Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 2 October 2015

Resolusi Dewan Keamanan PBB Prosedur Pembuatan dan Kekuatan Mengikat

Prosedur Pembuatan Resolusi Dewan Keamanan PBBMenurut Pasal 23 Piagam PBB yang telah diamandemen, Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota. Dari 15 negara anggota ini, 5 negara diantaranya merupakan Negara yang merupakan anggota tetap dan 10 negara lainnya merupakan Negara yang merupakan anggota tidak tetap. Yang merupakan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah Amerika serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris. Sebagai Negara yang merupakan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, kelima Negara ini memiliki beberapa hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain yang merupakan Negara anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap ini memiliki   status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanenannyasaja akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak-hak suara khusus terutama hak “veto”.


Alasan sah bagi pemberian status luar biasa untuk kelima anggota tetap ini terletak dalam “inescapable fact of power differential”. Dengan perkataan lain, dasar pemikiran yang melandasinya yaitu bahwa negara-negara inilah yang dibebabankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu kepada mereka harus diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab itu harus dilaksanakan.James Barros, Op.Cit.,  hal. 8.

Namun terdapat asumsi yang bernuansa politis terkait penunjukan kelima Negara ini sebagai Negara naggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah karena kelima Negara ini dianggap sebagai Negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan besar (great powers) yang merupakan Negara-negara pemenang dalam Perang Dunia kedua. Sementara untuk Negara-negara yang merupakan Negara anggota tidak tetap, akan dipilih dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Piagam PBB. Adapun formulasi alokasi kursi dari Negara-negara yang merupakan Negara anggota tidak tetap adalah 5 kursi untuk Negara-negara Afrika-Asia, 1 kursi untuk Negara-negara Eropa Timur, 2 kursi untuk Negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dan 2 kursi untuk

Negara-negara Eropa Barat dan Negara-negara lainnya.Pengaturan tentang formulasi ini diatur dalam General Assembly Resulotion 1991 (XVIII)A yang menggantikan gentleman’s agreement tahun 1946.

Kesepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya, anggota-anggota tidak tetap, dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum, dana tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya. Agar terjaminnya suatu kontinuitas tertentu, pemilihan itu dilakukan secara bergilir, setiap tahun dipilih lima anggota dengan melalui 2/3 suara mayoritas.

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Piagam PBB adalah:
  1. Mempertimbangkan sumbangan dalam memberikan pemeliharan dan keamanana internasional dan tujuan lain dari organisasi PBB.
  2. Mempertimbangkan pembagian secara geografis.


Dalam penyelesaian sengketa internasional, Dewan Kemanan memiliki fungsi sebagai berikut :
  1. Fungsi berdasarkan Bab VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menentukan apakah suatu situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian dan kemanan internasional.
  2. Fungsi Dewan kemanan memberikan rekomendasi kepada para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 38). Rekomendasi terdiri atas:
    • Rekomendasi yang berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa tertentu (Pasal 36)
    • Rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
    • Rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut ketentuan yang berlaku di organisasi regional ( Bab VII). J.G.Merrills, International Dispute Settlement, (Cambridge : Cambridge U.P,1995), hal. 105.


PBB bukanlah organisasi supra-negara atau supra-nasional, hal ini tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB bahwa badan tersebut didirikan atas dasar prinsip persamaan kedaulatan diantara semua anggotanya. Karena itu, walaupun Dewan Keamanan dikatakan mempunyai kekuasaan yang berlebihan (ultra vires), hal ini bukanlah berarti kekuasaannya tidak terbatas, melainkan ada pembatasan-pembatasan secara hukum.

Oleh karena itu Dewan Keamanan tidak dapat bertindak di luar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan Piagam PBB, yakni semua tindakan Dewan Keamanan yang dilakukan termasuk tindakan dalam rangka pengenaan sanksi ekonomi maupun militer haruslah tetap didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB yaitu tetap menghormati persamaan kedaulatan hak negara untuk mempertahankan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah suatu negara. Dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui langkah- langkah secara kolektif untuk mengatasi adanya ancaman dan pelanggaran perdamaian maupun tindakan agresi terhadap suatu negara. Tindakan Dewan Kemanan tersebut haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan    hukum internasional tanpa merugikan kepentingan nasional suatu negara. Lihat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Piagam PBB.

Dalam melakukan pemungutan suara dalam forum Dewan Keamanan PBB, dilaksanakan :Pasaal 27 Piagam PBB.
  1. Setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara.
  2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah prosedural harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota.
  3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya diputuskan dengan melalui suara setuju dari 9 anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap;
Resolusi Dewan Keamanan PBB

Dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI, dan menurut Pasal 52 ayat 3, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suaranya.

Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB

Sifat dan keputusan atau resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB, Dewan Perwalian, dan Dewan ECOSOC. Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut mempunyai dua sifat, yakni bersifat hanya mengikat secara internal dan rekomendatif.James Barros, Op.Cit, hal.102. Sedangkan keputusan Dewan Keamanan benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bahkan dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, yang mana kekuatan mengikat resolusi Dewan kemanan tidak hanya mengikat bagi negara yang merupakan anggota PBB melainkan juga mengikat bagi negara- negara yang bukan anggota PBB.Lihat Pasal 25, Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 49 Piagam PBB

Untuk menjamin agar PBB dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan  lancar  dan  tepat maka  anggota  memberikan  tanggung  jawab     utama (primary responsibility) kepada Dewan Keamaan PBB untuk memelihara perdamaian dan kemanan internasional, dan menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajibannya bertindak atas nama semua anggota PBB.Lihat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Piagam PBB Sehingga pada prinsipnya Dewan Kemanan tidak dapat bertindak sewenang-wenang . Pada saat yang sama, anggota-anggota PBB terikat dengan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kemanan dan menurut pasal 25 Piagam PBB, mereka setuju dan menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Dewan Kemanan sesuai dengan piagam. Sehingga resolusi-resolusi yang dikeluarkan mempunyai daya hukum yang mengikat (legal binding).

Kekuasaan Dewan Keamanan PBB yang begitu besar ini dapat menimbulkan suatu kekuasaan yang luar biasa besarnya (ultra vires) yang terkadang diluar kekuasaan yang telah ditetapkan dalam piagam. Hal ini terjadi dengan dalih untuk menjaga perdamaian dan kemanan internasional. Walaupun demikian, bukan berarti kekuasaan Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terbatas melainkan tetap memiliki aturan-aturan yang membatasinya secara hukum. Oleh karena itu Dewan Keamanan hanya dapat bertindak dengan dan atas dasar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 24 ayat (2), Pasal 1 ayat (1), dan Pasal ayat (7) Piagam PBB.Sumaryo Suryokusumo,Op.Cit.,  hal. 203.

Keputusan –keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai dampak bagi suatu negara yang terlibat konflik atau sengketa untuk mematuhi dan melaksanakan  keputusannya  tersebut.  Dalam  hal  ini  jika      tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap suatu negara yang dilakukan oleh Dewan Kemanan, maka negara lain baik negara yang merupakan anggota PBB maupun negara yang bukan anggota PBB yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi akibat tindakan yang dilakukan oleh Dewan Dewan Keamanan, berhak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.Lihat Pasal 50 Piagam PBB

Dengan demikian suatu keputusan Dewan Keamanan memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi negara anggotanya maupun bukan anggotanya. Jika dipandang berdasarkan prinsip hukum internasional, yakni prinsip internasional tentulah hal ini sangat bertentangan.Pasal 24 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional tidak memberi hak kepada pihak ke tiga. Tetapi ketentuan tentang keputusan Dewan Kemanan PBB adalah mengikat secara hukum. Hal ini telah dijamin sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam yang menyatakan bahwa negara- negara yang bukan negara anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu negara-negara yang bukan anggota PBB terikat oleh keputusan  Dewan

Keamanan apabila keputusan tersebut bertujuan untuk perdamaian dan kemanan internasional, sehingga bagi negara yang melanggar keputusan-keputusan Dewan Kemanan  akan  dikenakan  sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Piagam PBB.

Daftar Pustaka Makalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 

Resolusi Dewan Keamanan PBB Prosedur Pembuatan dan Kekuatan Mengikat Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment