Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 13 October 2015

Sejarah Bank Indonesia Tugas, Fungsi dan Wewenang Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal Menurut Undang Undang

Sejarah Bank Indonesia (BI) adalah Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout   ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut Oktroi.


Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya DJB. Pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tentang Oktroi dan Ketentuan-Ketentuan mengenai DJB.

Kemudian pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan Akte Pendirian De Javasche Bank. Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan sebagai Presiden DJB dan C.J. Smulders sebagai Sekretaris DJB. Maka terbentuklah De Javasche Bank.

Dalam periode Oktroi keempat didirikan lima kantor cabang di Jawa maupun luar Jawa yaitu Padang, Makasar, Cirebon, Solo dan Pasuruan. Kemudian disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Yogyakarta menjelang berakhirnya Oktroi kelima.

Pada periode Oktroi keenam, DJB yang telah berusia 52 tahun melakukan pembaharuan dasar pendiriannya dengan Akte Pendirian di hadapan Notaris Derk Bodde di Jakarta pada 22 Maret 1881. Dalam akte baru tersebut, DJB mengubah statusnya menjadi Naamlooze Vennootschap (N.V.). Dengan perubahan Akte tersebut, NV.DJB dianggap sebagai perusahaan baru. Selama berlakunya oktroi keenam, tidak ada penambahan Kantor Cabang baru. Tetapi justru terjadi penutupan Kantor Cabang Pasuruan pada 31 Maret 1890 karena selalu menderita kerugian hingga sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oktroi kedelapan adalah Oktroi DJB terakhir hingga berlakunya DJB Wet pada 1922. Pada periode Oktroi terakhir ini, DJB banyak mengeluarkan ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah kepada perbaikan bagi lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda. Oktroi kedepalan berakhir hingga 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922.

Pada 31 Maret 1922 diundangkan De Javasche Bankwet 1922. Bankwet 1922 ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopember 1930. Pada dasarnya De Javasche Bankwet 1922 adalah perpanjangan dari oktroi kedelapan DJB yang berlaku sebelumnya. Masa berlaku Bankwet 1922 adalah 15 tahun ditambah dengan perpanjangan otomatis satu tahun, selama tidak ada pembatalan oleh Gubernur Jenderal atau pihak Direksi.

Pecahnya Perang Dunia II di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia- Pasifik, militer Jepang segera melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia menuju Asia Tenggara. Menjelang kedatangan Jepang di pulau Jawa, Dr. G.G.  van Buttingha  Wichers,  Presiden DJB  berhasil  memindahkan semua   cadangan emasnya ke Australia dan Afrika Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Setelah menduduki Jawa pada Februari-Maret 1942, bala tentara Jepang memaksa penyerahan seluruh asset bank kepada Tentara Pendudukan Jepang.

Selanjutnya pada April 1942 diumumkan suatu banking-moratorium tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian Pimpinan Tentara Jepang untuk pulau Jawa yang berada di Jakarta mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh Komando Militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera. Sedangkan kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan Great East diberikan kepada Navy Ministry di Tokyo.

Fungsi dan tugas dari bank-bank yang dilikuidasi diambil alih oleh bank- bank Jepang seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank dan Mitsui Bank, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda saat mulai pecah perang. Sedangkan untuk bank sirkulasi di pulau Jawa dibentuk Nanpo Kaihatsu Ginko yang antara lain melanjutkan tugas Tentara Pendudukan Jepang dalam mengedarkan invansion money yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi dari 1 Gulden hingga 10 Gulden. Sampai pertengahan Agustus 1945 di Jawa telah diedarkan invansion money senilai 2,4 Milyar Gulden dan di Sumatera senilai 1,4 Milyar Gulden serta dalam nilai lebih kecil diedarkan di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak 15 Agustus 1945 juga masuk dalam peredaran senilai 2 Milyar Gulden,  sebagian berasal  dari  uang   yang  ditarik  dari  bank-bank  Jepang     di Sumatera dan sebagian dicuri dari DJB Surabaya serta beberapa tempat lainnya. Hingga Maret 1946 jumlah uang beredar di wilayah Hindia Belanda berjumlah sekitar 8 Milyar Gulden. Hal tersebut menimbulkan hancurnya nilai mata uang dan memperberat beban ekonomi wilayah Hindia Belanda Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945 telah disusun Undang-Undang Dasar 1945  sebagai landasan dasar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Penetapan landasan dasar bagi kehidupan dan pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang besar dalam UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam penjelasan UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral  dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomimoneter.

Sementara itu dengan membonceng tentara Sukutu, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia terdapat dua pemerintahan yaitu : Pemerintahan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta lalu hijrah ke Yogyakarta dan Pemerintahan Belanda atau Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA) yang juga berpusat di Jakarta. Pada 10 Oktober 1945, NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan DJB menjadi bank sirkulasi menggambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tidak lama kemudian DJB berhasil  membuka  sembilan  cabangya  di  wilayah-wilayah  yang  dikuasai  oleh NICA. Cabang-cabang tersebut antara lain: Jakarta, Semarang, Manado,  Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Medan dan Makassar. Berikutnya melalui Agresi Militer I, DJB berhasil membuka kembali kantor cabang Palembang, Cirebon, Malang dan Padang. Sedangkan cabang-cabang DJB di Yogyakarta, Solo dan Kediri berhasil dibuka setelah Agresi Militer II.

Sedangkan di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, pada 19 Oktober 1945 dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia). Tidak lama kemudian Yayasan Bank Indonesia melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946. Namun demikian situasi perang kemerdekaan dan terbatasnya pengakuan dunia sangat menghambat peran BNI sebagai bank sirkulasi.

Selanjutnya untuk mempersiapkan penerbitan mata uang RI, Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. 2 dan 3. Kedua Maklumat tersebut mengumumkan tidak berlakunya uang NICA di wilayah RI dan penetapan beberapa jenis uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah  RI.

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) diterbitkan pertama kali pada 30 Oktober 1946. Dengan keluarnya ORI, maka uang Jepang serta uang Belanda dinyatakan tidak berlaku sampai melalui jangka waktu penarikan yang ditentukan. Permasalahan keamanan akibat perang yang terus berlangsung menyebabkan terhambatnya peredaran ORI ke segenap wilayah Indonesia. Maka Pemerintah Pusat  memberikan wewenang  dan  jaminan kepada Pemerintah Daerah    tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah dan  berlaku secara terbatas di daerah yang bersangkutan. Uang tersebut dikenal dengan ORIDA dan pada waktunya dapat ditukar dengan ORI.

Terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 1949 telah menandai berakhirnya permusuhan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Pada Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan KMB, fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada DJB. Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena 15 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) membatalkan isi perjanjian KMB dan memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI). Meskipun demikian kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi.

Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Maka, masih dalam napas yang sama, timbul keinginan untuk merubah DJB yang masih berstatus swasta untuk menjadi milik negara. Lebih jauh dari itu, Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat seyogyanya harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Berkaitan dengan itu pada 28 Mei 1951 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo dihadapan Parlemen mengumumkan kehendak Pemerintah untuk menasionalisasi DJB.

Mendengar pengumuman itu, Dr. Houwink, selaku Presiden DJB, merasa terkejut karena tidak diberitahu terlebih dahulu, sehingga mengundurkan diri dari jabatannya.   Kemudian   Houwink   diberhentikan   dengan   hormat   dan sebagai penggantinya diangkat Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden DJB baru. Pada 19 Juni 1951 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun RUU nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang bank sentral. Selanjutnya pada 15 Desember 1951 diumumkan undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB.

Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Setelah itu Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diajukan ke parlemen pada September 1952. RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen pada 10 April 1953, disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 dan akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.


Bank Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lihat konsiderans menimbang butir (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun1999 tentang Bank Indonesia.)

Untuk     mendukung     terwujudnya     pembangunan     nasional     yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantatangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang   semakin maju serta perekonomian yang semakin kompetitif dan terintegrasi,maka  kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Ibid., konsiderans menimbang butir (b)

Sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan. Ibid., konsiderans menimbang butir (c)

a. Status, Tempat Kedudukan Dan Modal Bank Indonesia
Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dipimpin oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai pemimpin Bank Indonesia berfungsi untuk mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.

Kewenangan untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangannnya dapat diserahkan kepada Deputi Gubernur Senior, dan atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang atau beberapa pegawai Bank Indonesia dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan  menjaga  kelancaran     sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai Lender Of The Last Resort.

Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diatur dengan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain sebagaimana ditetapkan Undang-undang Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat . Selain itu, laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Badan hukum maksudnya, agar terdapat kejelasan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang  terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bank Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, dalam melakukan tugas dan wewenangnya mempunyai kantor di dalam dan di  luar wilayah Republik Indonesia.

Modal Bank Indonesia di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa modal Bank Indonesia adalah berjumlah sekurang- kurangnya  Rp.  2  triliun.  Modal bank  Indonesia  tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan dari cadangan umum, cadangan tujuan dan bagian dari laba yang belum dibagi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral sebelum Undang-undang ini diberlakukan.

Modal Bank Indonesia harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau hasil dari revaluasi aset. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang- undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia kewajiban moneter Bank Indonesia adalah  kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat, bank, pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening milik bank, milik pemerintah dan milik pihak lain yang tercatat di bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau dari revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

b. Tujuan  Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia dalam Pasal 7 Undang-undang Bank Indonesia dinyatakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah maka Bank Indonesia memilki tugas sebagai berikut :
  1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
  3. mengatur dan mengawasi bank


Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas memiliki keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia anatara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sitem perbankan.


Tugas, Fungsi dan Wewenang Bank Indonesia

Pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan perbankan dilakukan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam tugasnya yang menyangkut perbankan diantaranya :
  1. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan.
  2. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
  3. Membina perbankan dengan jalan :
    • memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral, dan menyelenggarakan kliring antar bank
    • Menetapkan ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank.
    • Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.
  4. Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bidang perbankan.


Tugas yang diemban Bank Indonesia menjadikannya mempunyai wewenang, serta berkewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan dengan menempuh langkah baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan atau pengenaan sanksi.

Kegiatan pengawasan bank tersebut sebagai pelaksanaan monetary supervision dimaksudkan untuk memonitor/ mengetahui lembaga keuangan bank dalam hal mematuhi ketentuan aturan yang ditentukan oleh otoritas moneter dala menjalankan kegiatan usaha perbankannya. Dengan prinsip prudent supervision, maka bank sentral sebagai pengawas pula bertindak membina/mengarahkan lembaga keuangan bank yang ada agar dalam kegiatan usahanya selalu berhati- hati sehingga terhindarkan dari timbulnya praktek-praktek perbankan yang tidak sehat. Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan serta pembinaan terhadap lembaga keuangan bank sebagaimana diatur dalam undang- undang.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia berupa badan hukum  atau  lembaga  negara yang  independen  dalam  melaksanakan  tugas dan hukum atau lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Tentang Bank Indonesia. Dasar pendirian Bank Indonesia adalah Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.  Ratih Indriastuti, Penyertaan Modal sementara oleh LPS Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal , Jakarta:Skripsi S1 FH UI, 2009, hlm. 38


Dalam   rangka   mempertahankan   dan   menyelamatkan   bank  sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, berbagai langkah dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam rangka mewujudkan tujuan didirikan bank Indonesia seperti yang telah dijabarkan diatas, bank Indonesia juga memiliki kewenangan, antara lain:
  1. kewenangan untuk memberi dan mencabut izin, atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank/power to licence Kewenangan ini meliputi:
    • Memberikan dan mencabut izin usaha bank
    • Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank,
    • Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,
    • Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan- kegiatan usaha tertentu. Ibid., hlm 39
  2. Kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan power  to regulate. Di dalam melaksanakan tugas pengaturan bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian itu bertujuan  untuk  memberikan  rambu-rambu  bagi  pelaksanaan   kegiatan usaha perbankan, agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Ibid., hlm 40
  3. Kewenangan untuk mengawasi / power to control, yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui dua cara, yaitu:
    • pengawasan  langsung/  On-Side  Supervision/  Direct Supervision, yang dilakukan secara umum atau berkala, maupun setiap waktu;
    • pengawasan tidak langsung/Off-Side Supervision/ Indirect Supervision yang dilakukan melalui laporan.

      Saat ini kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan baik sector perbankan maupun non-bank konsepnya secara bertahap beralih kepada badan khusus yang secara konsep bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ibid., hlm 40
  4. Kewenangan  untuk  mengenakan  sanksi  terhadap  bank  sesuai    dengan ketentuan   perundang-undangan/    Power    to    Impose    Sanction;  yang merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan tersebut diatas. Ibid., hlm 40


Dalam rangka pengawasan terhadap perbankan, terdapat dua macam pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan Indonesia, antara lain: Ibid., hlm 40-41.
  1. Pengawasan terhadap kepatuhan atau compliance basic supervision
  2. Pengawasan terhadap resiko atau risk basic supervision, yang terdiri dari :
    • Resiko kredit;
    • Resiko Pasar;
    • Resiko Likuiditas;
    • Resiko Operasional;
    • Resiko Hukum;
    • Resiko Reputasi;
    • Resiko Strategi;
    • Resiko Kepatuhan.


Wewenang Bank Indonesia Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal

Dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, berbagai langkah dilakukan oleh Bank Indonesia. Penjelasan lebih lanjut tentang kriteria bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya terdapat dalam pasal 5 Peraturan Bank   Indonesia   Nomor   :   10/27/PBI/2008,   tentang   Perubahan   Kedua Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank yang menentukan :
  1. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia (Special Surveilance Unit).
  2. Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut :
    • Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan persen)
    • Rasio Giro Wajib Minimum, dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.
  3. Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia :
    • memerintahkan bank dan/atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan Rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum kurang dari 8%.
    • Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory  supervisory  actions)  segera  setelah   diterimanya surat pemberitahuan   dari    Bank Indonesia yang menyatakan   rasio kewajiban penyertaan minimum sama dengan atau kurang dari 6%;
    • Dapat memerintahkan bank dan/atau pemegang saham untuk melakukan tindakan antara lain :
      • Mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;\
      • Menghapusbukukan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank;
      • melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
      • menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank;
      • menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
      • menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau
      • membekukan kegiatan usaha tertentu bank.
  4. Bagi bank yang memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, bank wajib :
    • melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
    • menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu tiga bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
    • Menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a, dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (capital resolution plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
  5. Apabila diperlukan terhadap bank yang memiliki Rasio  Kewajiban  Penyertaan Modal Minimum lebih dari 6% dan kurang dari 8%, Bank Indonesia dapat menempatkan pengawasan dan/atau pemeriksaan (On-Side Supervisory Presence) Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).


Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas sebagai pengawas perbankan oleh sebab itu, dalam pengawasannya memiliki wewenang-wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang Bank Indonesia. Pengawasan perbankan diperlukan untuk melindungi nasabah karena lembaga perbankan  adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib meindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut.

Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit dipulihkan kembali.  Bank  Sentral  sebagai pelaksana otoritas  moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini kita dapat menggunakan penerapan hokum pidana,   maupun hukum  perdata  bahkan  dimungkinkan  pula   melalui  Hukum Administrasi  Negara. (Muhamad Djumhana, Rahasia Bank, Bandung: PT Aditya Citra Bakti, 1996,  hlm. 30) Dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992 tentang Perbankan, khususnya ketentuan yang berpihak kuat untuk menjadi benteng pelindung nasabah sangat sumir. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992 dengan perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menjadi benteng pelindung nasabah, hanyalah berupa usaha penekanan kepada para pelaku dibidang perbankan untuk selalu menaati prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini pula dalam hal perlindungan nasabah tidaklah secara khusus mempunyai instrument yang berbentuk lembaga asuransi deposito. Instrumen yang diterapkan adalah usaha yang tidak langsung, berupa kewajiban bank untuk menjaga kesehatan dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini, dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawa konsekuensi kewajiban Bank Indonesia untuk lebih efektif lagi alam hal pembinaan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usaha melindungi, dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.



Sejarah Bank Indonesia
Sumber: Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, O.P Simorangkir, hlm 32


Daftar Pustaka untuk Makalah Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia Tugas, Fungsi dan Wewenang Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal Menurut Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment