Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 13 October 2015

Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukum Putusnya Perkawinan PNS

Perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Perundang-undangan. Soegeng Prijodarminto, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 21.


Pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahannya dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang dan perceraian, maka Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat setempat.132

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut dipersyaratkan mengingat Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedudukan, peran, tugas, dan kewajiban yang berbeda dengan warganegara atau penduduk biasa. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut, tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Ketentuan izin yang dimaksud bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan berlaku pada tanggal 21 April 1983. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal perkawinan pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat  dari  seorang  yang bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat. Ibid, hal. 24.

Disamping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut juga diatur kewajiban bagi atasan dan pejabat di dalam hal menghadapi masalah permintaan izin bercerai dari bawahannya dan permintaan izin beristri lebih dari seorang serta diatur pembagian gaji akibat terjadinya perceraian. Kewajiban dan larangan tersebut apabila dilanggar diancam dengan hukuman disiplin.

Materi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.


a. Ketentuan Pasal 1, mengatur siapa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian.
Sedang yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yang  oleh  karenanya diperlukan pula ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah :
  1. Pegawai Bulanan disamping Pensiun
  2. Pegawai Bank Milik Negara
  3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
  4. Pegawai Bank Milik Daerah
  5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
  6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang meyelenggarakan urusan pemerintah di desa.


b. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-selambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
Kewajiban ini perlu dan penting untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, agar dengan demikian suami atau istrinya tercatat secara resmi, dan juga dapat memperoleh haknya sebagai suami istri berupa tunjangan suami istri sebesar 5%  dari gaji pokok.

Sebaliknya pihak instansi/departemen akan mengurus kartu suami/istri (karsi/karsul). Dengan dipenuhinya kewajiban ini, atasan Pegawai Negeri Sipil juga mengetahui perubahan status bawahannya, dari status seorang bujangan (lajang) menjadi status telah bersuami/istri/berkeluarga/berumah tangga.

c. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, yang harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut (Pasal 3). Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya akhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil. Kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Dengan kewajiban mengajukan izin tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada atasan, serta pejabat untuk mengupayakan rukun kembali.  Ibid, hal. 25.

Syarat- syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Alasan-alasan yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian adalah salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :
  1. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan (a) Keputusan Pengadilan, (b) Surat pernyataan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu
  2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan (a) Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat, (b) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi  yang sukar disembuhkan.
  3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat.
  4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekauatan hukum yang tatap.
  5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan visume et repertum dari dokter Pemerintah.
  6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan dari Kepala Lurah/ Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat. Riduan Syahrani, Op.cit, hal. 65.


Menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, istri yang cacat  badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Alasan ini hanyalah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat alternatif bagi Pegawai Negeri Sipil pria untuk melakukan poligami.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin bercerai harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan  tertulis  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  sejak  menerima  permintaan  izin tersebut. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan subyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan atau syarat-syarat yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri Pegawai Negeri yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.  Ibid, hal. 67

Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima surat permintaan izin tersebut (Pasal 13). Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha terlebih dahulu untuk merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasihat (Pasal 6 ayat (3)). Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat harus menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri itu. Jika dipandang perlu, pajabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami istri ini tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian tersebut. Ibid..

Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Permintaan izin untuk bercerai ditolak apabila :
  1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
  2. Tidak ada alasan untuk bercerai
  3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.


Permintaan izin bercerai dapat diberikan apabila :
  1. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
  2. Ada alasan untuk bercerai
  3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku
  4. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.  Ibid, hal. 68.


Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, apabila ia tetap ingin bercerai, maka ia harus menempuh prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sebab izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan  perundang-undangan lainnya.

Apakah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat, dengan pasti permintaannya untuk bercerai (baik cerai talak maupun cerai gugat) akan dikabulkan pengadilan? Jawabnya tidak. Pengadilan sebagai badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas,Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. tentu tidak terikat izin dari Pejabat yang sudah ada. Pengadilan tentu akan mempertimbangkan sendiri dan mempunyai pendirian sendiri terhadap permintaan/gugatan perceraian yang diajukan kepadanya, apakah dikabulkan atau ditolak.

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin bercerai dari Pejabat, kemudian melakukan perceraian itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (astu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu.

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

Adapun akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
  1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya.
  2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
  3. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
  4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
  5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
  6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 ini dalam Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 dijabarkan pada Bagian III Perceraian angka 19 s/d 28 sebagai berikut :
    • Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
      • Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
      • Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
      • Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    • Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengahnya lagi untuk bekas istrinya.
    • Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
      • Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan.
      • Sepertiga gajinya untuk istrinya.
      • Sepertiga gaji untu anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
    • Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta bercerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain, apabila istri meminta bercerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri berhak atas bagian gaji tersebut. Riduan syahrani, Op.cit, hal. 72.

Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.

Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada istri yang bersangkutan.

Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istri.

Apabila anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima :
  1. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersanghkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
  2. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawi Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
  3. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga dari sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak. Ibid, hal. 73.


Pembagian gaji tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :
  1. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
  2. Dengan tidak mengurangi ketentuan angka 1 di atas, maka :
    • Apabila anak mengikuti bekas istri, sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
    • Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.Ibid.


Daftar Pustaka untuk Makalah Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukum Putusnya Perkawinan PNS Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment