Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 16 October 2015

Sejarah Bank Rakyat Indonesia Visi Misi Struktur Organisasi dan Prosedur Penerimaan Petugas Administrasi, Hak dan Kewajiaban Pekerja Kontrak

Sejarah Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp- en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang  Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7  tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada  masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp.  6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 10 Nopember 2003 lalu, mencatat sejarah dengan melakukan pencatatan perdana sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bank BRI secara resmi tercatat sebagai emiten di BEJ dan BES dengan nama saham BBRI. Selain melakukan pencatatan saham perdana di BEJ dan BES, Bank BRI juga melakukan refund, distribusi surat konfirmasi penjatahan kepada investor, distribusi saham secara  elektronik serta  melakukan pembayaran  kepada  pemerintah dan emiten.

Pemerintah selaku pemilik saham tunggal BRI melepas sampai 30 persen sahamnya di BRI kepada publik melalui pasar modal. http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/rudjito/go_public.shtml. Diakses tanggal 28 Febuari 2010.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat  ini Bank Rakyat  Indonesia  mempunyai unit  kerja  yang  berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.


Visi BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dalam mewujudkan visinya, BRI telah menetapkan tiga misi, yaitu:

  1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat;
  2. Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan Good Corporate Governance;
  3. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. NOKEP: S-16/DIR/SSS/SDM/04/99 Tanggal 26 April 1999.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh BRI:

  1. Transparansi (Transparency)
    Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan :
  2. Akuntabilitas (Accountabiity)
    Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ  sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
  3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
    Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  4. Kemandirian (Independence)
    Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  5. Kewajaran (Fairness)
    Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NOKEP: S.44-DIR/9/1983 Tanggal 1 Oktober 1983.

Hubungan Perusahaan (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.) dengan Insan Bank (Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.)

Insan Bank disini adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan BRI. Insan Bank terdiri dari Anggota Komisaris, Anggota Komite Audit, Anggota Direksi dan pekerja tetap serta pekerja kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku di BRI.

BRI percaya bahwa sumber daya manusia adalah aset utama, sehingga  baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari perusahaan, semua insan bank berusaha menjembatani setiap hambatan yang menggangu pencapaian pelaksanaan kebijakan.

Adapun kebijakan pokok BRI terhadap insan bank yaitu :

  1. Akan memperlakukan setiap insan bank dengan hormat, menghargai privasi dan harga diri setiap insannya;
  2. Hanya akan mengumpulkan dan menyimpan informasi personal dari insan bank yang dibutuhkan untuk efektivitas operasional BRI atau yang dibutuhkan untuk kepentingan hukum;
  3. Menjaga informasi tersebut dengan baik dan hanya akan memberikannya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengetahuinya;
  4. Berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan kondusif. SK No. S.72-CEO/SSS/SDM/8/1998, Tanggal 18 Agustus 1988. 

Setiap insan bank memiliki tanggung jawab pribadi kepada insan lain dan BRI untuk tidak menempatkan BRI pada tindakan atau keadaan yang dapat menggangu lingkungan kerja tersebut.

BRI mengharapkan agar setiap insan bank mendukung komitmen dan usaha BRI kearah terciptanya kesempatan kerja yang sama bagi setiap pekerja. BRI menyadari kelebihan yang ada dari setiap insan bank dengan berbagai latar belakang dan pengalaman tetapi untuk mencapai tujuan yang sama. Kebijakan BRI melarang setiap bentuk diskriminasi, pelecehan atau intimidasi terhadap ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, daerah asal, negara asal, orientasi  seksual atau cacat tubuh. Pekerja didorong untuk bertanya atau lebih memperhatikan hal-hal semacam ini kepada pihak manajemen.


Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Organisasi merupakan alat atau wadah yang digunakan oleh perusahaan guna merealisir tujuan yang telah digariskan. Tujuan utama dalam pembentukan struktur organisasi adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan, baik secara fisik maupun non fisik yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan usaha-usaha perusahaan diperlukan suatu kegiatan terarah sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara tertib dan lancar berpedoman kepada perangkat-perangkat organisasi yang telah ditentukan.

Berikut ini adalah struktur organisasi kantor cabang Bank Rakyat Indonesia :

Kantor Cabang yang dipimpin oleh Pinca (Pimpinan Cabang) bertanggung jawab kepada Pinwil/Wapinwil (Pimpinan Wilayah). Pinca membawahi :
a Manajer Pemasaran, membawahi :

  1. Account Officer
  2. Funding Officer
  3. Mantri Badan Kredit Desa (BKD)
  4. Tenaga Pengawas Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP)

b. Manager Operasional, membawahi :

  1. Asisten Manajer Operasional, membawahi :
    • Pelayanan Dana-Jasa dan Devisa, terdiri dari fungsi-fungsi :
      • Unit Pelayanan Nasabah (UPN)
      • Administrasi Dana dan Jasa
    • Pelayanan Devisa
    • Supervisior Pelayanan Kas, membawahi :
      • Kasir Induk
      • Teller (Tunai, Tapsun, Kliring)
      • Payment Point
    • Fungsi Entri Data
  2. Supervisior Administrasi Kredit, terdiri dari fungsi-fungsi :
    • Operasional Kredit Umum
    • Operasional Kredit Tapsun
    • Portofolio
  3. Koordinator Akuntansi dan Laporan, terdiri dari fungsi-fungsi :
    • Verifikator
    • Petugas Laporan
    • Petugas 1 F/Poska
    • Operator
    • Arsip
  4. Supervisior Pelayanan Intern, terdiri dari fungsi-fungsi :
    • Sekretariat
    • Personalia/SDM
    • Logistik
    • Supir, Satpam, Pramubakti

c. Manajer Bisnis Mikro, membawahi :

  1. Asisten Manajer Bisnis Mikro, membawahi :
    • Supervisor Administrasi Unit, terdiri dari fungsi-fungsi :
      • Petugas Administrasi Unit (PAU)
      • Petugas Rekonsiliasi Unit (PRU)
      • Pegawai Cadangan
      • Tim Kurir Kas
    • Kepala BRI Unit, membawahi :
      • Mantri
      • Deskman
      • Teller
      • BRI Unit dapat membawahi Pos Khusus, Pos Pelayanan desa, dan Payment Point
  2. Penilik

d. Pengawas Internal Cabang
Pengawas Internal Cabang bertanggung jawab langsung kepada Pinca dalam melakukan pengawasan intern, yang untuk keadaan tertentu wajib lapor langsung kepada Pinwil.

e. Pemimpin Cabang Pembantu
Pemimpin   Cabang   Pembantu bertanggung  jawab  langsung  kepada  Pinca Induknya dengan membawahi fungsi-fungsi :

  1. Account Officer
  2. Supervisor, membawahi :
    • Teller
    • Unit Pelayanan Nasabah (UPN)
    • Payment Point
  3. Petugas Administrasi Kredit
  4. Fungsi Pelayanan Intern
Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Dengan adanya struktur organisasi ini, maka setiap unit kerja dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun ruang lingkup kegiatan Kantor Cabang meliputi :

  1. Melayani produk-produk dan jasa bank seperti Giro, Deposito, Tabungan, Transfer dan jasa lainnya;
  2. Melayani invisibles, usaha devisa (ekspor impor) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Bagi Kanca Devisa);
  3. Melayani permohonan dan memutuskan pinjaman sesuai wewenang (Pendelegasian Wewenang untuk memutus kredit) yang diberikan;
  4. Melakukan pembinaan bisnis Mikro (Bagi Kantor Cabang yang membawahi Unit)
  5. Melakukan kegiatan administrasi lainnya termasuk pembuktian dan pelaporan unit kerja dibawahnya.

Ruang lingkup kegiatan di Kantor Cabang Pembantu adalah Full Banking Service sebagaimana Kanca sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan di BRI Unit adalah melayani produk dana dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melayani pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Organisasi Kantor Cabang, terdapat pengelompokan fungsi sebagai berikut :

  1. Fungi Pemasaraan
  2. Fungsi Pelayanan
  3. Fungsi Administrasi Kredit
  4. Fungsi Akuntansi/Laporan
  5. Fungsi Umum
  6. Fungsi Pengawasan Intern
  7. Fungsi BRI Unit

Pengelompokan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam setiap unit kerja selain bertujuan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam kegiatan operasional, juga untuk meningkatkan efisiensi serta penggunaan sumber daya manusia secara optimal.


Prosedur Penerimaan Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Pemenuhan Formasi Jabatan Petugas Administrasi pada BRI dilakukan melalui penerimaan pekerja kontrak dari sumber ekstern, yaitu tenaga kerja   yang berasal dari pasar tenaga kerja. Adapun proses pemenuhan formasi jabatan  Petugas Administrasi ada BRI adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan Seleksi
a. Persyaratan administrasi dan tahapan seleksi

  1. Persyaratan administrasi
    • Berstatus sebagai pekerja outsourching yang ditugaskan/ ditempatkan di BRI dan memenuhi formasi jabatan minimal golongan jabatan (job grade) 3 dengan masa kerja sebagai pekerja outsourching di BRI minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus.
    • Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun (belum berulang tahun ke 31 pada saat seleksi awal).
    • Pendidikan :
      • Minimal D.3 dari semua fakultas/jurusan terakreditasi
      • PTN/PTS
      • Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2.75 (skala 4)
      • Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRI.
      • Penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir minimal ”sangat baik”
      • Direkomendasi secara tertulis oleh Pemimpin Unit Kerja BRI sebagai User.
      • Belum pernah mengikuti seleksi penerimaan Petugas Administrasi atau pernah mengikuti maksimal 1 (satu) kali dengan melampirkan surat peryataan.
      • Diutamakan pekerja outsourching yang ditugaskan/ditempatkan pada jabatan sesuai tujuan penerimaanya.
  2. Tahapan seleksi
    • Seleksi administrasi
      Bertujuan untuk meneliti kesesuain berkas lamaran yang diajukan oleh calon pekerja dengan persyaratan administrasi butir a.1 di atas
    • Tes intelegensi
      Tes intelengensi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepastian kecerdasan. Hasil tes yang dinyatakan lulus untuk mengikuti  seleksi tahap selanjutnya harus memenuhi tingkat kecerdasan minimal ”Rata-Rata’ sesuai norma tes yang digunakan Lembaga Psikologi yang ditunjuk oleh BRI.
    • Tes sikap kerja dan kepribadian
      Tes ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau profil setiap peserta seleksi yang meliputi sikap kerja dan kepribadian. Hasil tes yang dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya harus memenuhi rekomendasi ”Masih Dapat Disarankan (MDD)” berdasarkan rekomendasi Lembaga Psikologi yang diajukan oleh BRI.
    • Wawancara
      Wawancara bertujuan untuk memastikan kecocokan profil peserta seleksi dengan tuntutan jabatan yang ditawarkan, norma dan budaya kerja BRI.
    • Tes kesehatan
      Tes kesehatan bertujuan untuk mendapatkan calon pekerja yang sehat secara fisik sehingga dapat bekerja secara optimal.

Calon pekerja yang lulus seluruh tahapan seleksi diterima sebagai pekerja kontrak dengan jabatan Petugas Administrasi (G.3) dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Apabila calon pekerja tidak lulus dalam tahapan seleksi, maka yang bersangkutan masih dapat direkomendasikan untuk diperpanjang perjanjian kerjanya sebagai pekerja outsourching di BRI sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penilaian kinerja.


Hak dan Kewajiaban Pekerja Kontrak dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan jabatannya, begitu juga dengan BRI mempunyai hak dan kewajiban terhadap semua pekerjanya. Apa yang menjadi hak bagi pekerja merupakan kewajiban BRI. Adapun kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut.

a. Kewajiban Pekerja Kontrak

  1. Menyerahkan ijasah asli dari pendidikan formal terakhir untuk disimpan selama jangka waktu kontrak pada BRI.
  2. Melakukan tugas/pekerjaan yang telah ditetapkan oleh BRI dengan sebaik- baiknya dan penuh rasa tanggung jawab yang akan dievaluasi oleh BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Bersedia ditempatkan/ditugaskan di mana saja di seluruh unit kerja dan di seluruh wilayah kerja BRI.
  4. Mentaati peraturan-peraturan bagi pekerja kontrak dan peraturan lainnya yang berlaku di BRI, serta menjaga kepentingan BRI dan memelihara peralatan milik BRI dengan sebaik-baiknya.
  5. Tidak memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada BRI dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan (rahasia bank), serta rahasia BRI. Kewajiban ini berlaku terus selama terikat dalam perjanjian kerja maupun setelah berakhirnya perjanjian kerja.
  6. Tidak memberikan keterangan pada media cetak dan media elektronik serta media lain, tidak pula membicarakan di luar hubungan jabatan segala persoalan yang diperoleh mengenai BRI, terkecuali dengan izin BRI.
  7. Bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh BRI termasuk tugas yang berhubungan dengan finansial.
  8. Tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan etika  dan moral atau yang tidak sepatutnya dikerjakan oleh pekerja atau calon pekerja yang baik, termasuk berjudi, mabuk-mabukan dan menggunakan obat terlarang.
  9. Mengganti segala kerugian finansial maupun non finansial yang diderita BRI sebagai akibat kelalaian yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas.
  10. Bersedia dikenakan pengurangan atas upah pokok berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak apabila tidak hadir secara penuh selama jam kerja.
  11. Membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa pekerja bersedia dalam hal BRI tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja maupun tidak mengangkat pekerja sebagai pekerja tetap BRI, jika pekerja tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh BRI atau tidak lulus evaluasi yang diselenggarakan oleh BRI.



b. Kewajiban Perusahaan (Bank Rakyat Indonesia):

  1. Memberikan penjelasan perihal isi perjanjian kerja kepada pekerja, yang terdokumentasi dalam Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja yang ditandatangani kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja.
  2. Memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang dibuat BRI, yaitu Upah Pokok dan Tunjangan Premium. Selain ini, pekerja juga dapat diberikan Tunjangan Kerawanan, Tunjangan Air Tawar, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh BRI.
  3. Pembayaran upah dan tunjangan kepada pekerja akan dilaksanakan setiap akhir bulan . PPh atas upah yang diterima menjadi beban pekerja.
  4. Memberikan upah lembur berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pekerja pontrak di BRI atas kelebihan jam kerja apabila karena kepentingan dinas/BRI mengakibatkan pekerja melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di BRI.
  5. Memberikan fasilitas dan lumsum biaya perjalan dinas kepada pekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pekerja tetap BRI yang disetarakan dengan golongan jabatannya dan apabila pekerja ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas oleh BRI.
  6. Memberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 12 (dua belas) bulan masa kerja kepada pekerja dengan catatan cuti tersebut dapat dilaksanakan apabila pekerja telah bekerja pada BRI   sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Pihak BRI akan memberikan uang cuti berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di BRI.
  7. Memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) sesuai ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di BRI.
  8. Memberikan fasilitas dan kesejaterahan lainnya yang jenis dan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di BRI.

Apabila pekerja tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, maka pekerja yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Terhadap pekerja yang tidak hadir secara penuh selama jam kerja dikenakan pengurangan atas upah pokok yang diterimanya, dengan perhitungan pengurangan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di BRI
  2. BRI dapat memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja apabila pekerja melanggar dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan yang diberlakukan kepada pekerja.
  3. Sebelum melakukan pemutusan perjanjian kerja, BRI akan memberikan peringatan kepada pekerja secara tertulis dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan tersebut, pekerja wajib memberikan pertanggungjawaban.
  4. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, ternyata pekerja tidak memberikan pertanggungjawaban, maka pekerja dianggap telah menerima apa yang dinyatakan dalam peringatan tersebut dan bersedia menerima sanksi dari BRI.
  5. Apabila pertanggungjawaban yang diberikan pekerja tidak dapat diterima oleh BRI berdasarkan alasan dan pertimbangan yang jelas, maka BRI berhak secara sepihak memutuskan perjanjian kerja ini seketika tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada pekerja.
  6. Dalam hal pemutusan perjanjian kerja, karena pekerja melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian finansial bagi BRI, maka pekerja wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh BRI dan atau dapat pula menuntut terhadap pekerja melalui jalur hukum baik pidana maupun perdata.

Sejarah Bank Rakyat Indonesia Visi Misi Struktur Organisasi dan Prosedur Penerimaan Petugas Administrasi, Hak dan Kewajiaban Pekerja Kontrak Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

2 comments:

  1. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu saya :D

    ReplyDelete
  2. Wew detail banget ya.. Untuk tahu sejarah awal-awalnya sih bisa mengunjungi Museum BRI yang ada di Purwokerto.

    ReplyDelete