur Majelis Umum.

Pemilihan pejabat-pejabat Majelis Umum PBB maupun komite dilakukan dengan  pemungutan  suara rahasia.  Atas  permintaan  dari  salah  satu    anggota manapun, suatu roll call vote dapat diterapkan.Ibid.hal 72., Dalam masalah-masalah teknis pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB, mekanisme roll call vote dilakukan dengan cara menyusun nama-nama calon pejabbat Majelis Umum berdasarkan urutan abjad bahasa Inggris, dimulai dengan namanya ditarik melalui undian.

Untuk menghemat waktu, tidak perlu diadakan pemungutan suara resmi apabila terdapat suatu consensus, dimana dalam hal ini diumumkan oleh Ketua Majelis. Anggota-anggota baru yang direkomendasikan oleh Dewan Kemanan PBB biasanya disambut dengan aklamasi.

Majelis Umum dapat mengeluarkan suatu resolusi dengan suatu mayoritas sederhana dari anggota yang hadir dan pemungutan suara. Dalam hal yang dianggap penting dan mendesak, harus terdapat mayoritas dua pertiga suara. Peserta yang bersikap abstain dianggap non-partisipan dalam pemungutan suara  tersebut. Oleh sebab itu kadang-kadang Majelis Umum mengeluarkan resolusinya dengan suatu pemungutan suara minoritas dari total keanggotaannya.

Dalam Piagam PBB dinyatakan bahwa terhadap sejumlah masalah penting dimana Majelis Umum harus menerapkan prinsip suatu mayoritas dua pertiga. Tetapi dengan suatu suara mayoritas sederhana, Majelis Umum dapat menentukan apakah sebuah masalah yang sedang dipertimbangkan harus diputuskan oleh dua pertiga suara. Masalah-masalah penting yang dimaksud ialah masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi konstituante dan pemilihan, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan operasi sistem perwalian dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum juga terpaksa menggunakan suara mayoritas dua pertiga untuk memasukkan pokok-pokok tambahan dalam Piagam PBB. Untuk hal ini, suara mayoritas dua pertiga dala keanggotaan  total PBB harus dengan persetujuan kelima anggota  tetap     Dewan Kemanan PBB.Ibid, hal. 103.

Fungsi majelis Umum PBB

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Umum PBB memiliki fungsi internal dan eksternal. Fungi-fungsi internal Majelis Umum adalah :
  1. Fungsi konstituante
  2. Fungsi elektif
  3. Fungsi finansial dan administasi 


1. Fungsi Konstituante
Majelis Umum melakukan pemungutan suara terhadap sesuatu atas rekomendasi  Dewan  Keamanan mengenai  hal  pengakuan  anggota  baru  PBB, skorsing anggota dimana Dewan Keamanan telah mengambil tindakan penyelenggaraan berdasarkan Bab VII Piagam, atau melakukan pemecatan anggota karena melakukan pelanggaran Piagam secara terus-menerus.Ibid., hal. 74.

2. Fungsi Elektif
Fungsi dimana Majelis Umum memilih sepuluh anggota tidak tetap  Dewan Keamanan PBB yang bertugas selama selama dua tahun dan tidak dapat dipilih dua kali berturut-turut. Majelis Umum juga memilih dua puluh tujuh anggota Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial) untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat dipilih lagi pada pemilihan berikutnya. Atas dasar rekomendasi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB menunjuk Sekretaris Jenderal. Ibid., hal. 75.Dalam memilih anggota dewan keamanan tidak tetap, Majelis Umum harus memperhatikan pendapat-pendapat dari anggota PBB. Diaharapkan anggota tidak tetap tetap tersebut  dapat  memberi  pengaruh  positif  terhadap  pemeliharaan  perdamaian  dan    keamanan internasional, tujuan daripada organissi dan pemilihannya harus berdasarkan distribusi geografis yang adil.

3. Fungsi Finansial dan Aministrasi
Majelis umum mempertimbangkan dan menyetujui anggaran bealanja organisasi serta mengawasi seluruh keuangan dan administrasi organisasi. Pemeriksaan rencana-rencana finansial badan-badan spesialisasi dan berhak membuat rekomendasi kepada badan-badan tersebut. Dalam kondisi-kondisi tertentu Majelis Umum juga menguasakan Sekretaris Jenderal untuk memperkirakan biaya-biaya tak terduga dan biaya-biaya ekstra. Dalam fungsi administrasinya, Majelis Umum juga diberi wewenang untuk meninjau    kembali pekerjaan organ-organ PBB lainnya yang mengirim laporan tahunan atau laporan khusus mengenai pekerjaan mereka. Bahkan Majelis Umum PBB diberi kuasa untuk meninjau ulang laporan tahunan Dewan Keamanan PBB.Ibid.

Resolusi Majelis Umum PBB

Dalam menjalankan fungsi eksternalnya Majelis Umum berhak mendiskusikan dan mengeluarkan resolusi bukan saja terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi-fungsi PBB maupun hal-hal yang bersifat internal lainnya melainkan juga terhadap masalah-masalah yang berada dalam jangkauan ruang lingkupnya, yaitu setiap masalah yang timbul dari lingkungan eksternal PBB, tak peduli apakah hal tersebut berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, atau lainnya bahkan yang melibatkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental selama masalah tersebut berada dalam lingkup Piagam PBB. Dalam artikel 10 dan 11 Majelis dikatakan bahwa Majelis Umum PBB berwenang untuk mendiskusikan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu Majelis Umum PBB dapat mengeluarkan resolusi yang pada dasarnya adalah wewenang Dewan Keamanan dengan syarat Dewan Keamanan mendiskusikan masalah yang sama. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1967, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi mengenai Krisis Timur Tengah dimana pada saat yang  sama  Dewan Keamanan  sedang  mempertimbangkan  resolusi     terhadap masalah tersebut. Ibid,  hal. 78

Oleh karena itu, peranan Majelis Umum dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah bersifat pembantuan dan mengembangkan kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial dan kondisi-kondisi lainnya untuk perdamaian dan kerjasama internasional. Dengan mengaju pada artikel 10 dan 11 piagam, Majelis dapat memperbesar peranannya dalam menciptakan dan juga ikut serta dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan krisis apabila Dewan Keamanan tidak sanggup menjalankan fungsi utamanya. Setiap anggota PBB dan bahkan negara yang bukan anggggota PBB selama negara tersebutota PBB  selama negara tersebut menyatakan keinginannya untuk lebih dulu menerima kewajiban berdasarkan Piagam untuk mencari penyelesaian sengketa  secara damai atau Dewan Keamanan dapat meminta Majelis Umum mendiskusikan dan mengeluarkan sebuah reesolusi yang melibatkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.

Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum PBB

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan melalau prosedur-prosedur yang telah dinyatakan tegas dalam  Piagam PBB. Terhadap keseluruhan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB atau dalam hal ini disebut resolusi, haruslah diuji sifat, ruang lingkup serta efek hukumnya.

Resolusi-resolusi dalam hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan internal organisasi atau dikategorikan bersifat non-rekomendatory memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali resolusi tersebut dinyatakan secara eksplisit dikategorikan sebagai rekomendasi. Yang termasuk ke dalam ruang lingkup resolusi Majelis Umum PBB yakni resolusi yang berkaitan dengan agenda  Majelis Umum, pelaksanaan fungsi-fungsi konstituante, elektif, dan fungsi finansial dan aministasi serta hal yang berkaitan dengan pengakuan anggota baru, penunjukan Sekretaris Jenderal, pemilihan berbagai dewan PBB serta ketua Majelis dan wakilnya maupun hakim-hakim Mahkamah Internasional.

Dengan demikian Resolusi Majelis Umum untuk memilih negara-negara tertentu sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan juga mengikat anggota- anggota yang bersuara tidak setuju. Anggota-anggota yang tidak setuju tersebut dapat melakukan pemboikotan kerja atau menarik diri dari struktur keanggotaan organisasi. Hal ini pernah terjadi ketika Indonesia melakukan penarikan diri dari keanggotaan PBB karena tidak setuju dengan pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 1960. Penolakan terhadap pembayaran anggaran belanja organisasi baik seluruhnya maupun sebagian   akan dikenakan sanksi akan  kehilangan hak     suara dalam pemungutan suara.Pasal 19 Piagam PBB.  Tidak ada pertolongan hukum ataupun uapaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap anggota yang menentang keputusan-keputusan Majelis Umum tersebut. Dengan demikian nyatalah kekuatan hukum mengikat suatau resolusi Majelis Umum PBB dengan memberikan suatu sanksi yang tegas sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB.

Reolusi-resolusi Majelis Umum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang  bersifat   eksternal   pada   pokoknya   adalah   dalam   bentuk rekomendasi-rekomendasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Piagam. Dalam hal ini rekomendasi Majelis Umum diartikan sebagai nasihat yang ditujukan oleh organisasi kepada pelaku atau sejumlah pelaku tertentu dalam dunia politik yang memintanya melaksanakan atau menahan diri dari pelaksanaan tindakan atau serangkaian tindakan tertentu tanpa tidak menyatakan secara tidak langsung bahwa negara atau pelaku yang dituju dalam resolusi tersebut mempunyai suatu kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Bentuk dari komunikasi politik internasional ini adalah berbentuk kerjasama sukarela dari para negara yang dapat diikat atau bertindak maupun menahan diri dari tindakan tanpa persetujuan sesuai dengan prinsip kedaulatan.Affandi Sitamala, Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Majelis Umum PBB, http:/ /www.docstoc.com/mobile/doc/51765894/General Assembly. diakses tanggal 02 November 2011.

Isi daripada rekomendasi ini dapat berbentuk prosedural ataupun subtantif bahkan dapat berbentuk kedua-duanya. Berbentuk procedural jika meminta peranan mediator dari Majelis Umum dan berbentuk subtantif jika rekomendasi  ini meminta pelayanan perdamaian dari Majelis Umum. Rekomendasi ini merupakan suatu nasihat atau pendapat dari konsesnsus diplomatik, baik berasal dari dua pertiga suara anggota yang hadir maupun berasal dari suara bulat dari seluruh anggota PBB. Efek dari rekomendasi ini lebih cenderung bersifat moril bagi pelakunya.

Mengutip dari pendapat pakar hukum internasional, Mochtar Kusumaatmadja yang memandang dari unsur psikologis dan hukum kebiasaan suatu Resolusi Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa:Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hal. 146-148.

“Resolusi Makelis Umum PBB mau tidak mau mempunyai pengaruh besar pada pembentukan suatu pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia apabila yang diputuskan itu menyangkut hal-hal yang bertalian dengan hukum seperti misalnya hak-hak asasi manusia, kemerdekaan bangsa-bangsa dan hak bangsa-bangsa atas kekayaan alam di wilayah negaranya, maka mau tidak  mau keputusan-keputusan dengan demikian mempunyai akibat terhadap pembentukan suatu pendapat umum (communis opinion) mengenai hal-hal tersebut tadi yang memegang peranan penting dalam membina  suatu kesadaran hukum walaupun keputusan-keputusan tadi mungkin dalam tingkat pertama terdorong oleh motif-motif politik.”

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB memiliki karakter mengikat serta memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum internasional. Secara menyeluruh, resolusi Majelis Umum PBB dalam dunia politik sangat bergantung pada faktor- faktor yang sama seperti yang menyebabkan adanya karakter mengikat, yaitu inti yang jelas dan stabil dari persetujuan negara-negara besar. Memang  didalam Pasal 10 Piagam PBB menyebutkan bahwa keputusan Majelis Umum hanya merupakan anjuran-anjuran yang ditujukan kepada anggota-anggota PBB. Walaupun demikian tidak dapat disangkal bahwa keputusan-keputusan Majelis Umum PBB ini ada kalanya mempunyai kekuatan yang jauh melebihi arti formal keputusan itu sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.

Ada unsur-unsur psikologis dan hukum kebiasaan yang mengikat negara- negara untuk mematuhi resolusi Majelis Umum tersebut. Hal dapat dilihat dari

Resolusi Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Pernyataan Majleis Umum ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Namun demikian hingga saat ini belum ada negara yang dengan terang-terangan tidak mengakui ataupun menentang keputusan Majelis Umum tersebut dengan tegas. Contoh lain dari Resolusi Majelis Umum PBB yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun mempunyai pengaruh  yang lebih besar  yakni Keputusan Majelis Umum PBB tentang     Kedaulatan  Bangsa-Bangsa Atas Kekayaan Alamnya. UN General Assembly Resolution NO.1803(XVII) on The Permanent Soverignty Over Natural Resource.Dec.14th.1942

Daftar Pustaka Makalah Proses Pembuatan Resolusi Majelis Umum PBB,

Proses Pembuatan Resolusi Majelis Umum PBB, Anggota, Tugas, Fungsi dan Sidang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment