Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Tindak Pidana Pencucian Uang Pencegahan dan Pemeberantasan Menurut Undang Undang serta Wajib Lapor Perusahaan Jasa Keuangan

Tindak Pidana Pencucian Uang Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah: Agha. memahami pengertian, tahap-tahap,dan modus pencucian uang.http://info- ul.blogspot.com/2013/05/memahami-pengertian-tahap-tahap-dan.html. Diakses tanggal 28 desember 2013



Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

  1. Loan Back yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand byletter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
  2. Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah- mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
  3. Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
  4. U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
  5. Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.
  6. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
  7. Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
  8. Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang   ke Indonesia dan perusahaan yang ada diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.
  9. Underground Banking/Alternative Remittance Services, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
  10. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
  11. Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
  12. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Wajib Lapor Perusahaan Jasa Keuangan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya   atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) harus mewaspadai para pelaku yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang (money laundering). Kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi perbuatan pencucian uang tersebut. Kewajiban untuk mewaspadai tersebut pada dasarnya terdiri dari 5 unsur yaitu: http;//www/ppatk.go.id/pdf/pedoman1.pdf,hal.13, diakses  pada  tanggal  10 Desember 2013

  1. Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan;
  2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (suspicious  transactions) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (cash transactions);
  3. Pelaporan transaksi keuangan;
  4. Menata usahakan dokumen;
  5. Pelatihan karyawan.
Pada setiap penyedia jasa keuangan harus terdapat pejabat/petugas sebagai contact person dengan PPATK untuk penanganan kasus-kasus nasabah dan transaksi keuangan yang dilaporkan. Hal ini akan mempercepat  dan mempermudah penanganan selanjutnya baik oleh PPATK maupun oleh penegak hukum. Ibid, hlm. 14.  Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada

PPATK untuk hal-hal sebagai berikut : Ibid, hlm. 17.
  1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baikdalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
Kewajiban pelaporan bagi PJK tersebut di atas berlaku sejak Oktober 2003 dengan mengacu pada pedoman pelaporan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

1. Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:
1) bank;
2) perusahaan pembiayaan;
3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4) dana pensiun lembaga keuangan;
5) perusahaan efek;
6) manajer investasi;
7) kustodian;
8) wali amanat;
9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
10) pedagang valuta asing;
11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet,
13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14) pegadaian;
15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1) perusahaan properti/agen properti;
2) pedagang kendaraan bermotor;pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
3) pedagang barang seni dan antik; atau
4) balai lelang.

2. Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Tujuan dari pelaporan tersebut tidak lain untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sedang marak di indonesia, dengan adanya pelaporan yang dilakuakan oleh lembaga bank maupun non bank tersebut kepada PPATK, maka setidaknya dapat meminimalisir tindak pidana pencucian uang tersebut.

3. Prinsip mengenal nasabah
Akibat tidak mematuhi rekomendasi FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dua tahun berturut-turut sejak Juni 2001, Indonesia dan beberapa negara berkembang termasuk dalam daftar hitam negara-negara yang dinyatakan sebagai Non Cooperative Countries and Territories (NCCT). Yaitu negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi dan memberantas kejahatan pencucian uang. FATF adalah satuan tugas internasional dalam memerangi dan memberantas kejahatan pencucian uang yang didirikan tujuh negara industri maju (G-7) di Paris tahun 1989. Meskipun Indonesia bukan anggota kerja sama pemberantasan pencucian uang regional Asia Pasifik (Asia Pacific Group on Money Laundering/APG), Indonesia terikat berbagai rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF yang diberikan pada 3 Juli 2002 berisi pernyataan negara-negara G7 bahwa di Indonesia belum lengkap aturan main mengenai pencucian uang (money laundering). Baik dalam peraturan perundangan-undangan pada Lembaga Keuangan Non Bank Inti (core non bank financial institutions) seperti pasar modal dan asuransi, maupun belum diaturnya mengenai fit and proper test bagi manajemen. Selain itu, belum memiliki pedoman atau peraturan yang berkaitan dengan prinsip know your customer. Rekomendasi FATF tersebut mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak termasuk Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu, Darmin Nasution, yang menyatakan apabila Indonesia tidak memperbaiki situasi ini, kemungkinan Indonesia akan dikenai sanksi tersebut.http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7430. Diakses pada tanggal 24 februari 2014

Setiap transaksi keuangan ke Indonesia dianggap suspicious transactions, sehingga harus dicek oleh bank-bank yang sudah mempunyai perangkat peraturan mengenai pencucian uang. Karenaya, yang pertamakali akan terkena dampaknya adalah industri perbankan, kemudian industri keuangan non bank, dan akhirnya keseluruhan perekonomian Indonesia. Disamping itu, Basle Committee merekomendasikan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan. Internasional Association of Insurance Supervisors (IAIS) juga merekomendasikan agar prinsip mengenal nasabah diterapkan untuk industri asuransi sebagai bagian dari prudential regulations. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditolak atau ditunda lagi. Terlebih lagi bila pelaku industri jasa keuangan mempunyai visi untuk berbisnis secara global, maka standar industri keuangan internasional (international best practices) harus diikuti. Berdasarkan hal itu, sebagaimana yang diharapkan FATF agar Indonesia tidak termasuk dalam kriteria NCCT dan mampu memenuhi rekomendasi FATF. Maka landasan hukum yang kuat atas dimulainya upaya yang berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan. Khusus untuk industri perasuransian, selain penerapan prinsip mengenal nasabah, juga akan dikeluarkan peraturan tentang kelembagaan yang mengatur masalah fit and proper test untuk para pengelola perusahaan asuransi. Dengan mengenal nasabah ini diharapkan dapat disusun regulasi yang memungkinkan industri keuangan non bank secara keseluruhan menjadi lebih kompetitif dan memenuhi standar internasional.Ibid

Prinsip mengenal nasabah yang semula hanya diberlakukan bagi bank- bank saja oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principle), akhirnya diberlakukan pula oleh Ketua Bapepam bagi Perusahaan efek, Pengelolaan Reksadana, dan Bank Kustodian yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari Bapepam. Prinsip tersebut diberlakuakan oleh Ketua Bapepam berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP- 2/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah tanggal 15 januari 2003. Rincian dari   ketentuan   yang   menyangkut   prinsip   mengenal   nasabah   tersebut telah dituangkan sebagai Peraturan Bapepam No.V.D.10.  Sutan Remi Sjahdeni, Op.Cit., hlm.244.

Mengikuti langkah Ketua Bapepam tersebut, akhirnya dengan Keputusan Menteri Keuangan No 45/KMK.06/2003 tanggal 30 januari 2003, Menteri Keuangan memberlakukan pula Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), dan di ubah pada tahun 2006 dikeluarkanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Dan sekarang di ubah lagi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK-010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Non Bank. Oleh karena itu dalam hal ini Perusahan Asuransi menggunakan prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank karena Perusahaan Asuransi adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK-010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Non Bank,  Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disebut sebagai LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank menyatakan bahwa LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKNB wajib:
  1. Menetapkan kebijakan penerapan Nasabah;
  2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
  3. Menetapkankebijakan dan prosedur pemantau rekening dan transaksi Nasabah; dan\
  4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasbah.

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa:
  1. Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, LKNB wajib:
    • membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
    • menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap Rekening dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip  Mengenal Nasabah.
    • menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
    • menyampaikan setiap perubahan atas pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
  2. Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi LKNB.
  3. Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawabmenangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, ketua pengurus atau yang setara dengan pimpinan tertinggi LKNB.
  4. LKNB yang melakukan kegiatan usaha di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang  ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat LKNB.
  5. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip  Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa LKNB wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau anggota  direksi  atau  pengurus  atau  pejabat  setingkat  di  bawah  direksi atau pengurus LKNB yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau pengesahan peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali bagi Dana Pensiun, wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bersama dengan permohonannya.

Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa :
1. Sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:

  1. latar belakang dan identitas calon Nasabah;
  2. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
  3. profil keuangan calon Nasabah;
  4. informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan; dan
  5. identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.

2. LKNB wajib melakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain,  jika calon Nasabah diwakili pihak lain.

3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukungsebagai berikut:

a. calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:
  1. identitas Nasabah yang memuat:
    • nama;
    • alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
    • alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
    • tempat dan tanggal lahir; dan
    • kewarganegaraan;
  2. keterangan mengenai pekerjaan;
  3. spesimen tanda tangan; dan
  4. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
  5. rata-rata penghasilan;
  6. nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada; dan
  7. dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah;
b. calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
  1. dokumen mengenai perusahaan:
    • keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
    • akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
    • izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
    • surat keterangan domisili;
    • laporan keuangan terkini; dan
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
  3. dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyaiwewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
  4. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian; dan
  5. dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

4. Ketentuan customer due diligence sebaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku bagi calon Nasabah berupa:
  • Lembaga pemerintah; atau
  • Lembaga keuangan multilateral.

Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan  bahwa    LKNB  wajib  melakukan identifikasi  dan  verifikasi   atas dokumen pendukung (customer due diligence) dengan melakukan hal-hal antara lain:
  1. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
  2. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
    • melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
    • meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
    • melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
  3. melakukan penelaahan mengenai Beneficial Owner.

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa :
  1. LKNB wajib memastikan bahwa calon Nasabah mewakili Beneficial Owner atau bertindak untuk diri sendiri dalam membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi.
  2. Dalam hal calon Nasabah mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, LKNB wajib melakukan prosedur customer due diligence terhadap Beneficial Owner yang sama dengan prosedur customer due diligence bagi calon Nasabah.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menyatakan bahwa :
  1. Dalam hal calon Nasabah mewakili Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LKNB wajib meminta dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai Beneficial Owner.
  2. Dalam hal Beneficial Owner merupakan perorangan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:
    • dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
    • hubungan hukum antar calon Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
    • pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
  3. Dalam hal Beneficial Owner berbentuk perusahaan, yayasan atau perkumpulan, identitas dan/ atau informasi antara lain berupa:
    • dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
    • dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
    • pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
  4. Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di dalam negeri yang mewakili Beneficial Owner, LKNB wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Beneficial Owner.
  5. Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang paling kurang setara dengan Peraturan Menteri Keuangan ini yang mewakili  Beneficial Owner, LKNB wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Beneficial Owner.
  6. Dalam hal LKNB meragukan atau tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/ atau informasi lain mengenai Beneficial Owner, LKNB wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga- lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan akan alih sebagian tugas dan  wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintahan lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelolaan dana masyarakat. Adrian Sutedi. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Grup). Jakarta.2014. hlm. 96. Namun dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maka ketentuan tersebut di atur dalam Undang-Undang OJK. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut, langkah-langkah persiapan dan periode transisi telah ditetapkan sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (disingkat lembaga keuangan bukan bank /LKBB) yang dilakukan oleh Bapepam – LK dialihkan pada akhir tahun 2012. Tahap kedua, pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir tahun 2013. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2373_JLI%20Vol.%209%20No.%203.pdf. Diakses pada tanggal 28 februari 2014

Ketentuan peralihan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa: (1) Sejak tanggal 31 Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan      pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Daftar Pustaka Makalah Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang Pencegahan dan Pemeberantasan Menurut Undang Undang serta Wajib Lapor Perusahaan Jasa Keuangan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment