Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 3 October 2015

Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera, Visi Misi, Prinsip Kebijakan Dasar Umum, Strategi, Struktur Organisasi, Rekrutmen Terhadap Perempuan

Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera adalah pelanjut dari Partai Keadilan. Sebelum melihat jauh tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kita harus meneropong sejarah Partai Keadilan. Partai Keadilan (PK) adalah partai yang didirikan di Jakarta pada senin, 26 Rabiul Awal 1419H yang bertepatan dengan 20 Juli 1998. dan kemudian dideklarasikan di Jakarta pada hari ahad, 9 Agustus 1998 di   depan 50.000 pendukungnya yang memadati lapangan luas Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono, Dadi M.H.Basri , Memilih Partai Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1998, hal. 29


Partai Keadilan didirikan dengan suatu keputusan yang diambil berdasarkan survei yang dilakukan kepada aktifis gerakan dakwah kampus diseluruh Indonesia. Intinya diadakan jejak pendapat (polling) kepada mereka untuk mengetahui asprirasi para aktifis dakwah tersebut sebagai suatu respon adanya era reformasi yang sedang “booming” di Indonesia pada saat itu. Adapun pertanyaan yang muncul pada jejak pendapat itu adalah bentuk apakah yang akan diambil oleh gerakan dakwah ini untuk muncul kehadapan publik di era reformasi. Apakah dalam bentuk Organisasi Massa (ORMAS), Organisasi Politik (ORPOL), atau dalam benuk yang sama selama ini yaitu dalam bentuk yayasan dan lembaga- lembaga.

Kuisioner ini diajukan kepada 6.000 orang aktifis yang terjalin diseluruh Indonesia dan ada pula yang diluar negeri seperti Malaysia. Kemudian dalam waktu yang tidak lama dari 6.000 kuisioner yang tersebar, kembali kurang lebih 5.800 buah kuisioner (97%). Ternyata 68% lebih menginginkan mendirikan partai politik, 27% menginginkan mendirikan organisasi sosial, dan sisanya menginginkan untuk kembali kewujud asalnya seperti dalam bentuk yayasan, LSM, gerakan kampus, pesantren dan lembaga-lembaga lainnya.

Arah Kebijakan Umum Partai Keadilan Sejahtera

Visi Partai Keadilan Sejahtera:


Visi Umum:
"sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa."

Visi Khusus:
Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia yang madani.
Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:
  1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
  3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
  4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi Partai Keadilan Sejahtera:

  1. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
  2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
  3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
  4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
  5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
  6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
  7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.


Platform Partai Keadilan Sosial

  1. mempelopori reformasi system politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
  2. mendorong penyelenggaraan system ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik.
  3. menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (besih, peduli dan professional).
  4. membangun sistem politik yang sehat, penegakan hukum yang adil dan hankam yang mantap.
  5. mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui  strategi  pemerataan pendapat, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah- langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sector pertanian, kehutanan dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan tegnologi dan pembangunan sector-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge.
  6. menuju pendidikan brkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia



Prinsip kebijakan (Arsip Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera)

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk- bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.
Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.
  1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral)
    Sesuai dengan karakteristik dakwah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.
  2. Al-Ishlah (Reformatif)
    Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.
  3. Al-Syar'iyah (Konstitusional)
    Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibiltas sebagai ciri dari syari'at Islam serta  mempertimbangkan  aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As- Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisir amanah dan melawan kedhaliman.
  4. Al-Wasathiyah (Moderat)
    Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas msyarakat  Islam tersebut  melahirkan prilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri ‘iyah (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.
  5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)
    Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap geraknya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.
  6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)
    Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertum-buhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal
  7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)
    Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti  dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikaan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.
  8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)
    Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut  dalam menentukan prioritas  langkah dan kebijakannya.    Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan.

    Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prisip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi  pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.
  9. Al Hulul (Solusi)
    Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan  kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.
  10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)
    Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari,  sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).
  11. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia)
    Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat ‘alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah ‘alamiyah.  Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat ‘alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.



Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera

Kebijakan partai diperlukan sebagai sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas partai serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespon dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Dengan kebijakan dasar yang jelas dan diharapkan seluruh proses perjalanan partai dan aktifitasnya tetap berada dalam ideologi yang dianutnya.
Kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk:
  1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis.
  2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.
  3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai  kekuatan  politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.
  4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk- bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.
Kebijakan dasar partaid apat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi umum. Kebijakan umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, politik, birokrasi, ekonomi dan kesejahteraan, sosial budaya, peran dan tugas wanita, iptek dan hokum. Sementara itu strategi umum ditempuh melalui dua hal yaitu kebijakan Internal dan Eksternal.


Kebijakan Umum

a. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktifis partai.
  1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
  2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT yaitu pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.


b. Politik
  1. Pembangunan system Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
  2. Pembangunan komunikasi politik, komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan.
  3. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik.
    • Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.
    • Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan mayarakat
  4. Pembangunan budaya politik dengan cara mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik, membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik,  mengembangkan budaya hisbah.
  5. Pembangunan partisipasi politik dengan cara penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela, mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas.
  6. Hubungan eksternal Pola takawun ‘alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisir kebajikan dan taqwa), dan tidak takwun ‘alal ismi wal ‘udwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al- Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir.
    Dalam rangka optimalaisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum.
    • Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri
    • Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.
    • Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam
    • Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.
  7. Pemilu 2004, Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antarpartai politik semakin luas. Disisi lain,  diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum.sebagai berikut :
    • Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
    • Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera.
    • Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
    • Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial.
    • Memperkuat struktur dan sumber daya manusia di Daerah Tingkat II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.
    • Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.

c. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini yaitu:
  1. Pertama : kebobrokan di semua sector.
  2. Kedua : menjadi sarang KKN.
  3. tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government.


Sebagai konsekuensinya perlu partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan ishlah al-hukumah dengan kebijakan:
  1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.
  2. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan.
  3. Menjadi pelopor dalam pemberan tasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.
  4. Melakukan kontrol secara aktif.


d. Ekonomi dan Kesejahteraan
Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan  konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.
  1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi.
  2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat.
  3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam.
  4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh- musuh ummat.
  5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak.
  6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

e. Sosial Budaya

Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagama an bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberan tasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik.

Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidak-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:
  1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin.
  2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian.
  3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak.


f. Iptek dan Industri
Iptek dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin  tercapai  apabila  manusia  mampu   memahami  kehendak  Allah   yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat menge nai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia.
  1. Penguasaan bidang Iptek dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.
  2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi Iptek, sehingga menjadi rahmat bagi manusia.
  3. Mengembangkan Iptek terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM ummat.
  4. Menumbuh kembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi ummat dan bangsa.

g. Peran dan Tugas wanita

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip ‘kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik.
  1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.
  2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
  3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
  4. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
  5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontem porer wanita yang berkembang di masyarakat.
  6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.


h. Hukum
Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :
  1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat.
  2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional.
  3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya.
  4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.


i. Pendidikan:
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.
  1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidkan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.
  2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan.
  3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.



Strategi Umum :

Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal
a. Konsolidasi Internal.
  1. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:
    • Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan.
    • Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan.
    • Menguatkan ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader.
    • Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah.
  2. Konsolidasi internal dengan sasaran pengem bangan syiar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik:
    • Meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi.
    • Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuat an yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya.
    • Mengembangkan kemampuan pertahan an diri pada setiap kader.
    • Mengintensifkan ta'amul ijtima'i dengan masyarakat sekitar dan tokoh- tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial.
  3. Konsolidasi internal untuk menata perubahan :
    • Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab dakwahnya.
    • Meningkatkan penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelola annya
    • Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda  dakwah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRD sebagai ujung tombak  ekspansi dakwah di daerahnya.
  4. Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengingat tantangan masa depan dakwah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia:
    • Melakukan reorganisasi partai yang disesuai kan dengan tantangan ke depan.
    • Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah.
    • Mengalokasikan secara proporsional potensi sumber daya manusia partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan.
    • Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan.


b.   Ekspansi Eksternal
  1. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syiar Islam dan pelayanan sosial:
    • Memperluas wilayah-wilayah jangkauan dakwah secara geografis dan demografis.
    • Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola.
    • Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi.
  2. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial:
    • Menata personil dakwah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis.
    • Mengembangkan lembaga pendidikan Islam.
    • Meningkatkan kerjasama dakwah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah.
  3. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:
    • Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak.
    • Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal.
    • Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam.
    • Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis.
  4. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:
    • Menguatkan dukungan sosial dan politik.
    • Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja sumber daya manusia yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi.
    • Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.
    • Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan.
    • Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
    • Membangun jaringan lobbi ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia
    • Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.



Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan  tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya.
Hubungan kerja dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
Struktur organisasi Partai terdiri atas:

a. Struktur organisasi Partai di tingkat pusat adalah:
  1. Majelis Syura.
  2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
  3. Majelis Pertimbangan Pusat.
  4. Dewan Pengurus Pusat.
  5. Dewan Syari’ah Pusat.
b. Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi adalah:
  1. Majelis Pertimbangan Wilayah
  2. Dewan Pengurus Wilayah
  3. Dewan Syari’ah Wilayah


c. Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota adalah:
  1. Majelis Pertimbangan Daerah
  2. Dewan Pengurus Daerah
  3. Dewan Syari’ah Daerah


d. Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.
e. Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa/dengan sebutan lainnya adalah Dewan Pengurus Ranting.
f. Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.


1. DPD PKS
DPD adalah lembaga eksekutif yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Di dalam strukturnya DPD terdiri dari seorang ketua umum, beberapa ketua bidang dan beberapa ketua badan, seorang sekretaris umum dan beberapa sekretaris umum, seorang bendahara umum dan beberapa orang wakil bendahara umum, serta beberapa bagian.

Dikarenakan PKS adalah partai yang sentralistik, jadi DPD harus menunggu program turunan dari DPP dan DPW. Namun, meskipun sentralistik PKS tidak bersifat otoriter dan kaku dalam pelaksanaan program-program/ kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Setelah DPP mengeluarkan program , maka  DPW maupu DPD  dapat  menyelaraskan program-program tersebut  sesuai

dengan kebutuhan masing-masing Dewan Pengurus.DPD juga mempunyai fungsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan korupsi dan mencetak kader-kader yang berkualitas dan membangun jati diri para kader sehingga terciptanya kader-kader yang “bersih dan peduli”.

Meskipun kader-kader di DPD PKS berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda yang terdiri dari orang-orang muda, namun terlihat keseriusan dan keaktifan mereka dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Menyangkut pendanaan, selain berasal dari Binsos (Bina Sosial), para anggota legislative, proposal-proposal, para kader juga tidak segan-segan berswadaya secara bersama-sama dalam menanggulangi pendanaan demi kelancaran program- program mereka yang telah digariskan sebelumnya.

Adapun bidang-bidang yang ditangani DPD PKS adalah:
  1. Bidang Ekuintek (Ekonomi, Informasi, Teknologi)
  2. Bidang Kesra (Kesejahteraan Umum)
  3. Bidang polhukam (politik, hukum dan keamanan)
  4. Bidang Kewanitaan
  5. Bidang Kepemudaan
  6. Bidang Pembinaan Kader


2. Penjabaran Tentang Struktur
A. Pembagian Kekuasaan

Adapun struktur DPD PKS antara lain:
  1. Ketua Umm DPD PKS
  2. Sekretaris Umum DPD PKS
  3. Bendahara Umum DPD PKS
  4. Bidang Humas dan penggalangan opini


Adapun tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
  1. melaksanakan kebijakan-kebijakan dewan pengurus wilayah, putusan musyawarah daerah, dan kesepakatan Pimpinan Tingkat Daerah.
  2. Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggotaan sesuai dengan panduan pengurus Dewan Pengurus Pusat.
  3. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.
  4. Menerima waqaf, hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal dan tidak mengikat.
  5. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota kepada Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musayawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
  6. Bersama Dewan Pimpinan daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/ kota kepada pengurus wilayah.
  7. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.
  8. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.
  9. Melakukan supervise dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang.
  10. Melaksanakan musyawarah daerah
  11. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.



Tugas konsepsional Dewan  Pengurus Daerah sebagai berikut;
  1. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah.
  2. Rencana program dan anggaran tahunan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah
  3. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga structural dibawahnya.



Tugas Managerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
  1. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah.
  2. Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga structural di bawahnya atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
  3. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan  Tingkat Daerah.
  4. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi dan mutasi kader partai di daerah.



Tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
  1. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai.
  2. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang.
  3. Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislatif dan eksekutif.
  4. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus- kursus dan dakwah, kewilayahan, organisasi dan managemen, politik serta kepemimpinan.


Sebagaimana yang telah tertera pada struktur, terdapat kesejajaran posisi antara Majelis Pertimbangan Daerhag (MPD), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Syari’ah Daerah (DSP).
Hal tersebut mencerminkan sesuatu yang juga dilaksanakan oleh system pemerintahan Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan seperti;
  1. Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) selaku lembaga Legislatif.
  2. Dewan Pengurus Daerah (DPD) selaku lembaga eksekutif.
  3. Dewan Syari’ah Daerah (DSD) selaku lembaga yudikatif


Jadi dala hal ini MPD berfungsi sebagai lembaga  legislatif  yang merancang dan memuat program-program kegiatan partai di daerah. Kemudian yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif adalah DPD dimana bertugas untuk melaksanakan programp-program yang telah dibuat oleh MPD. Selanjutnya DSD berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang menentukan hukum-hukum dasar syri’ah agama islam. Contoh: memperbolehkan atau tidak berjalan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPD dengan pertimbangan besar atau kecilnya manfaat atau mudharat yang dimunculkan oleh kegiatan yang akan dilaksanakan tersebutya.

B. Rapat Presidium
Rapat presidium adalah rapat yang dihadiri oleh:
  1. Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Umum.
  2. Ketua-ketua Bidang seperti: bidang ekuintek, kesra, polhukam, kepemudaan, kewanitaan dan pembinaan kader.
  3. ketua-ketua cabang dakwah 1-6 dan ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu).


Pada rapat tersebut biasanya dibahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan kedepannya.


2.9 Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan PKS (KP-PKS) Pimpinan Daerah Kesatuan Masa bhakti 2004-2009


Kebijakan Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Perempuan


1. Rekrutmen dalam Kepengurusan Partai

Rekrutmen dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera dilakukan dalam pentahapan dan salah satu pentahapan dimaksud pertama kali untuk diangkat menjadi anggota partai adalah setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Syarat-syarat Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai keadilan, dengan syarat (Pasal 1 dan 2)
  1. Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan.
  2. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah.
  3. Berkelakuan baik.
  4. Setuju dengan visi, misi, dan tujuan partai.
  5. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
  6. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan.
  7. Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai, sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya.


Setelah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud diadakan penilaian- penilaian terhadap hasil dari pendidikan dan pelatihan kader partai, untuk kemudian selanjutnya diadakan penetapan pengurus partai yang baru oleh hasil rapat musyawarah pengurus partai yang lama, atas dasar pertimbangan. Baik yang dilakukan dalam rapat selanjutnya di tingkat Majelis Pertimbangan Daerah tingkat kota. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan komposisi dan Personalia DPD kota dengan memperhatikan hsil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Dalam hal pengorganisasian, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai mekanisme berbeda dengan partai lain. Dalam Partai Keadilan Sejahtera ada beberapa jenis dan jenjang keanggotaannya, antara lain sebagai berikut:
  1. Anggota kader pendukung, yang terdiri dari:
    • Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang  dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
    • Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.
    • Anggota Kader Inti, yang terdiri dari:
      • Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
      • Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
      • Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
      • Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
      • Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.



2. Rekrutmen Calon Legislatif
Mekanisme calon legislatif, tetap mengacu kepada Undang-Undang secara substantif yang mengamanatkan bahwa rekrutmen calon dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan sistem skorsing dan penilaian. Model ini dimaksudkan untuk menghasilkan calon-calon anggota legislatif yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi.

Adapun proses rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam proses pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu bagian penting. Dalam proses rekrutmen tersebut, mekanisme dan ukuran-ukuran yang digunakan menjadi sangat relevan untuk melihat figur-figur seperti apa yang dihasilkan, termasuk kapabilitas mereka sebagai calon legislatif. Dalam konteks rekrutmen partai  politik menerapkan sistem penjenjangan dari bawah (bottom up).

Syarat terhadap Calon Legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:
  1. telah menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera.
  2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan     kuat dalam (membela) kebenaran, serius   dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
  3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
  4. telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Kader yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera.
  5. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan  status anggota dewasa.
  6. mempunyai prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
  7. mempunyai pengaruh dan dukungan yang luas di daerah
  8. pendidikan minimal SLTA Sederajat.


Adapun tatacara system perekrutan calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yaitu didalam PKS ada sebuah kelompok kecil pengajian yang kemudian kelompok pengajian ini mengajukan calon legislatif yang mereka anggap berkompeten dan layak untuk dijadikan sebagai bakal calon legislatif yang kemudian diajukan kepada tingkat atas dan selanjutnya dirumuskan dan dirapatkan di tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lalu selanjutnya diajukan kepada DPTD yang terdiri dari Majlis Pertimbangan Daerah, Dewab Syariah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Hasil dari rangkuman rapat kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang diusulkan kepada Dewan Perwakilan Pusat (DPP). Setelah diverifikasi oleh DPP kemudian DPP mengajukan nama calon legislatif yang terpilih kepada KPU untuk kemudian selanjutnya di verivikasi oleh KPU apakah calon legislatif yang diajukan oleh  PKS layak atau tidak untuk ikut bertarung dalam pemilu calon legislatif.

Terhadap kebijakan dalam tubuh partai sendiri tentang  tingkat keterwakilan perempuan, PKS memiliki KP-PKS sebagai organisasi perempuan yang merupakan sayap partai dan merupakan organisasi masyarakat perempuan yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Keadilan Sejahtera merupakan badan strategi partai untuk menghimpun kaum perempuan. Rekrutmen calon legislatif berdasarkan pada salah satu indikasi seperti yang dikemukakan diatas, terhadap keterwakilan itu harus ada indikasi, aktifitas organisasi dan kualitas secara akademis. Salah satunya terhadap tingkat pendidikan calon legislatif itu sendiri.

Daftar Pustaka Makalah Partai Keadilan Sejahtera

Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera, Visi Misi, Prinsip Kebijakan Dasar Umum, Strategi, Struktur Organisasi, Rekrutmen Terhadap Perempuan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment